CIDERA JANJI DALAM PERJANJIAN LEASING



KASUS POSISI

-  Tanggal 11 Oktober 1983, PT INTI JATI UTAMA dan PT Clipan Leasing Corporation (PT CLC) menandatangani perjanjian sewa beli (leasing) dalam “Lease Back Agreement”) No. LBA/038/83.  Telah disepakati bahwa PT Clipan menyewa belikan berbagai peralatan kepada PT INTI seharga Rp. 126.720.000,- dengan uang sewa sebesar Rp. 13.322.074/bulan, selama 12 bulan.  Sehingga seluruh nilai sewa adalah Rp. 159.864.888,-.

-  Pada hari yang sama, disepakati pula bahwa pelaksanaan setiap kewajiban PT INTI terhadap PT Clipant tersebut dijamin sepenuhnya oleh Antonius Sunarto dan Hendrawan, secara tanggung renteng dalam Guaranty and Indemnity No. LBA/037/83, semua kesepakatan dituang dalam perjanjian yang ditulis dalam Bahasa Inggris dihadapan Notaris.

-  Tanggal 26 Januari 1984, perjanjian yang sama dilakukan kembali dengan para pihak-pihak yang sama pula.  Harga peralatan yang disewa belikan dalam perjanjian sewa beli (Lease Back Agreement), yang kedua No. LBA/006/84 itu Rp. 182.640.000,- dengan sewa tiap bulan Rp. 19.200.944.  sehingga jumlah sewa keseluruhan Rp. 230.411.328.  Pihak penjamin dalam perjanjian kedua ini adalah penjamin dalam perjanjian pertama, sebagaiman dituang dalam “Guaranty and Indemnity” No. LBA/006/84 tanggal 25/1/1984.

-  Tetapi, memenuhi kewajiban, nyatanya tidak semudah membuat perjanjian.  Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan PT INTI sebagai pihak penyewa, tidak pernah dipenuhi.  Bahkan sampai PT Clipan memperingatkan berkali-kali melalui surat teguran tanggal 18/3/1985-17/4/1985-5//2/1986-10/3/1986.  PT Clipan juga menegur para penjamin melalui surat beberapa kali, peringatan kepada PT INTI dan penjamin tidak ada tanggapan.  Hal yang demikian tentu sangat merugikan PT CLC.  Hutang yang tercatat dan harus dibayar adalah Rp. 128.514.920 untuk perjanjian pertama dan Rp. 197.615.040,- untuk perjanjian kedua.   Jadi total hutang Rp. 326.134.960,- hingga 31 Desember 1985.  Jumlah itu akan terus bertambah, jika tidak segera dibayar.

-  Oleh karena segala peringatan tidak diindahkan.  PT Clipan menggugat PT INTI dan Antonius Sunarto dan Hendrawan (penjamin) sebagai Tergugat I-II-III ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuntutan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

-  Meletakkan sita jaminan (revindicatoir atau conservatoir beslag) atas harta kekayaan yang berada di lokasi pabrik Tergugat I di jalan Raya Bekasi Km 18 Jakarta Timur.

-  Sejumlah tanah-tanah.

Dalam Pokok Perkara:

1.   Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2.   Menyatakan Tergugat I telah melakukan cidera janji terhadap kedua Lease Back Agreement

3.   Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III melakukan cidera janji terhadap kedua Guaranty and Indemnity

4.   Menghukum para Tergugat secara tanggung menanggung/renteng membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 326.124.960,-.  Jumlah mana akan terus bertambah dengan bunga dan ongkos

5.   Menghukum para Tergugat secara tanggung menanggung/renteng membayar kepada Penggugat uang denda Rp. 1.000.000,- tiap hari lalai menjalankan putusan ini.

6.   Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga.

7.   Dst ……………. Dst ………………… Dst

Dalam Gugat Rekonpensi:

Para Tergugat dalam gugat Konpensi, disamping memberikan tanggapan terhadap gugat Konpensi, mereka juga mengajukan gugat Rekonpensi, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1.   Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya

2.   Menyatakan secara hukum, bahwa perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian hutang piutang dengan jaminan mesin-mesin miliknya Tergugat Konpensi I, PT INTI.

