Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial


A.           Pengertian

Hubungan Industrial adalah suatu sistem atau jasa yang terdiri dari unsur Pengusaha, unsur Karyawan dan Pemerintah yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, (pasal 1 ayat 22 UU Ketenagakerjaan). Pelaksanaan Hubungan Industrial tersebut diatur dalam bentuk ketentuan, baik ketentuan Normatif maupun ketentuan perundangan yang berlaku.

 

Ketentuan Normatif adalah segala ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya Hubungan Industrial yang telah disepakati oleh Karyawan dan Pengusaha. Ketentuan Normatif tersebut tidak boleh kurang dari standar minimal yang diatur dalam ketentuan Ketenagakerjaan yang berlaku, misalnya; ketentuan perihal upah minimal propinsi (UMP), tunjangan lembur, tunjangan kesehatan dan lain-lain.

 

Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu suatu kondisi dimana terdapatnya perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan kepentingan antara Pengusaha dengan Karyawan karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) atau perjanjian kerjasama.

 

B.           Dasar Hukum

 

Peraturan terkait yang menjadi dasar hukum yang dipakai dalam upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah sebagai berikut:

  • Undang Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (“UU Penyelesaian Perselisihan Perburuhan”);*

 

 

  • Undang Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta;*
  • Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”);
  • Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU Hubungan Industrial”);
  • Kepmenaker Nomor Kep. 15A/MEN/1994 tentang Petunjuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja di Tingkat Perusahaan dan Pemerintaraan;*
  • Peraturan Perusahaan yang berlaku;
  • Standar Kode Etik Karyawan yang berlaku.

 

Catatan: apabila UU Hubungan Industrial telah diberlakukan maka ketentuan peraturan di atas yang dibubuhi tanda bintang tidak berlaku lagi.

 

C.           Perselisihan Hubungan Industrial

 

Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi di Perusahaan memerlukan penanganan yang tepat dan hati-hati. Langkah utama yang  wajib dilakukan dalam penanganan timbulnya Perselisihan Hubungan Industrial adalah melakukan klarifikasi permasalahan guna mengetahui duduk perkara yang sebenarnya untuk meminimalkan resiko Ketenagakerjaan yang berlarut-larut yang merugikan baik Perusahaan maupun Karyawan yang bersangkutan.

 

Hal yang perlu diperhatikan oleh Perusahaan sebelum memutuskan untuk melakukan tindakan penyelesaian adalah dengan melakukan klarifikasi terhadap alasan dan faktor penyebab terjadinya Perselisihan. Langkah klarifikasi ini sangat penting dilakukan untuk menghindari dampak Penyelesaian yang dapat merugikan perusahaan baik kerugian secara finansial (financial risk) maupun kerugian atas nama baik perusahaan (name risk).

 

Langkah tersebut di atas sangat perlu diperhatikan terutama terhadap perselisihan Hubungan Industrial yang berakhir dengan langkah PHK oleh perusahaan.

 

Dalam ketentuan pasal 153 UU Ketenagakerjaan, juga diatur bahwa setiap terjadinya perselisihan Hubungan Industrial yang disebabkan oleh jenis atau kondisi tertentu, Perusahaan dilarang melakukan tindakan PHK.

 

Jenis perselisihan yang disebabkan oleh kondisi tertentu yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah:

  1. Karyawan berhalangan masuk dikarenakan sakit yang berkepanjangan akan tetapi tidak lebih dari 12 bulan;
  2. Karyawan berhalangan masuk karena menjalankan kewajiban terhadap Negara sesuai ketentuan yang berlaku;
  3. Karyawan menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Agama;
  4. Karyawan menikah;
  5. Karyawan (wanita) hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya;
  6. Karyawan mendirikan atau melakukan kegiatan Serikat Pekerja atau sejenis dalam jam kerja sesuai yang diatur dalam Kesepakatan Pengusaha dan Serikat Pekerja;
  7. Karyawan mengadukan Pengusaha kepada yang berwajib karena tindakan Pidana yang dilakukan Pengusaha;
  8. Karena perbedaan  paham agama, aliran politik, suku,  warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi pisik dan karena status perkawinan;
  9. Karyawan menderita sakit yang disebabkan oleh kecelakaan kerja dan waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan oleh Dokter;

 

Apabila Pengusaha tetap melakukan PHK berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka PHK akan batal demi hukum dan Pengusaha wajib mempekerjakan Karyawan tersebut dengan posisi semula.

 

 

 

Dikecualikan dari ketentuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melakukan upaya PHK terhadap karyawan atas kondisi dan atau perselisihan yang timbul akibat dari pelanggaran sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan yang mengatur tentang Ketenagakerjaan yang berlaku.

