Hukum Perusahaan


I MAKNA PERUSAHAAN DAN BADAN USAHA

  1. A.    Perbuatan Perniagaan

Secara historis, hukum dagang adalah hukum perdata khusus bagi pedagang.[1] Menurut Pasal 2 KUHD (sudah dicabut), pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Kemudian oleh Pasal 3 KUHD (lama) disebutkan lagi bahwa perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual kembali. Dari ketentuan Pasal 3 KHUD (sudah dicabut) tersebut, H.M.N. Purwosutjipto mencatat:[2]

  1. Perbuatan perniagaan hanya perbuatan pembelian saja, sedangkan perbuatan penjualan tidak termasuk di dalamnya karena penjualan merupakan tujuan pembelian itu; dan
  2. Pengertian barang di sini berarti barang bergerak. Jadi, tidak termasuk barang tetap.

Pasal 4 KUHD (sudah dicabut) kemudian lebih merinci lagi beberapa kegiatan termasuk dalam kategori perbuatan perniagaan, yaitu:

  1. perusahaan komisi;
  2. perniagaan wesel;
  3. pedagang, bankir, kasir, makelar, dan yang sejenis;
  4. pembangunan, perbaikan, dan perlengkapan kapal untuk pelayaran di laut;
  5. ekspedisi dan pengangkutan barang;
  6. jual-beli perlengkapan dan keperluan kapal;
  7. rederij, carter kapal, bordemerij, dan perjanjian lain tentang perniagaan laut;
  8. mempekerjakan nahkoda dan anak buah kapal untuk keperluan kapal niaga;
  9. perantara (makelar) laut, cargadoor, convoilopers, pembantu-pembantu pengusaha perniagaan, dan lain-lain.
  10. perusahaan asuransi

Pasal 5 KUHD (sudah dicabut) menambahkan lagi kegiatan yang termasuk dalam kategori perbuatan perniagaan, yaitu perbuatan-perbuatan yang timbul dari kewajiban-kewajiban menjalankan kapal untuk melayari laut, kewajiban-kewajiban mengenai tubrukan kapal, tolong-menolong dan menyimpan barang-barang di laut yang berasal dari kapal karam atau terdampar, begitu pula penemuan barang-barang di laut, pembuangan barang-barang di laut ketika terjadi avarai (avarij).

Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 tersebut telah dicabut oleh Stb.1938-276 yang mulai berlaku sejak tanggal 17 Juli 1936. Ketentuan ini juga mengganti istilah perbuatan perniagaan istilah perusahaan .

 

  1. B.     Perusahaan dan Menjalankan Perusahaan

Berbeda dengan istilah perbuatan perniagaan yang terdapat dalam Pasal 2 sampai 5 KUHD (sudah dicabut) yang secara rinci menjelaskan makna perbuatan perniagaan tersebut, istilah perusahaan dan menjalankan perusahaan yang dianut KUHD sekarang tidak ada penjelasan atau perinciannya. Menurut H.M.N. Purwosutjipto, hal tersebut rupanya memang disengaja oleh pembentuk undang-undang, agar pengertian perusahaan berkembang baik dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan sendiri. Pengembangan makna tersebut diserahkan kepada dunia ilmiah dan yurisprudensi.[3] Dalam perkembangannya, definisi otentik perusahaan dapat pula ditemukan di dalam beberapa undang-undang.

Menurut Pemerintah Belanda ketika membacakan Memorie van Toelichting (Penjelasan) Rencana Undang-Undang Wetboek van Koophandel di muka parlemen menyebutkan, bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu, dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri.[4] Menurut Molengraaf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.[5]

Polak berpendapat bahwa, baru ada perusahaan jika diperlukan adanya perhitungan laba-rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu dicatat dalam pembukuan.[6]

Perkembangan pengertian perusahaan dapat dijumpai dalam UU No. 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dan UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Menurut Pasal 1 Huruf b UU No. 3 Tahun 1982, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Pasal 1 Butir 2 UU No. 8 Tahun 1997 mendefinisikan perusahaan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai perusahaan jika memenuhi unsur-unsur di bawah ini:

  1. Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan usaha;
  2. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus; dan
  3. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba.

 

  1. C.    Organisasi Perusahaan 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan terus menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Kegiatan tersebut memerlukan suatu wadah untuk dalam mengelola bisnis tersebut. Wadah tersebut adalah badan usaha atau organisasi perusahaan (business organization).  Ada beberapa macam badan usaha yang diuraikan di bawah ini.

 

 

  1. 1.      Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Di dalam perusahaan perseorangan ini yang menjadi pengusaha hanya satu orang. Dengan demikian modal perusahaan tersebut hanya dimiliki satu orang pula. Jika di dalam perusahaan tersebut banyak orang bekerja, mereka hanyalah pembantu pengusaha dalam perusahaan berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa.

Di dalam KUHD maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak dijumpai adanya pengaturan khusus mengenai perusahaan perseorangan sebagaimana halnya bentuk usaha lainnya seperti Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), atau juga Koperasi. Menurut H.M.N. Purwosutjipto, bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada. Di dalam dunia bisnis, masyarakat telah mengenal dan menerima bentuk perusahaan perseorangan yang disebut Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD). Misalnya PD Lautan Mas dan PD Jin Lung.[7]

Bentuk perusahaan yang berwujud PD atau UD itu, di Inggris dikenal dengan sebagai Sole Traders. Di Amerika Serikat dikenal sebagai Sole Proprietorships. Perusahaan yang demikian ini merupakan tipe organisasi bisnis atau perusahaan yang paling sederhana di mana seorang proprietor[8] memiliki sendiri seluruh kekayaan atau asset perusahaan dan bertanggungjawab sendiri pula atas seluruh utang perusahaan.[9]

Di dalam dunia bisnis kecil, perusahaan perseorangan yang berbentuk Perusahaan Dagang (Usaha Dagang) atau Sole Traders atau Sole Proprietorship lebih umum digunakan daripada bentuk perusahaan lainnya.

 

  1. 2.      Badan Usaha yang Berbentuk Persekutuan
    1. Persekutuan Perdata (Burgerlijk Maatschap, Partnership)
    2. Persekutuan dengan Firma (Firm)
    3. Persekutuan Komanditer (Limited Partnership)
    4. 3.      Badan Usaha Berbadan Hukum (Korporasi)
      1. Perseroan Terbatas (PT), termasuk Perusahaan Perseroan (Persero)
      2. Koperasi
      3. Perusahaan Umum (Perum); dan
      4. Perusahaan Daerah

II  PERSEKUTUAN PERDATA

 

  1. A.    Hukum Persekutuan

Penguraian bagian persekutuan perdata ini dimulai dengan menguraikan makna hukum persekutuan terlebih dahulu. Di dalam hukum Inggris hukum persekutuan dikenal dengan istilah company law. Di dalam hukum Inggris apa yang dimaksud dengan company law adalah himpunan hukum atau ilmu hukum mengenai bentuk-bentuk kerjasama baik yang tidak berstatus badan hukum (partnership) maupun yang berstatus badan hukum (corporation).[10]

Di dalam hukum Belanda, pengertian vennotschapsretchts lebih sempit, yaitu sekedar terbatas pada NV, firma, dan CV yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan persekutuan perdata yang dianggap sebagai induknya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata.[11] Hukum persekutuan merupakan himpunan hukum atau ilmu hukum yang mempelajari bentuk-bentuk kerjasama. Jika dikaitkan dengan dunia perniagaan, maka ia dapat disebut sebagai hukum persekutuan perniagaan atau hukum perusahaan sebagai kerjasama bisnis yang bersifat komersial. Di dalam hukum Inggris disebut dengan istilah corporation law yang mencakup kerjasama yang bersifat komersial dan non komersial. Namun demikian,  sebenarnya di dalam hukum Inggris tidak ada pembedaan secara tegas mengenai sifat komersial dan non komersial itu. Jika perlu mereka menyebutnya sebagai business corporation.[12]

 

  1. B.     Pengertian Persekutuan Perdata

Persekutuan perdata adalah padanan dan terjemahan dari burgerlijk maatschap. Di dalam common law system dikenal dengan istilah partnership. Kemudian di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah sharikah atau shirkah.[13]  Persekutuan adalah suatu bentuk dasar bisnis atau organisasi bisnis.[14]

Persekutuan perdata menurut Pasal 1618 KUHPerdata ada perjanjian antara dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu (inbrengen) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.