3.   Menyatakan secara hukum, bahwa barang-barang modal (peralatan) adalah miliknya Penggugat Rekonpensi I (PT INTI), bukan barang modal miliknya PT Clipan Tergugat Rekonpensi I.

4.   Menyatakan secara hukum, bahwa hutang yang telah diterima Tergugat dalam gugat Konpensi I adalah sebesar Rp. 278.432.000,- dikurangi deposit 10% yang harus dibayar dan dikurangi dengan sebagai hutang yang telah dibayar sebelumnya.

5.   Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam gugat Konpensi adalah tidak terikat dengan Lease Back Agreement, dengan segala akibat hukumnya.

6.   Menyatakan secara hukum bahwa sita jaminan atas tanah milik Tergugat Konpensi II dan III serta milik orang lain adalah tidak sah.

7.   Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi membayar uang paksa rp. 500.000,- setiap hari, jika lalai melaksanakan putusan Pengadilan.

8.   Dst ……………. Dst ………………… Dst

PENGADILAN NEGERI:

-  Hakim pertama yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hukum yang pokoknya sebagai berikut:

-  Tuntutan Penggugat berupa sita jaminan atau Sita Revindicatoir telah dikabulkan berupa sita jaminan sesuai dengan Penetapan No. 219/PDT/G/1986/PN.JKT. PST.  Sita jaminan tersebut berguna untuk menjamin gugatan Penggugat atas Tergugat-Tergugat karena berhutang Rp. 326.134.960,- yang belum dilunasi.

-  Para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa tuntutan Penggugat kabur, karena memasukkan gugatan terhadap PT INTI juga kepada Tergugat II dan III, ini merupakan Error in Persona.  Di samping itu gugatan ditujukan pada pribadi Tergugat II dan III, padahal semua perjanjian yang dibuat Tergugat I dengan Penggugat, di jamin sepenuhnya dengan mesin-mesin milik PT INTI dan jaminan tanah lainnya.  Eksepsi tersebut menurut majelis, tidak bersifat ekseptie, karena telah menyangkut materi pokok perkara.  Dengan demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

-  Bentuk sengketa antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat pada pokoknya adalah cidera janji, dimana Tergugat-Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, seperti diperjanjikannya.

-  Majelis akan meneliti apakah Tergugat-Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat tersebut.

-  Antara Penggugat dengan Tergugat I, terbukti telah dua kali mengadakan perjanjian penyewaan (lease) untuk peralatan-peralatan mesin yang dituang dalam bentuk “Lease Back Agreement” (bukti P1 dan P3).

-  Penggugat telah menyerahkan peralatan-peralatan mesin-mesin tersebut kepada pihak Tergugat I (Appendix dari Lease Back Agreement No. LBA/006/84 Bukti P1 dan P3), ini tidak disangkal oleh Tergugat I.

-  Tergugat I, menyatakan bahwa ia tidak memahami perjanjian Leasing yang dibuatnya di depan Notaris, sebenarnya perjanjian tersebut adalah perjanjian tersembunyi tentang hutang piutang, ditambah bunga tersembunyi (sebagai uang lease).  Hal itu untuk menutupi usaha Penggugat yang sebenarnya yang tidak boleh meminjamkan uang.

-  Dalam pembuatan Akte Notaris, pihak-pihak yang berkepentingan harus menghadap Notaris.  Semua isi Akte Notaris yang akan ditandatangani para pihak, dijelaskan arti dan maksudnya oleh Notaris yang bersangkutan dan sesudah dimengerti, barulah ditandatangani semua pihak yang bersangkutan.  Oleh karena eksepsi ini dianggap tidak beralasan, maka Majelis mengesampingkannya.