 

Beberapa penyebab perselisihan yang dapat dilakukan upaya PHK oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

 

  1. Karyawan terbukti telah melakukan pelanggaran berat, seperti yang diatur dalam pasal 158 UU Ketenagakerjaan juncto pasal 25 Peraturan Perusahaan;
  2. Karyawan ditahan oleh Pihak yang berwajib dikarenakan bukan atas laporan Pengusaha, (pasal 160 ayat 3 UU Ketenagakerjaan);
  3. Karyawan telah melakukan pelanggaran atas kesepakatan kerja, Peraturan perusahaan dan peraturan internal lainnya yang telah disepakati, Perusahaan telah memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 kali secara berturu-turut (pasal 161 ayat 2 UU Ketenagakerjaan);
  4. Perusahaan dalam keadaan bangkrut yang dibuktikan dengan laporan keuangan  dalam hal mana Perusahaan telah mengalami kerugian secara berturut-turut selama 2 tahun ( pasal 164 ayat 1 UU Ketenagakerjaan);
  5. Perusahaan dalam keadaan Pailit (pasal 165 UU Ketenagakerjaan);
  6. Karyawan telah memasuki usia pensiun sesuai Peraturan Perusahaan yang berlaku (pasal 167 ayat 1 UU Ketenagakerjaan);
  7. Berakhirnya masa kerja untuk  Karyawan dengan Kontrak Kerja Waktu Tertentu yang sesuai dengan UU ketenagakerjaan yang berlaku, (pasal 61 ayat 1a juncto 154b UU Ketenagakerjaan);
  8. Karyawan Mangkir atau Karyawan tidak masuk bekerja tanpa ijin minimal selama 5 hari berturu-turut dimana Perusahaan telah melakukan pemanggilan tertulis secara patut banyak 3 kali dan Karyawan tidak dapat memberikan alasan yang dapat diterima Perusahaan (pasal 168 ayat 1 UU Ketenagakerjaan).

 

 

Sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan yang berlaku, perusahaan harus mengupayakan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dengan jalan musyawarah dan berupaya untuk tidak melakukan tindakan PHK.

 

Dalam melakukan langkah PHK, perusahaan harus memperhatikan ketentuan ketentuan dan prosedur tentang PHK yang benar sesuai ketentuan, agar proses dan langkah yang dilakukan tidak menjadi batal demi hukum.

 

Adapun dalam pelaksanaannya, penanganan atau langkah PHK sesuai ketentuan yang berlaku dapat dilakukan dengan 2 tahap yaitu;

 

  1. Sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan, PHK yang dapat dilakukan langsung secara sepihak tanpa memerlukan penetapan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Daerah/Pusat (P4D/P) (PHK “serta merta”), atau Lembaga PPHI, sebagai berikut :

 

  1. Karyawan yang melakukan pelanggaran masih dalam masa percobaan maksimal 3 bulan (pasal 154a)
  2. Atas permintaan Karyawan sendiri yang dibuktikan dengan surat permohonan pengunduran diri atau dikualifikasikan mengundurkan diri (pasal 154b)
  3. Karyawan Mangkir (pasal 168 ayat 1)
  4. Karyawan ditahan oleh aparat Kepolisian bukan dikarenakan oleh  laporan Pengusaha minimal selama 6 bulan atau Karyawan telah diputus bersalah oleh Pengadilan sebelum jangka waktu yang ditentukan tersebut (pasal 160 ayat 3)

Dalam hal ternyata Karyawan terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan, maka Perusahaan wajib mempekerjakan Karyawan kembali kepada posisi semula.

  1. Karyawan mencapai usia pensiun seperti yang diatur oleh Peraturan Perusahaan atau ketentuan perundangan yang berlaku (pasal 154c)

 

 

  1. Karyawan meninggal dunia (pasal 154d)
  2. Karyawan terbukti telah melakukan Pelanggaran berat seperti yang di atur dalam pasal 158 UU Ketenagakerjaan juncto pasal 25 Peraturan Perusahaan yang berlaku.

 

Dalam hal Karyawan tidak dapat menerima tindakan PHK oleh Perusahaan karena terbukti melakukan pelanggaran berat, maka Karyawan dapat mengajukan gugatan ke Lembaga PPHI (pasal 159 UU Ketenagakerjaan) (apabila lembaga PPHI sudah terbentuk).