Dari ketentuan Pasal 1618 KUHPerdata tersebut, dapat ditarik beberapa unsur yang terdapat di dalam persekutuan perdata, yaitu:

  1. adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih;
  2. masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (inbreng); dan
  3. bermaksud membagi keuntungan bersama.

Angela Schneeman mendefinisikan partnership sebagai suatu asosiasi yang terdiri dari dua orang atau lebih melakukan kepemilikan bersama suatu bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Partnership dapat juga diartikan sebagai suatu perjanjian (agreement) diantara dua orang atau lebih untuk memasukkan uang, tenaga kerja, dan keahlian ke dalam suatu perusahaan, untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan bagian atau proporsi yang telah disepakati bersama.[15]

Di Inggris, menurut Pasal 1 Partnership Act 1890 persekutuan perdata adalah hubungan antara orang yang menjalankan kegiatan bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (partnership is relation which subsists between persons carrying a business in common with a view to profit).

Di Malaysia, persekutuan perdata ini dikenal dengan istilah ‘perkongsian”. Perkongsian menurut Seksysen 3(1) Akta Perkongsian (Partnership Act) 1961 (yang telah diperbaharui pada 1974) adalah “perhubungan yang wujud antara orang-orang yang menjalankan perniagaan” (the relation which subsist between persons carrying on business in common with a view of profit).[16]

Dari persekutuan perdata baik yang dianut di Inggris, Amerika Serikat, dan Malaysia dapat ditarik beberapa unsur yang melekat dalam persekutuan perdata yakni;[17]

  1. Ketentuan di atas secara tegas tidak memasukkan persekutuan perdata sebagai perusahaan yang terdaftar berdasarkan ketentuan perundang-undangan perusahaan;
  2. Persekutuan perdata merupakan hubungan kontraktual;
  3. Persekutuan itu menjalankan suatu kegiatan bisnis;
  4. Persekutuan didirikan dan dijalankan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.

Dengan demikian, dapat ditarik simpulan bahwa persekutuan perdata baik dalam sistem hukum Indonesia maupun dalam sistem common law memiliki kesamaan, Kesamaan itu terletak pada hubungan para sekutu didasarkan perjanjian. Dengan perkataan lain, persekutuan perdata tunduk ada hukum perjanjian.

Orang (person) yang melakukan kerjasama di dalam persekutuan tersebut dapat berupa perorangan, persekutuan perdata, perusahaan yang berbadan hukum, atau bentuk persekutuan lainnya.

Makna bisnis (business) di dalam definisi persekutuan di atas mencakup setiap aktivitas atau kegiatan dalam bidang perdagangan dan pekerjaan (occupation) atau  profesi (profession).[18] Dengan demikian, persekutuan perdata dapat merupakan suatu wadah untuk menjalankan kegiatan yang bersifat komersial dan profesi seperti pengacara (advokat) dan akuntan.

Dari makna persekutuan perdata di atas, jelas bahwa jumlah sekutu dalam persekutuan perdata minimal ada dua orang. KUHPerdata tidak menyebutkan berapa jumlah maksimal sekutu dalam persekutuan. Di dalam Akta Perkongsian Malaysia diatur jumlah maksimal sekutu (pekongsi) dalam persekutuan perdata. Seksysen 14 dan 47 (2) Akta Perkongsian menentukan bahwa, jumlah maksimum bagi sekutu adalah dua puluh orang, dan bagi persekutuan menjalankan profesi maksimum tiga puluh orang dengan syarat profesi itu hendaklah sesuatu yang lazimnya tidak dijalankan oleh “syarikat” atau badan perniagaan yang diatur berdasarkan Akta Syarikat.[19]

 

  1. C.  Hubungan Persekutuan Perdata dengan Firma dan Persekutuan Komanditer

Persekutuan perdata adalah genus dari bentuk kerjasama dalam bentuk persekutuan. Bentuk khusus (species) perjanjian persekutuan perdata ini adalah firma dan persekutuan komanditer. Genusnya diatur dalam Buku III KUHPerdata sebagai perjanjian bernama, sedangkan speciesnya diatur dalam KUHD.

Pengaturan tentang firma dan persekutuan komanditer di dalam KUHD sangat singkat. Ini berlainan dengan persekutuan perdata yang diatur secara rinci di dalam KUHPerdata. Pengaturan yang demikian dapat dipahami. Ketentuan persekutuan perdata di dalam KUHPerdata menjadi ketentuan umum yang dapat berlaku baik bagi persekutuan perdata sendiri maupun firma dan persekutuan komanditer yang merupakan persekutuan perdata. Ketentuan yang berkaitan dengan firma dan persekutuan komanditer dalam KUHD adalah aturan yang bersifat khusus. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan khusus, maka ketentuan umum persekutuan perdata berlaku juga bagi firma dan persekutuan komanditer.

Dalam hubungan antara firma dan persekutuan komanditer, firma dikatakan sebagai bentuk umum (genus) dan persekutuan komanditer adalah khusus (species) dari firma. Penjelasan mengenai kekhususan persekutuan komanditer ini diuraikan dalam bab berikutnya.

 

  1. D.      Personalitas Persekutuan Perdata

Persekutuan perdata dikuasai oleh hukum perjanjian. Hubungan sesama sekutu di dalam persekutuan perdata berdasarkan perjanjian. Tidak ada pemisahan kekayaan antara persekutuan dan sekutu. Akibatnya tanggung jawab para sekutu pun bersifat tidak terbatas. Konsekuensinya, persekutuan bukan merupakan badan hukum.

Badan hukum ini adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia. Oleh karena badan ini adalah hasil rekayasa manusia, maka badan ini disebut sebagai artificial person.

Di dalam hukum, istilah person (orang) mencakup makhluk pribadi, yakni manusia (natuurlijk persoon) ) dan badan hukum (persona moralis, legal person, legal entity, rechtspersoon). Keduanya adalah subjek hukum, sehingga keduanya adalah penyandang hak dan kewajiban hukum. Dengan perkataan lain, sebagaimana yang dikatakan oleh J. Satrio, mereka ia memiliki hak/dan atau kewajiban yang diakui hukum.[20]

Oleh karena badan hukum adalah subjek, maka ia merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota, atau penanam modal  badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendirinya seperti manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas badan itu sendiri. Badan ini seperti halnya manusia memiliki kewajiban-kewajiban hukum, seperti membayar pajak dan mengajukan izin kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri.[21]

Sifat terbatasnya tanggung jawab secara singkat merupakan pernyataan dari prinsip bahwa pemegang saham atau para anggota tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya atau anggotanya. Prinsip “continuity of existence[22] menegaskan tentang pemisahan kekayaan korporasi dengan pemiliknya. Badan hukum itu sendiri tidak dipengaruhi oleh kematian ataupun pailitnya pemegang saham. Badan hukum juga tidak dipengaruhi oleh perubahan struktur kepemilikan perusahaan. Sebagai akibatnya, saham-saham perusahaan diperdagangkan secara bebas.[23]

Perseroan terbatas adalah contoh dari badan usaha yang berbadan hukum (korporasi), yakni perkumpulan yang berbadan hukum memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada dirinya, yakni: [24]

  1. Terbatasnya Tanggung Jawab

Pada dasarnya, para pendiri atau  pemegang saham  atau anggota suatu korporasi tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian atau utang korporasi. Tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah maksimum nominal saham yang ia kuasai. Selebihnya, ia tidak bertanggungjawab.