-  Perjanjian antara Penggugat-Tergugat, telah disetujui bersama (penyewa – Tergugat) harus membayar kepada yang menyewakan Penggugat – selama jangka waktu perjanjian sewa.  Terjemahan resmi “Perjanjian Leasing” antara Penggugat – Tergugat hal 7 butir 3-4, sehingga secara yuridis tidak terdapat hal-hal yang disembunyikan.  Dengan demikian penyangkalan Tergugat dikesampingkan.

-  Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat (bukti P-1A) tidak semata-mata suatu usaha meminjamkan uang, tetapi pembelian alat-alat yang oleh Penggugat kemudian disewa-belikan kembali oleh Penggugat kepada Tergugat I.  Oleha karena itu penyangkalan Tergugat mengenai hal itu, tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

-  Hubungan hukum yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I merupakan suatu perjanjian sewa alat-alat/peralatan mesin-mesin dengan hak membeli kembali.

-  Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, telah dengan jelas mengerti dan menyetujui syarat-syarat dalam dua akta tersebut (bukti P1 dan P3), sehingga akibatnya secara yuridis, mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian (vide pasal 1338 KUHPerdata).

-  Berdasarkan surat-surat teguran yang telah dilakukan Penggugat kepada Tergugat I (bukti P5-P9), ternyata Tergugat I, tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran-pembayaran kepada Penggugat, seperti diperjanjian.  Hal ini tidak disangkal oleh Tergugat I.  Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat I, ternyata belum melaksanakan kewajibannya, berupa pembayaran uang sewa seperti dipernjanjikan.  Sehingga Tergugat I harus dinyatakan telah cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat.

-  Bukti P2 dan P2A serta bukti P4 dan P4A halaman 2 butir 1 menyebutkan “Kami yang bertandatangan dibawah ini, dengan menanggung pembayaran kepada yang menyewakan atas tagihannya semua uang, kewajiban dan tanggung jawab dimanapun juga, sekarang maupun yang akan datang, yang nyata maupun bersyarat.”

-  Dari bukti itu, Tergugat II dan III adalah “Penanggung” dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, atas pembayaran uang sewa Rp. 159.864.888,- dan Rp. 230.411.328,- dari Tergugat I kepada Penggugat.  Hal tersebut tidak disangkal oleh Tergugat II dan III, sehingga secara yuridis Tergugat II dan III, “turut bertanggung jawab” dan menanggung pembayaran uang sewa peralatan mesin-mesin, sebesar Rp. 390.276.216,-, bilamana Tergugat I, tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat.  Oleh karena Tergugat I sudah dinyatakan melakukan cidera janji, maka secara yuridis “Penanggung” Tergugat II dan III harus melaksanakan pembayaran uang sewa peralatan sebesar rp. 390.276.216,- atas nama Tergugat I kepada Penggugat.

-  Penggugat telah menegur Tergugat II dan III, agar melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, sebagai Penanggung (bukti P9 dan P10), tetapi tidak melaksanakan kewajibannya membayar Rp. 390.276.216,- kepada Penggugat, seperti diatur pada bukti P2/P2A dan P4/P4A.  Dengan demikian Tergugat II dan IIII harus dinyatakan telah melakukan cidera janji kepada Penggugat.

-  Oleh karena telah terbukti Tergugat I, II dan III melakukan cidera janji terhadap Penggugat, berdasarkan bukti P1-4, maka haruslah secara tanggung renteng para Tergugat melakukan pembayaran uang sewa peralatan seperti disebut dalam lampiran I bukti P1/P1A dan P2/P2A sebesar Rp. 159.864.888,- plus Rp. 230.411.328 = Rp. 390.276.216,- kepada Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam petitum ke-4 gugatan.

-  Tuntutan Penggugat agar para Tergugat membayar secara tanggung renteng sebesar Rp. 326.134.960,- kepada Penggugat.  Majelis harus menolaknya, karena tidak terbukti darimana asal usul perhitungannya.

-  Untuk menjamin terlaksananya pembayaran jumlah uang tersebut, cukup beralasan jika kepada Tergugat-Tergugat dikenakan “uang paksa” (dwangsom) Rp. 1.000.000,-/hari, jika lalai menjalankan putusan ini.

-  Sita jaminan atas harta benda Tergugat I sesuai berita acara sita jaminan tanggal 2/6/1986 dan tanggal 28/7/1987 adalah sah dan berharga, dengan pertimbangan supaya ada jaminan dikemudian haris atas tuntutan Penggugat.

-  Tuntutan agar putusan dapat dijalankan lebih dulu, haruslah ditolak, mengingat SEMA RI No. 03 tahun 1978.  Dari pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya.

Dalam gugat Rekonpensi:

Segala pertimbangan dalam gugat Konpensi dianggap seluruhnya terkutip dalam pertimbangan tentang gugatan dalam Rekonpensi ini.  Dalil gugat Rekonpensi telah dipertimbangkan dalam bagian gugatan Konpensi, yang mana pertimbangan dan kesimpulannya telah diambil seperti diuraikan dimuka, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Rekonpensi didukung dalil-dalil yang sama seperti dalam jawaban gugatan Konpensi, oleh karenanya cukup beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

-  Karena masih ada tuntutan alternatif/subsidair yaitu mohon putusan seadil-adilnya, maka putusan ini, menurut Majelis sesuai dengan bentuk penyelesaian dalam gugatan Konpensi dimuka.

-  Atas dasar pertimbangan tersebut Majelis memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

A)  Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi: Menyatakan bahwa Eksepsi para Tergugat, tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

-  Mengabulkan gugatan untuk sebagian.

-  Menyatakan Tergugat I, telah melakukan “cidera janji” terhadap kedua “Lease Back Agreement.”

-  Menyatakan Tergugat II dan III telah melakukan cidera janji terhadap kedau “Guaranty and Indemnity.”

-  Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat Rp. 390.276.216,-

-  Menyatakan Sita Jaminan …………. Sah dan berharga.

-  Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 1.000.000,- setiap hari lalai menjalankan putusan ini.

-  Dst ……………. Dst ………………… Dst

B)  Dalam Rekonpensi:

-  Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima seluruhnya.

-  Dst ……………. Dst ………………… Dst

PENGADILAN TINGGI:

-  Tergugat II, Sunarto dan Tergugat III, Hendrawan, menyatakan banding atas putusan Hakim pertama.

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberi pertimbangan hukum yang pokoknya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

-  Permohonan peletakkan sita jaminan dan/atau sita revindicatoir adalah tidak tepat diajukan sebagai gugatan dalam provisi.  Oleh karena permohonan tersebut, seharusnya diajukan bersama-sama dengan pokok perkara, maka gugatan provisi tersebut harus dinyatakan, tidak dapat diterima.

-  Mengenai hal ini, Hakim Pertama belum memutus meski sudah mempertimbangkan.  Majelis Banding akan memutusnya sebagaimana pertimbangan tersebut.

Dalam Eksepsi:

-  Pertimbangan Pengadilan Negeri dalam Eksepsi, adalah tepat dan benar, serta dijadikan pertimbangan Majelis Banding sendiri dalam putusan ini.  Oleh karenanya eksepsi Tergugat harus ditolak, bukan dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

-  Tentang pokok perkara, Majelis sependapat dengan pertimbangan serta putusan Hakim Pertama, kecuali, yang menyangkut jumlah uang, yang harus dibayar oleh para Tergugat pada Penggugat serta “uang denda.”

-  Penggugat, baik dalam positanya, maupun dalam petitum jelas, menuntut agar para Tergugat secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 326.134.960,- yang merupakan jumlah seluruh hutang para Tergugat, hingga 15/4/1986.

-  Hakim Pertama dalam diktum putusannya telah melebihi jumlah yang dituntut oleh Penggugat, perhitungan Hakim Pertama sendiri menjadi Rp. 390.276.216,-  Hal demikian tidak dapat dibenarkan, karena merugikan para Tergugat, maka Majelis Banding akan memperbaikinya sampai batas yang dituntut Penggugat, sesuai perhitungan Penggugat.