  1. Perpetual Succession

Sebagai sebuah korporasi yang eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status atau eksistensinya. Bahkan, dalam konteks PT, pemegang saham dapat mengalihkan saham yang ia miliki kepada pihak ketiga. Pengalihan tidak menimbulkan masalah kelangsungan perseroan yang bersangkutan. Bahkan, bagi PT yang masuk dalam kategori PT Terbuka dan sahamnya terdaftar di suatu bursa efek (listed), terdapat kebebasan untuk mengalihkan saham tersebut.

  1. Memiliki Kekayaan Sendiri

Semua kekayaan yang ada dimiliki oleh badan itu sendiri, tidak oleh pemilik oleh anggota atau pemegang saham. Ini adalah suatu kelebihan utama badan hukum. Dengan demikian, kepemilikan kekayaan tidak didasarkan pada anggota atau pemegang saham.

  1. Memiliki Kewenangan Kontraktual serta Dapat Menuntut dan Dapat Dituntut atas Nama Dirinya Sendiri

Badan hukum sebagai subjek hukum diperlakukan seperti manusia yang memiliki kewenangan kontraktual. Badan itu dapat mengadakan hubungan kontraktual atas nama dirinya sendiri. Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan.

 

  1. E.     Pemasukan

Kewajiban para sekutu di dalam persekutuan perdata menyetor modal. Pemasukan modal tersebut disebut inbreng. Inbreng ini adalah unsur utama persekutuan perdata. Tanpa adanya inbreng yang menjadi modal persekutuan, maka jelas persekutuan tidak dapat menjalankan kegiatannya untuk mencari keuntungan.

Pasal 1619 ayat (2) KUHPerdata menentukan bahwa para sekutu perdata wajib memasukkan ke dalam kas persekutuan yang didirikan tersebut. Pemasukan (inbreng, contribution) itu dapat berupa:

  1. uang; atau
  2. benda-benda apa saja yang layak bagi pemasukan, seperti kendaraan bermotor dan alat perlengkapan kantor; atau
  3. tenaga kerja, baik fisik maupun pikiran

Menurut Hukum Perdata Belanda dewasa ini, yakni berdasar Pasal 7.1662.1 BW (baru)  Belanda, pemasukan tersebut tidak hanya berupa uang, benda atau barang, dan tenaga kerja, tetapi juga dapat berupa hak menikmati suatu barang (de inbreng van de vennoot kan besttan in geld, goederen, genot van goederen, en arbeid).

Kalau pemasukan itu berupa hanya hak kenikmatannya saja, maka kepemilikan barang tersebut tetap berada pada pemiliknya. Misalnya pemasukan berupa tanah atau kendaraan bermotor, sekutu dapat hanya memasukkan berupa hak kenikmatannya saja, bukan kepemilikannya.

Benda itu sendiri dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Baik benda berwujud (tangible things atau tangible assets) maupun benda tidak berwujud (intangible things atau intangible assets).

 

 

 

 

  1. F.     Bentuk-Bentuk Persekutuan Perdata

Ada beberapa bentuk hukum persekutuan perdata yang dikenal di dalam praktik, yaitu:

  1. Persekutuan perdata dapat terjadi antara pribadi-pribadi yang melakukan suatu pekerjaan bebas (profesi) seperti pengacara, dokter, arsitek, dan akuntan. Asosiasinya tidak menjalankan perusahaan, tetapi lebih mengutamakan orang-orang yang menjadi pesertanya dan juga tidak menjadikan elemen modal organisatorisnya (ciri-ciri menjalankan perusahaan) sebagai unsur utamanya. M              ereka tidaklah menjalankan perusahaan di bawah nama bersama.[25]
  2. Adakalanya pula persekutuan bertindak ke luar kepada pihak ketiga secara terang-terangan dan terus-menerus untuk mencari laba, maka persekutuan perdata tersebut dikatakan menjalankan perusahaan.[26] Persekutuan perdata yang demikian dapat terjadi, misalnya A seorang pedagang yang tinggal di Jakarta, kemudian B juga seorang pedagang yang tinggal di Jakarta; kedua orang ini bersepakat untuk membentuk persekutuan perdata yang bergerak dalam bidang perbengkelan dengan nama Bengkel X. Persekutuan perdata ini memang bermaksud untuk menjalankan perusahaan.
  3. Suatu perjanjian kerjasama dari suatu transaksi sekali segera setempat. Misalnya kerjasama untuk membeli barang secara bersama-sama dan kemudian dijual dengan mendapat keuntungan. Dalam hal unsur kerjasama secara terus menerus sesuai dengan suatu pekerjaan atau menjalankan perusahaan tidak terdapat di dalamnya, apalagi dalam kasus semacam ini memang pada umumnya tidak menjalankan perusahaan di bawah nama bersama.[27]

Pasal 1620–1623 KUHPerdata membagi persekutuan perdata dalam dua jenis, yaitu:

  1. Persekutuan Perdata Umum (algehele maatschap)

Persekutuan perdata umum adalah persekutuan perdata di mana para sekutu memasukkan seluruh hartanya atau bagian yang sepadan dengannya. Persekutuan yang demikian dilarang undang-undang Pasal 1621 KUHPerdata. Pasal ini membolehkan persekutuan perdata penuh dengan keuntungan. Dengan perkataan lain,  Pasal 1621 KUHPerdata memperbolehkan  yang dimasukkan itu seluruh keuntungan.

Larangan ini dapat dipahami, dengan pemasukan tanpa rincian, orang akan sulit membagi keuntungan secara adil sebagaimana ditentukan Pasal 1633 KUHPerdata.

Pasal 1633 KUHPerdata menentukan bahwa jika di dalam perjanjian persekutuan perdata tidak ditentukan bagian keuntungan dan kerugian masing-masing, maka dibagi menurut keseimbangan pemasukan masing-masing sekutu. Kemudian bagi sekutu hanya memasukkan tenaga kerja, pembagian keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai dengan pemasukan sekutu berupa uang atau  barang yang paling sedikit.

Pasal 1622 KUHPerdata memperbolehkan perdata yang memperjanjikan bahwa masing-masing sekutu akan mencurahkan seluruh tenaga kerjanya untuk mendapatkan keuntungan untuk dibagi kepada semua sekutu. Persekutuan perdata yang demikian dinamakan persekutuan perdata keuntungan (algehele maatschap van winst)

  1. Persekutuan Perdata Khusus (bijzondere maatschap)

Di dalam persekutuan perdata khusus, para sekutu menjanjikan pemasukan benda-benda tertentu atau sebagian tenaga kerjanya. Persekutuan yang demikian diatur Pasal 1633 KUHPerdata.

Di Amerika Serikat dan Inggris  persekutuan perdata dibedakan menjadi general partnership dan limited partnership. General partnership maknanya sama seperti persekutuan perdata, yakni persekutuan perdata biasa (ordinary partnership). Firma masuk dalam kategori general partnership. Adapun limited partnership adalah persekutuan perdata di mana ada salah seorang atau lebih sekutu yang hanya bertanggungjawab sebesar jumlah nominal uang yang telah dimasukkan atau diinvestasikan ke dalam persekutuan.[28] Bentuk persekutuan yang kedua ini sama persekutuan komanditer menurut hukum Indonesia.

Rudhi Prasetya menyatakan bahwa persekutuan perdata bersifat dua muka, yaitu dapat untuk kegiatan komersial dan dapat pula untuk kegiatan bukan komersial termasuk dalam hal ini persekutuan perdata yang menjalankan profesi. Dalam praktik dewasa ini, persekutuan perdata yang paling banyak dipakai justeru untuk non-komersial. Kegiatan non-komersial itu adalah kegiatan menjalankan profesi. Misalnya persekutuan perdata diantara beberapa konsultan hukum atau advokat dalam menjalankan profesinya. Demikian juga persekutuan perdata diantara beberapa akuntan dalam menjalankan profesinya.[29]

Jika di Indonesia persekutuan memiliki dua muka baik yang bertipe untuk kegiatan komersial maupun untuk kegiatan bukan komersial (non komersial), di dalam sistem common law persekutuan perdata lebih bersifat komersial karena tergambar dalam unsur persekutuan perdata yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Unsur tujuan untuk mendapatkan keuntungan merupakan unsur esensial dalam makna menjalankan perusahaan berdasarkan hukum Indonesia.

Dalam dunia bisnis dewasa ini, persekutuan perdata berkembang lebih jauh lagi. Ia tidak lagi tampil dalam bentuk yang konvensional. Justeru persekutuan perdata dibentuk atau diadakan oleh perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum, seperti PT. Kerjasama dalam bentuk persekutuan perdata tersebut biasanya ditujukan untuk menjalankan suatu bisnis tertentu yang melibatkan beberapa PT tanpa harus membentuk perusahaan baru perusahaan patungan (joint venture company). Bentuk kerjasama bisnis tersebut dalam prakteknya kadang disebut konsorsium, kadang juga disebut joint management atau joint operation contract. Hal ini antara lain dapat dilihat dalam kerjasama antara PT Bumi Siak Pusako (BSP) dan PT Persero Pertamina (Persero). Konsorsium ini dilakukan mengingat PT BSP yang memiliki hak untuk mengeksploitasi beberapa sumur minyak di beberapa blok di Riau yang dulunya dikuasai PT Caltex Pacific Indonesia (sekarang PT Chevron Pasific Indonesia), tetapi tidak memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang perminyakan, maka diadakan konsorsium dengan PT Pertamina (Persero). Dengan konsorsium ini mereka bersama-sama mengeksploitasi sumur minyak tersebut.

 

  1. G.    Pengurusan Persekutuan Perdata

Sebagai suatu persekutuan yang terdiri dari beberapa sekutu yang menjalankan suatu kegiatan tertentu, tentu harus ada yang mengurus kegiatan tersebut. Kalau persekutuan tersebut hanya terdiri dari dua tiga sekutu hanya, kemungkinan ketiga sekutu itu secara bersama mengurus kegiatan persekutuan, tetapi sekutunya kegiatan menjadi persoalan tersendiri. Mungkin hanya orang tertentu yang mengelola atau mengurus persekutuan.

Di dalam hukum Belanda, perbuatan pengurusan atau pengelolaan dapat dibedakan menjadi dua macam pengurusan:[30]

  1. perbuatan  yang bersifat sehari-hari yang merupakan perbuatan rutin yang dinamakan daden van beheren;
  2. perbuatan yang tidak bersifat sehari-hari, yang tidak rutin, yang bersifat baru atau khusus atau istimewa, yang dinamakan daden van besckking atau daden van eigendom. Daden van eigendom itu dalam bahasa Indonesia disebut “perbuatan kepemilikan”.

Perbuatan yang bersifat sehari-hari tersebut adalah perbuatan rutin dilakukan oleh pengurus. Perbuatan rutin dilakukan oleh sekutu yang diberikan kewenangan persekutuan tanpa perlu meminta persetujuan dari sekutu lainnya yang tidak menjadi pengurus. Apabila perbuatan itu menyangkut perbuatan kepemilikan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari seluruh sekutu.

Di dalam praktik tidak mudah untuk membedakan antara perbuatan rutin dan perbuatan kepemilikan. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang usaha real estate, perbuatan-perbuatan untuk menjual barang tidak bergerak seperti tanah merupakan perbuatan rutin, tetapi perbuatan untuk meminjamkan uang adalah perbuatan kepemilikan. Sebaliknya, bagi persekutuan yang bergerak di bidang keuangan, perbuatan meminjamkan uang adalah perbuatan rutin, sedangkan perbuatan untuk menjual gedung kantor atau perusahaan merupakan perbuatan kepemilikan.[31]

Jadi, perbuatan rutin dan perbuatan kepemilikan tersebut bersifat relatif. Untuk memudahkan dalam menentukan perbuatan rutin dan perbuatan kepemilikan sebaiknya ditentukan dalam anggaran dasar persekutuan. Anggaran dasar yang menentukan mana saja yang termasuk dalam perbuatan rutin dan perbuatan kepemilikan. Umumnya yang masuk dalam kategori perbuatan kepemilikan dalam anggaran dasar adalah:[32]

  1. perbuatan meminjamkan atau meminjam uang (tidak termasuk dalam hal penarikan warkat bank sebagai realisasi kredit yang telah disepakati);
  2. membebani barang-barang harta kekayaan persekutuan untuk jaminan utang;
  3. mengalihkan atau menjual barang-barang tidak bergerak milik persekutuan; dan
  4. ikut serta dalam perusahaan lain.

Sebagai konsekuensinya, di dalam anggaran dasar dirumuskan sebagai berikut:

“Pengurus berwenang melakukan segala perbuatan dalam segala hal baik di dalam maupun di luar pengadilan, baik perbuatan kepengurusan maupun perbuatan kepemilikan; kecuali untuk:

  1. perbuatan meminjamkan atau meminjam uang (tidak termasuk dalam hal penarikan warkat bank sebagai realisasi kredit yang telah disepakati);
  2. membebani barang-barang harta kekayaan persekutuan untuk jaminan utang;
  3. mengalihkan atau menjual barang-barang tidak bergerak milik persekutuan; dan
  4. ikut serta dalam perusahaan lain”.

 

Pembebanan pengurusan persekutuan perdata dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:[33]

  1. Diatur sekaligus bersama-sama akta pendirian persekutuan perdata. Sekutu pengurus persekutuan perdata semacam ini disebut sekutu statuter (gerant statutaire)
  2. Diatur dengan akta tersendiri sesudah persekutuan-persekutuan perdata berdiri. Sekutu pengurus semacam ini dinamakan sekutu mandater (gerant mandataire).

Selama berjalannya persekutuan perdata, seorang sekutu statuter tidak dapat diberhentikan, kecuali atas dasar alasan-alasan berdasar hukum. Sekutu mandater kedudukannya sama dengan seorang pemegang kuasa, yang kuasanya dapat dicabut sewaktu-waktu. Dia sendiri juga dapat meminta kekuasaannya dicabut.[34]

Pengurus pada persekutuan perdata biasanya sekutu sendiri (pengurus sekutu). Namun demikian, para sekutu dapat pula menetapkan, bahwa orang luar yang dianggap cakap diangkat sebagai pengurus persekutuan perdata. Hal ini dapat ditetapkan dalam akta pendirian atau dalam perjanjian khusus.[35]

 

  1. H.    Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan bahwa sebaiknya cara pembagian keuntungan dan kerugian oleh sekutu diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan, dengan ketentuan tidak boleh memberikan seluruh keuntungan hanya kepada salah seorang sekutu saja. Pasal 1633  ayat (2) memperbolehkan para sekutu untuk memperjanjikan jika seluruh kerugian hanya ditanggung oleh salah seorang sekutu saja.

Apabila tidak ada perjanjian yang mengatur cara pembagian keuntungan tersebut, maka berlaku ketentuan Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa pembagian tersebut harus dilakukan berdasarkan asas keseimbangan, dengan ketentuan bahwa pemasukan berupa tenaga kerja hanya dipersamakan dengan pemasukan uang atau benda yang terkecil.