-  Mengenai tuntutan agar para Tergugat diharuskan membayar “uang denda” kepada Penggugat Rp. 1.000.000,-/hari jika lalai melaksanakan putusan, Pengadilan Tinggi harus menolaknya, karena pada hakekatnya yang dituntut Penggugat adalah “uang paksa” (dwangsom) yaitu hukuman pembayaran sejumlah yang terhadap yang dikalahkan bilamana lalai membayar.  Hal ini tidak dimungkinkan.

-  Tuntutan lainnya, karena sudah dipertimbangkan dengan benar oleh Hakim Pertama, maka akan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi.

-  Mengenai gugat Rekonpensi, pertimbangan dan putusan Hakim Pertama dinilai sudah benar sehingga akan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi.

-  Akhirnya Pengadilan Tinggi memberi putusan yang pokoknya sebagai berikut:

Mengadili:

-  Menerima permohonan banding.

-  Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimohon banding, sehingga amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

Dalam Provisi:

Menyatakan gugatan dalam provisi tidak dapat diterima.

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

-  Mengabulkan gugatan untuk sebagian.

-  Menyatakan Tergugat I telah melakukan cidera janji terhadap kedua “Lease Back Agreement.”

-  Menyatakan Tergugat II dan III melakukan cidera janji terhadap kedua Guaranty and Indemnity.

-  Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat Rp. 326.134.960,-

-  Menyatakan sita jaminan sah dan berharga.

-  Dst ……………. Dst ………………… Dst

Dalam Rekonpensi:

-  Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

-  Dst ……………. Dst ………………… Dst

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

-  Para Tergugat I, II dan III menolak putusan Pengadilan Tinggi dan mengajukan permohonan kasasi dengan keberatan sebagai berikut:

1.   Gugatan Penggugat mencampur adukkan perjanjian “Leasing” dengan perjanjian kredit; serta error in persona, yang digugat disatukan.

2.   Tergugat II tidak dapat digugat sebagai Lease, karena yang jadi sengketa bukan hutang-piutang, tetapi perjanjian Leasing.

3.   Judex facti keliru menafsirkan perjanjian antara Tergugat I dengan Penggugat.

4.   Pengadilan Tinggi salah menerapkan perhitungan uang kredit, dengan jaminan harta milik Tergugat I yang oleh Penggugat didalihkan sebagai perjanjian leasing.

5.   Judex facti tidak mempertimbangkan bukti setoran: T1-1, T1-2, T1-3 dan T1-4.

6.   Judex facti tidak mempertimbangkan gugatan Rekonpensi.  Padahal Penggugat memutar fakta dengan mengembangkan perjanjian kredit menjadi leasing.

-  Menanggapi keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat keberatan 1, 2, 3 dan 6 tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi, tidak salah menerapkan hukum.

-  Demikian pula dengan keberatan 4 dan 5, tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan.  Hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi ………………. Dst ……………… Dst.

-  Berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Menolak permohonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi:

1.   PT INTI JAYA UTAMA;

2.   ANTONIUS SUNARTO dan HENDRAWAN

CATATAN:

-  Dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, dapat diangkat “Abstrak Hukum” yang digali dari putusan judex facti yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai berikut:

-  Sesuai dengan Hukum Perdata dan Yurisprudensi, tuntutan uang paksa (dwangsom), tidak dapat dibebankan kepada pihak yang melakukan wanprestasi atas pembayaran sejumlah uang.

-  Permohonan Penggugat agar Hakim meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag atau revindicatoir beslag) yang dituangkan dalam bentuk gugatan/tuntutan provisionil, secara yuridis tidak dapat dibenarkan.  Tuntutan tersebut seharusnya diajukan bersama-sama dengan materi pokok gugatan.  Tidak perlu dipisahkan dari pokok perkara dalam bentuk tuntutan provisi.

-  Pengertian yuridis sales and lease back agreement adalah merupakan suatu perjanjian leasing – cara pembiayaan dimana pemilik barang modal menjual hak miliknya kepada Lessor, yang selanjutnya barang modal (equipment) tersebut oleh Lessor di Lease-kan kembali kepada pemiliknya semula.

-  Demikian catatan kasus ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s