 

  1. I.       Tanggung Jawab Sekutu

Tanggung jawab (aansprakelijkheid atau liability) berarti kewajiban untuk mengganti kerugian apabila perikatan yang sudah dijanjikan tidak ditunaikan, sehingga jika perikatan itu benar-benar tidak dilaksanakan, maka orang (sekutu) itu  bertanggungjawab dapat atau digugat untuk memenuhi prestasinya.[36]

Berdasar Pasal 1642 sampai dengan Pasal 1645 KUHPerdata, tanggung jawab sekutu dalam persekutuan dapat diuraikan sebagai berikut:[37]

  1. Bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan sajalah yang bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun ia mengatakan bahwa dia berbuat untuk kepentingan persekutuan;
  2. Perbuatan tersebut baru mengikat sekutu-sekutu yang lain apabila:
    1. nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu yang lain;
    2. hasil perbuatannya atau keuntungannya itu telah nyata-nyata dinikmati oleh persekutuan.
    3. Apabila beberapa orang sekutu persekutuan perdata mengadakan hubungan dengan pihak ketiga, maka para sekutu itu dapat dipertanggungjawabkan sama rata, meskipun pemasukan mereka masing-masing tidak sama, kecuali apabila dalam perjanjian yang dibuatnya dengan pihak ketiga itu dengan tegas ditetapkan imbangan tanggung jawab masing-masing sekutu menurut perjanjian itu.
    4. Apabila seorang sekutu persekutuan perdata mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan, maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga itu.

 

  1. J.      Pembubaran dan Pemberesan

Berkaitan dengan berakhirnya  persekutuan perdata, Pasal 1246 KUHPerdata menggunakan istilah maatschap eindight (persekutuan berakhir). Menurut H.M.N. Purwosutjipto, istilah tersebut kurang tepat, karena sesudah “berakhir” tersebut masih ada perbuatan lagi yaitu “pemberesan” (likuidasi). Kata “berakhir” tersebut bermakna bahwa setelah itu tidak ada lagi perbuatan hukum lain. Padahal, sebelum persekutuan benar-benar berakhir masih ada perbuatan hukum yang lain yakni pemberesan.  Oleh karena itu, kata eindight disepadankan dengan “bubar”. [38]

Pasal 1646 KUHPerdata menentukan bahwa suatu persekutuan perdata akan berakhir disebabkan oleh:

  1. lampaunya waktu yang diperjanjikan;
  2. hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan;
  3. selesainya perbuatan pokok persekutuan;
  4. pengakhiran oleh beberapa atau salah seorang sekutu;
  5. kematian salah satu sekutu atau adanya pengampuan atau kepailitan terhadap salah seorang sekutu.

 

Ad. 1. Lampaunya Waktu yang Diperjanjikan

Bubarnya persekutuan perdata yang diadakan untuk waktu tertentu sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Jika diperjanjikan waktu persekutuan perdata diadakan untuk jangka 2 (dua) tahun terhitung sejak 12 Februari 2009, persekutuan perdata bubar  demi hukum pada 12 Februari 2011.

Pasal 1647 KUHPerdata menentukan bahwa persekutuan perdata yang dibuat untuk waktu tertentu, sebelum waktu itu lewat tidak dapat dituntut oleh salah seorang sekutu berakhirnya, kecuali dengan alasan yang sah. Persekutuan tersebut dapat diakhiri jika seorang sekutu tidak memenuhi kewajibannya atau jika salah seorang sekutu sakit secara terus menerus menjadi tidak cakap melakukan pekerjaannya untuk persekutuan. Persekutuan dapat juga dimintakan berakhirnya dengan alasan semacam itu yang sah maupun pentingnya diserahkan kepada hakim.

 

Ad.  2. Musnahnya Barang yang Menjadi Pokok Persekutuan

Misalnya suatu persekutuan yang didirikan oleh para sekutu ditujukan melakukan kegiatan bisnis di bidang pengangkutan, kemudian salah seorang sekutu berjanji memasukkan sebuah truk ke dalam persekutuan sebagai inbreng. Truk ini adalah menjadi pokok persekutuan.

 

Pasal 1648 KUHPerdata menentukan bahwa jika salah seorang sekutu berjanji untuk memasukkan barang miliknya ke dalam persekutuan, kemudian barang itu musnah sebelum pemasukan terlaksana, maka persekutuan menjadi bubar terhadap semua sekutu lainnya. Begitu pula bagi persekutuan dalam segala hal bubar jika barangnya musnah, apabila hanya kenikmatan atas itu saja yang dimasukkan ke dalam persekutuan, sedangkan hak miliknya tetap berada pada sekutu. Namun demikian, persekutuan tidak menjadi bubar karena musnahnya barang yang menjadi miliknya setelah barang tersebut dimasukkan ke dalam persekutuan.

 

Ad. 3. Selesainya Perbuatan yang Menjadi Pokok Persekutuan

Misalnya persekutuan perdata dibentuk oleh beberapa orang khusus untuk mengerjakan suatu perbuatan tertentu, misalnya mengorganisasikan suatu konser musik yang dilaksanakan pada 10 Februari 2011. Pelaksanaan konser musik pada 10 Februari 2011 tersebut menjadi pokok persekutuan. Apabila konser tersebut sudah terlaksana, maka persekutuan perdata tersebut demi hukum bubar.

Di dalam praktik seringkali beberapa perseroan terbatas mengadakan konsorsium untuk mengerjakan suatu proyek konstruksi yang terbatas proyek tu saja. Jika proyek tersebut sudah selesai, maka demi hukum konsorsium tersebut demi hukum bubar.

Ad. 4. Pengakhiran oleh Beberapa atau Salah Seorang Sekutu

Menurut Pasal 1649 KUHPerdata, persekutuan perdata yang diadakan untuk waktu tidak  tertentu dapat dibubarkan atas kehendak beberapa atau seorang sekutu. Pembubaran yang demikian terjadi dengan pemberitahuan penghentian kepada semua sekutu lainnya. Pemberitahuan tersebut harus disampaikan dengan iktikad baik dan tidak dilakukan secara tidak memberitahukan.

Pemberitahuan penghentian tersebut menurut Pasal 1650 dianggap telah dilakukan tidak dengan iktikad baik apabila seorang sekutu menghentikan persekutuannya dengan  maksud untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri, sedangkan para sekutu telah merencanakan akan bersama-sama menikmati keuntungan tersebut. Pemberitahuan penghentian dilakukan dengan secara tidak memberikan waktu, apabila barang-barang persekutuan tidak lagi terdapat dalam keseluruhannya, sedangkan kepentingan persekutuan menuntut supaya pembubarannya dimundurkan.

 

 

 

Ad. 5. Kematian Salah Satu Sekutu atau Adanya Pengampuan atau Kepailitan terhadap Salah Seorang Sekutu

Suatu persekutuan perdata menjadi bubar jika salah seorang sekutu meninggal dunia. Persekutuan perdata juga bubar apabila salah seorang sekutu dengan penetapan pengadilan dinyatakan berada di bawah pengampuan. Demikian pula apabila salah seorang sekutu dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, persekutuan perdata bubar,

Kematian salah seorang sekutu dapat tidak berakibat pada bubar persekutuan perdata, jika diperjanjikan bahwa dengan meninggalnya salah seorang sekutu mengakibatkan persekutuan bubar, persekutuan dilanjutkan oleh ahli warisnya atau oleh sekutu yang ada. Demikian ketentuan Pasal 1651 ayat (1) KUHPerdata.

Kemudian Pasal 1651 ayat (2) KUHPerdata menentukan bahwa dalam hal ahli waris tidak memiliki tidak memiliki hak lebih daripada atas pembagian persekutuan menurut keadaannya ketika meninggalnya sekutu, tetapi ia mendapat bagian dari keuntungan serta turut memikul kerugian yang merupakan akibat-akibat mutlak dari perbuatan-perbuatan yang terjadi sebelum sekutu meninggal dunia.

Apabila persekutuan perdata sudah bubar, langkah berikutnya adalah tindakan pemberesan atau likuidasi. Orang yang melakukan likuidasi atau pemberesan disebut likuidator. Siapa yang menjadi likuidator persekutuan perdata tersebut biasanya ditunjuk oleh anggaran dasar. Jika anggaran dasar tidak menentukan likuidator tersebut, likuidator ditunjuk melalui rapat sekutu yang terakhir. Jika rapat terakhir ini tidak ada, pengurus terakhir yang melakukannya.

Tugas-tugas yang harus dilakukan likuidator atau tim likuidator antara lain meliputi:[39]

  1. menginventarisasi kekayaan persekutuan perdata yang bersangkutan;
  2. menagih semua piutang persekutuan perdata dari para debitornya;
  3. melaksanakan hak reklame terhadap barang-barang yang masih ada di tangan pembeli, menuntut pengembalian barang-barang yang ada di tempat pihak ketiga;
  4. membayar semua tagihan kreditor persekutuan, termasuk tagihan likuidator;
  5. membagi sisa keuntungan kepada para sekutu yang masih berhak;
  6. likuidator dapat mewakili persekutuan di muka dan di luar pengadilan; dan
  7. likuidator memberikan laporan lengkap kepada pengurus yang memberi tugas.

Setelah proses likuidasi tersebut selesai dan sudah tidak ada lagi persoalan persekutuan perdata yang bersangkutan, maka persekutuan perdata itu berakhir. [40]

 

III PERSEKUTUAN DENGAN FIRMA

  1. A.    Pengertian Persekutuan dengan Firma

Menurut Pasal 16 KUHD, persekutuan dengan firma (Fa) adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama.

Dengan demikian, persekutuan dengan firma adalah persekutuan perdata khusus. Kekhususannya terletak pada tiga unsur mutlak sebagai tambahan persekutuan perdata, yakni:[41]

  1. menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD);
  2. dengan nama bersama atau firma (Pasal 16 KUHD); dan
  3. tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD).

Firma artinya nama bersama, yakni nama seorang sekutu yang dipergunakan menjadi nama perusahaan (dalam hal ini Fa). Menurut putusan Raad van Justitie (RvJ) Batavial 2 September 1921, nama bersama atau firma itu dapat diambil dari nama:

  1. nama salah seorang sekutu, misalnya “Fa. Abdul Azis”;
  2. nama salah seorang sekutu dengan tambahan, misalnya “Fa. Abdul Azis Bersaudara” atau “Fa. Abdul Azis dan Kawan”;
  3. kumpulan nama para sekutu atau sebagian sekutu, misalnya “Firma Hukum Issari” (sebagai singkatan nama para sekutu, yaitu Irene, Sony, Santi, Anto, Ridwan, dan Idot); atau
  4. nama lain yang bukan nama sekutu atau keluarga, misalnya nama yang berkaitan dengan tujuan perusahaan, misalnya “Fa. Perdagangan Hasil Bumi”.

Terhadap butir keempat di atas dapat diberikan beberapa catatan. Penyebutan nama fiktif (blue sky name) sebagai nama perusahaan tidak sesuai dengan jiwa persekutuan dengan firma. Firma artinya nama bersama yang berasal dari nama sekutu. Jika persekutuan firma didirikan oleh Arman dan Armin, maka persekutuan dapat menggunakan nama bersama Fa Arman dan Armin. Dapat pula digunakan nama bersama Fa Armin dan Rekan, Firma Arman & Partners, Firma Armin & Associates, atau Firma Armin Bersaudara, atau Firma AA.

Salah satu kekhususan persekutuan firma adalah menjalankan perusahaan, maka jika ada advokat atau pengacara yang menjalankan profesinya dengan firma, firma tersebut harus dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Jika kantor hukum tersebut didirikan dengan tujuan utama untuk memberi advokasi kepada masyarakat miskin, tentu tidak tepat dijalankan dalam persekutuan dengan firma.

Dalam praktik dewasa ini, persekutuan dengan firma lebih banyak digunakan untuk kegiatan menjalankan profesi, seperti advokat, akuntan, dan arsitek daripada untuk kegiatan komersial dalam bidang industri dan perdagangan. Pengusaha umumnya lebih menyukai bentuk persekutuan komanditer dan perseroan terbatas.

 

  1. B.     Pendirian Firma

Pendirian firma sebenarnya tidak terikat pada bentuk tertentu.. Artinya, ia dapat didirikan secara lisan atau tertulis baik dengan akta otentik ataupun akta di bawah tangan. Di dalam praktek, masyarakat lebih suka menuangkan pendirian firma itu dengan akta otentik, yakni akta notaris, karena erat kaitannya dengan masalah pembuktian.[42]

Menurut Pasal 22 KUHD, persekutuan dengan firma harus didirikan dengan akta otentik, tetapi ketiadaan akta tersebut tidak boleh dikemukakan sebagai dalih yang dapat merugikan pihak ketiga. Keharusan tersebut rupanya tidak mutlak. Bahkan, menurut Rudhi Prasetya, pada dasarnya perjanjian untuk mendirikan firma bebas bentuk. Artinya, tidak mutlak dengan suatu akta dengan ancaman ketidakabsahan manakala bentuk itu tidak diikuti.[43] Akta tersebut lebih merupakan bukti adanya persekutuan firma.

Dengan demikian, pada dasarnya firma itu sudah ada dengan adanya kesepakatan diantara para pendirinya, terlepas dari bagaimana cara mendirikannya. Menurut Pasal 23 KUHD, segera sesudah akta pendirian tersebut dibuat, maka akta itu harus didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri di mana firma tersebut berkedudukan.

Setelah akta pendirian tersebut didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut, tahap berikutnya adalah mengumumkan ikhtisar akta pendirian dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Kewajiban untuk mendaftarkan dan mengumumkan tersebut merupakan keharusan yang bersanksi, karena selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilaksanakan, maka pihak ketiga dapat menganggap firma itu sebagai persekutuan umum, yakni persekutuan firma yang:[44]

  1. menjalankan segala macam urusan;
  2. didirikan untuk waktu yang tidak terbatas; dan
  3. tidak ada seorang sekutu pun yang dikecualikan dari kewenangan bertindak dan menandatangani surat bagi persekutuan firma tersebut.

 

  1. C.    Status Hukum Persekutuan dengan Firma

Pada umumnya dikatakan bahwa firma merupakan perusahaan yang tidak berbadan hukum. Persyaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan:[45]

  1. adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pen diri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu;
  2. kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
  3. adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Ketiga unsur di atas merupakan unsur material (substantif) bagi suatu badan hukum. Di dalam praktiknya pendirian firma di Indonesia, walaupun firma tersebut telah memenuhi ketiga unsur materiil tersebut, tetapi unsur formalnya berupa pengesahan atau pengakuan dari negara atau peraturan perundang-undangan belum ada, firma itu bukan persekutuan yang berbadan hukum.

 

 

  1. D.    Tanggung Jawab Sekutu

Tanggung jawab seorang sekutu dalam persekutuan firma dapat dibedakan antara tanggung jawab intern dan tanggung jawab ekstern.

Tanggung jawab intern sekutu seimbang dengan pemasukannya (inbreng). Tanggung jawab ekstern para sekutu dalam firma menurut Pasal 18 KUHD adalah tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Artinya, setiap sekutu bertanggungjawab atas semua perikatan persekutuan, meskipun dibuat sekutu lain, termasuk perikatan-perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum.[46]

 

  1. E.     Pembubaran dan Pemberesan

Karena persekutuan firma sebenarnya adalah persekutuan perdata, maka mengenai bubarnya persekutuan firma berlaku ketentuan yang sama dengan persekutuan perdata, yakni Pasal 1646 sampai dengan 1652 KUHPerdata. Selain itu, berlaku juga aturan khusus yang terdapat Pasal 31 sampai dengan 35 KUHD.

Apabila pembubaran tersebut berkaitan dengan pihak ketiga, Pasal 31 ayat (1) KUHD menentukan:

“Pembubaran suatu persekutuan dengan firma yang terjadi sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian atau sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian, begitu juga perpanjangan waktu akibat lampaunya waktu yang ditentukan, dan pengubahan-pengubahan dalam perjanjian semula yang penting bagi pihak ketiga, semua itu harus dilakukan dengan akte otentik, didaftarkan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia”.

 

Ayat (2) Pasal 31 KUHD menentukan bahwa kelalaian dalam pendaftaran dan pengumuman tersebut, berakibat tidak berlakunya pembubaran, pengunduran diri, atau pemberhentian, atau pengubahan tersebut terhadap pihak ketiga.

Kemudian ayat (3) 31 KUHD menentukan pula bahwa apabila kelalaian itu mengenai perpanjangan waktu, maka berlaku ketentuan pasal 29 KUHD. Pasal 29 KUHD sendiri memuat ketentuan bahwa pihak ketiga dapat menganggap bahwa persekutuan itu:[47]

  1. berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;
  2. mengenai semua jenis usaha perniagaan; dan
  3. tidak ada sekutu yang dikeluarkan dari kewenangan untuk bertindak ke luar.

Di dalam Pasal 31 KUHD tidak disebutkan adanya persekutuan firma yang bubar karena lampaunya waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pendirian persekutuan. Ini tidak berarti bahwa bubarnya persekutuan semacam itu tidak perlu diadakan pemberesan atau likuidasi. Bila suatu persekutuan firma bubar karena lampaunya waktu yang ditentukan dalam perjanjian pendirian persekutuan, maka hal itu harus  memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan Pasal 31 ayat (1) KUHD.

Langkah selanjutnya setelah pembubaran persekutuan firma tersebut adalah pemberesan atau likuidasi. Mengenai persoalan siapa yang harus ditunjuk menjadi likuidator persekutuan firma tersebut dapat dilihat dari Pasal 32 KUHD[48] yang menentukan: [49]

  1. pertama-tama harus dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pendirian persekutuan;
  2. jika tidak ketentuan dimaksud butir 1 di atas, sekutu-sekutu pengurus wajib melakukan pemberesan;
  3. dalam perjanjian pendirian dapat ditentukan satu atau beberapa orang bukan sekutu bertindak sebagai likuidator;
  4. para sekutu bersama-sama dengan suara terbanyak dapat menunjuk sekutu yang bukan sekutu pengurus untuk melakukan pemberesan; dan
  5. kalau suara terbanyak tidak didapat, maka sekutu-sekutu dapat meminta bantuan pengadilan untuk menetapkan likuidator.

 

IV. PERSEKUTUAN KOMANDITER

  1. A.    Pengertian

Pada dasarnya persekutuan komanditer (Commanditaire Vennotschap=CV) adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau lebih sekutu komanditer. Sekutu komanditer sendiri adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan (inbreng) pada persekutuan dan ia tidak turut serta dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan.

Pasal 19 KUHD menyebutkan sebagai persekutuan dengan jalan peminjaman uang (geldscheiter) atau disebut juga persekutuan komanditer yang diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggungjawab secara pribadi untuk seluruhnya dan seorang atau lebih sebagai sekutu yang meminjamkan uang.

Banyak ahli hukum yang menilai bahwa definisi persekutuan komanditer di atas belum merupakan definisi yang sempurna.[50]

H.M.N. Purwosutjipto tidak menyetujui penggunaan istilah “orang yang meminjamkan uang atau pelepas uang” (geldscheiter) untuk menyebut sekutu komanditer. Sekutu komanditer tidak sama dengan pelepas uang. Dalam pelepas uang, uang atau benda yang diserahkan kepada orang lain (debitor) masih dapat dituntut kembali apabila debitur jatuh pailit. Uang atau benda yang telah diserahkan sekutu komanditer kepada persekutuan menjadi kekayaan persekutuan. Apabila persekutuan jatuh pailit,  pemasukan tersebut tidak dapat dituntut kembali.[51]

 

  1. B.     Macam-Macam Sekutu

Berdasarkan beberapa definisi persekutuan komanditer yang telah disebutkan di atas, maka di dalam persekutuan komanditer harus terdapat dua macam sekutu, yaitu:

  1. Sekutu Komanditer

Sekutu komanditer atau sekutu diam atau sekutu pasif (sleeping partners) adalah sekutu yang hanya memasukkan uang atau benda ke kas persekutuan sebagai pemasukan (inbreng) dan berhak atas keuntungan dari persekutuan tersebut.

Menurut Pasal 20 ayat (3) KUHD, tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang ia setor. Kemudian oleh Pasal 20 ayat (2) KUHD ditentukan pula bahwa sekutu komanditer tidak boleh ikut serta dalam pengurusan persekutuan atau mencampuri sekutu kerja. Apabila larangan tersebut dilanggar oleh sekutu komanditer, maka Pasal 21 KUHD memberikan sanksi kepada sekutu komanditer. Sanksi yang diberikan dalam bentuk sekutu komanditer tersebut harus bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan terhadap semua utang atau  perikatan yang dibuat persekutuan.

  1. Sekutu Biasa

Sekutu biasa (sekutu aktif atau sekutu kerja atau sekutu komplementer) adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan. Sekutu inilah yang aktif menjalankan perusahaan dan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, sehingga tanggung jawab adalah tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.

Apabila sekutu kerja lebih dari satu orang, maka di dalam Anggaran Dasar harus ditegaskan apakah diantara mereka ada yang tidak diperkenankan bertindak ke luar untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga.[52] Walaupun sekutu kerja tersebut dikeluarkan wewenangnya (tidak diberi kewenangan) untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, tidak menghilangkan sifat tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.[53]

 

  1. C.    Macam-Macam Persekutuan Komanditer

H.M.N. Purwosutjipto menyebutkan ada tiga macam bentuk persekutuan komanditer, yaitu:[54]

 

 

  1. Persekutuan Komanditer Diam-Diam

Persekutuan komanditer diam-diam adalah persekutuan komanditer yang belum menyatakan dirinya secara terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. Ke luar, persekutuan ini masih menyatakan dirinya sebagai persekutuan firma, tetapi ke dalam sudah menjadi persekutuan komanditer. Jadi, secara intern kedudukan para sekutu telah dibedakan antara sekutu kerja dan sekutu komanditer.

  1. Persekutuan Komanditer Terang-Terangan

Persekutuan komanditer terang-terangan adalah persekutuan komanditer yang dengan terang-terangan menyatakan dirinya sebagai persekutuan komanditer kepada pihak ketiga.

  1. Persekutuan Komanditer dengan Saham

Persekutuan komanditer dengan saham adalah persekutuan komanditer terang-terangan yang modalnya terdiri dari saham-saham.

Persekutuan bentuk semacam ini sama sekali tidak diatur dalam KUHD. Pada hakekatnya persekutuan semacam ini adalah sama saja dengan persekutuan komanditer biasa (terang-terangan). Perbedaannya terletak pada pembentukan  modalnya, yaitu dengan cara mengeluarkan saham-saham. Pembentukan dan cara pengeluaran saham semacam ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 1338  ayat (1) dan 1337 KUHPerdata jo Pasal 1 KUHD.

 

  1. D.    Pendirian Persekutuan Komanditer

Tata cara pendirian persekutuan komanditer ini tidak jauh berbeda dengan persekutuan firma. Pada umumnya pendirian persekutuan komanditer selalu dengan akta notaris. Di dalam akta pendirian yang memuat anggaran antara lain dimuat hal-hal sebagai berikut:

  1. nama persekutuan dan kedudukan hukumnya;
  2. maksud dan tujuan didirikan persekutuan;
  3. mulai dan berakhirnya persekutuan;
  4. modal persekutuan;
  5. penunjukkan siapa sekutu biasa dan sekutu komanditer;
  6. hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing sekutu; dan
  7. pembagian keuntungan dan kerugian persekutuan.

Akta pendirian tersebut kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan egeri di mana persekutuan komanditer tersebut berkedudukan. Setelah itu, ikhtisar akta pendirian persekutuan tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

 

  1. E.     Status Hukum Persekutuan Komanditer

Pada umumnya dalam praktik yang berlaku di Indonesia, orang berpendapat bahwa persekutuan komanditer bukan perusahaan yang berbadan hukum. Meskipun unsur-unsur atau persyaratan material untuk menjadi badan hukum telah dipenuhi persekutuan komanditer, tetapi oleh karena belum adanya unsur pengakuan atau pengesahan dari pemerintah, maka persekutuan komanditer belum dapat diakui sebagai perusahaan yang berbadan hukum.

 

  1. F.     Hubungan Intern diantara Para Sekutu

Hubungan intern adalah hubungan diantara sekutu biasa dan sekutu komanditer. Sekutu biasa memiliki kewajiban untuk memasukkan uang atau barang ke dalam persekutuan atau memasukkan tenaganya untuk menjalankan persekutuan. Mereka  memikul tanggung jawab yang tidak terbatas atas kerugian yang diderita persekutuan dalam menjalankan usahanya. Sekutu komanditer hanya memasukkan uang atau barang saja ke dalam kas persekutuan dan juga hanya bertanggungjawab sebesar pemasukan (inbreng) atau modal yang ia masukan tersebut.

Pembagian keuntungan dan kerugian di antaranya pada sekutu sebaiknya diatur dalam akta pendirian atau anggaran dasar persekutuan. Apabila pengaturan tersebut tidak ada, maka harus diberlakukan ketentuan Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdata dan 1634 KUHPerdata.

 

 

 

  1. G.    Hubungan Ekstern Sekutu dengan Pihak Ketiga

Mengingat di dalam persekutuan komanditer hanya sekutu biasa atau sekutu kerja saja yang berhak menjalankan perusahaan, maka yang berhak mengadakan hubungan dengan pihak ketiga hanyalah sekutu biasa.

Di dalam hubungan dengan pihak ketiga ini terdapat masalah yang erat hubungannya dengan para sekutu persekutuan komanditer, yaitu mengenai kewenangan mewakili persekutuan, tanggung jawab pribadi para sekutu (personal liability atau personlijke aansprakelijkheid), dan menyangkut persoalan pemisahan kekayaan persekutuan komanditer yang bersangkutan.[55]

 

  1. H.    Pembubaran dan Pemberesan

Mengingat persekutuan komanditer pada hakekatnya adalah persekutuan firma (Pasal 20 KUHD) dan persekutuan firma adalah persekutuan perdata (Pasal 16 KUHD) yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, maka aturan mengenai berakhirnya persekutuan komanditer juga dikuasai oleh Pasal 1646 sampai dengan Pasal -1652 KUHPerdata[56] ditambah lagi dengan Pasal 31 – 35 KUHD.[57]

 

sumber :

[1] H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (Jakarta,  Djambatan,  1981), hlm. 9

[2] Ibid.

[3] Ibid., hlm 12.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Perhatikan H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2 (Jakarta: Djambatan, 1982), hlm. 2

[8] Pemilik Sole Proprietorships.

[9] Angela Schneeman, The Law of Corporation, Partnerships, and Sole Proprietorships (New York: Delmar Publisher, 1997), hlm. 1

[10] Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas (Bandung: Citra Aditya Bakti,  1995), hlm. 46.

[11] Ibid. Di Belanda dewasa ini pengaturan hukum perdata dan hukum dagang yang dulunya diatur terpisah dalam Burgerlijk Wet Boek  (BW) dan Wet Boek van Koophandel (WvK) disatukan dalam BW yang disebut sebagai BW.

[12] Ibid., hlm 47.

[13] Imran Ahsan Khan  Nyazee, Islamic law of Business Organization, Partnership, (Kuala Lumpur, The Other Press, 1997), hlm 13.

[14] David Kelly, et.al, Business Law, (London, Cavendish Publishing Limited, 2002), hlm 305.

[15] Angela Schneeman, op.cit., hlm. 17 – 18

[16] Shaik Mohd. Noor Alam S.M. Hussain, Undang-Undang Komersil Malaysia (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000), hlm 248. Lihat juga Lee Mei Pheng, General Principles of Malaysian Law (Selangor Darul Ehasan: Fajar Bakti Sdn. Bhd, 2002), HLM 382.

[17] David Kelly, et.al, op.cit., hlm 307.

[18] Ibid, lihat juga Angela Schneeman, loc.cit.

[19] Shaik Mohd. Noor Alam S.M. Hussain, op.cit., hlm 249.

[20] J. Satrio, Hukum Pribadi, Bagian I Persoon Alamiah, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 13.

[21] Robert W. Hamilton, The Law of Corporation, (St. Paul, Minn West Publishing Co, 1996), hlm 1.

[22] Prinsip continuity of existence merupakan prinsip di mana perusahaan akan tetap eksis walaupun terjadi pergantian pemilik saham. Jadi, jika pemilik saham perusahaan meninggal atau berhenti dari perusahaan dengan cara mengalihkan saham-sahamnya, perusahaan akan tetap eksis dan tidak bubar. Prinsip ini merupakan salah prinsip yang membedakan bentuk korporasi dengan bentuk badan usaha lainnya. Di dalam persekutuan perdata, termasuk firma, semestinya dengan meninggalnya salah seorang, persekutuan harus bubar.

[23] Erik P.M. Vermuelen, The Evolution of Legal Business Forms in Europe and the United States: Venture Capital, Joint Venture, and Partnership Structures (Deventer, Kluwer Law International, 2002),  hlm 189.

[24] Perhatikan David Kelly, et.al, op.cit., hlm 343 – 345.

[25] M. Natzir Said, Hukum Perusahaan di Indonesia, Jilid I (Perorangan) (Bandung: Alumni, 1987, hlm 58.

[26] H.M.N. Purwosutjipto, op. cit., Jilid 2, hlm 18.

[27] M. Natzir Said, loc.cit.

[28] Angel Schneeman, loc.cit. Lihat juga David Kelly, et.al, op.cit, hlm 290.

[29] Rudhi Prasteya, Matschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer (Bandung: Citra Aditya Bakti, 3002), hlm 4 -5.

[30] Ibid.

[31] Ibid, hlm 20

[32] Ibid.

[33] H.M.N. Purwosutjipto, op.cit., … Jilid 2, hlm 24.

[34] Ibid., hlm 25.

[35] Ibid.

[36] Ibid., hlm 30.

[37] Ibid., hlm 32.

[38] Ibid, hlm 36.

[39] Ibid, 42.

[40] Ibid.

[41] Ibid., hlm. 43. Lihat juga M. Natzir Said, op.cit., hlm 21.

[42] R.T. Sutantya R. Handhikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm 23.

[43] Rudhi Prasetya, op.cit., hlm 26.

[44] H.M.N. Purwosutjipto, op.cit., … Jilid 2, hlm. 46

[45] Ibid.,  hlm. 63

[46] Ibid., hlm. 59.

[47] Ibid., hlm 65.

[48] Ketentuan ini berlaku baik bagi persekutuan firma maupun persekutuan komanditer. Jika di dalam ketentuan tersebut adanya kata-kata “bukan sekutu pengurus” , maka ketentuan itu berlaku untuk persekutuan  komanditer. Persekutuan komanditer mengenal dua macam sekutu, yakni sekutu pengurus dan sekutu komanditer.

[49] H.M,N. Purwosutjipto, op.cit., Jilid II, hlm 66.

[50] M. Natzir Said, op.cit.,  hlm. 186

[51] H.M.N. Purwosutjipto, op.cit., Jilid  2,  hlm. 71

[52] Perhatikan Pasal 17 KUHD

[53] R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, op.cit., hlm. 34

[54] H.M.N. Purwosutjipto, op.cit., Jilid 2, hlm 73 – 76

[55] M. Natzir Said, op.cit., hlm. 205

[56] Penjelasan  yang  berkaitan dengan pasal-pasal tersebut dijelaskan di dalam bab sebelumnya yang berkaitan dengan pembubaran dan pemberesan persekutuan perdata.

[57] Penjelasan yang berkaitan dengan pasal-pasal tersebut telah dijelaskan dalam bab sebelumnya  yang berkaitan dengan pembubaran dan pemberesan persekutuan dengan firma.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s