 

  1. PHK yang wajib dimintakan penetapan dari P4D/P atau Lembaga PPHI, adalah sebagai berikut:

 

  1. Karyawan telah melakukan pelanggaran atas kesepakatan kerja, Peraturan perusahaan dan peraturan internal lainnya yang telah disepakati dan Perusahaan telah memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 kali secara berturut-turut (pasal 161 ayat 2)

 

  1. Perusahaan dalam keadaan bangkrut yang dibuktikan dengan laporan keuangan  dalam hal mana Perusahaan telah mengalami kerugian secara berturut-turut selama 2 tahun ( pasal 164 ayat 1)

 

  1. Perusahaan dalam keadaan Pailit sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan yang berwenang (pasal 165).

 

  1. D.           Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

 

Sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan, penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial menganut prinsip Musyawarah untuk mufakat (wajib dilakukan oleh Para pihak yang berselisih) dan cepat, tepat serta adil.

 

 

Prinsip ini akan terlihat jelas pada saat penyelesaian dengan cara bipartit, tingkat pemerantaraan, Mediasi, Konsiliasi maupun Arbitrase.

 

Apabila Para Pihak yang berselisih ataupun salah satu tidak dapat mencapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan dan atau tidak dapat menerima anjuran dari Panitia Perantara (UU Penyelesaian Perselisihan Perburuhan), Konsiliator, Mediator atau Arbitrase (UU Hubungan Industrial) maka Pihak tersebut dapat minta penyelesaian melalui P4D/P ataupun Pengadilan Hubungan Industrial.l

 

Penyelesaian perselisihan dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

 

  1. 1.   Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial menurut UU Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

 

Secara garis besar, tekhnis penanganan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah diatur dalam UU Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, UU Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta dan Kepmenaker Nomor Kep. 15A/MEN/1994 tentang Petunjuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja di Tingkat Perusahaan dan Pemerantaraan.

 

  1. a.    Penyelesaian dengan cara Bipartit

 

Penyelesaian perselisihan dengan cara Bipartit adalah penyelesaian Perselisihan yang dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat oleh Karyawan atau yang mewakili dengan Pengusaha atau yang mewakili yang dilakukan antara Pengusaha dengan Karyawan tanpa melibatkan Pihak lain.

 

Tujuan dilakukannya penyelesaian dengan cara Bipartit adalah agar penyelesaian   perselisihan    terhadap   Karyawan   yang   telah   melakukan

 

 

pelanggaran dapat di selesaikan secara Kekeluargaan dan dapat menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan.

 

Upaya dan langkah yang dilakukan Perusahaan dalam melakukan upaya penyelesaian Perselisihan secara Bipartit adalah sebagai berikut:

1)    Penyelesaian perselisihan dilakukan dengan upaya pemanggilan terhadap Karyawan pada tingkat Perusahaan untuk mengadakan musyawarah untuk mufakat (bipartit);

2)    Dalam perundingan tersebut, harus dibuat risalah perundingan secara tertulis;

3)    Dalam musyawarah, Perusahaan dapat memberikan beberapa penawaran solusi kepada Karyawan dengan catatan penawaran tersebaut tidak bertentangan dengan Ketentuan Ketenagakerjaan yang berlaku;

4)    Hal yang paling mendasar yang harus dilakukan oleh Pengusaha adalah   Penawaran yang diberikan mempunyai nilai yang sepadan nilai kerugian Perusahaan serta tingkat palanggaran yang dilakukan apalagi penyelesaian ini akan berpotensi berlanjut pada penyelesaian yang harus dilakukan melalui institusi Ketenagakerjaan terkait (P4D/P atau Lembaga PPHI);

5)    Dalam hal musyawarah membuahkan hasil yang disepakati, maka Para Pihak harus menuangkan hasil kesepakatan tersebut dalam bentuk Kesepakatan Bersama yang insinya memuat minimal :

-        Nama dan alamat karyawan;

-        Nama dan alamat Pengusaha atau yang mewakili;

-        Tanggal dan tempat perundingan dilakukan;

-        Efektif Karyawan berhenti dari perusahaan;

-        Jumlah kompensasi yang akan diberikan;

-        Batas waktu dilakukannya Pelaksanaan kewajiban Para Pihak;

-        Tanggal dan tanda tangan Para Pihak yang melakukan perundingan.

 

 

6)    Dalam hal musyawarah telah dilakukan minimal sebanyak 3 kali dalam waktu maksimal 1 bulan akan tetapi Para Pihak belum menemukan kesepakatan, maka Para Pihak harus menuangkan kesimpulan musyawarah yang berisikan minimal :

-        Nama dan alamat karyawan;

-        Nama dan alamat Pengusaha atau yang mewakili;

-        Tanggal dan tempat perundingan;

-        Alasan pokok timbulnya Perselisihan;

-        Pendirian Para Pihak;

-        Kesimpulan perundingan;

-        Tanggal dan tanda tangan Para Pihak yang melakukan perundingan

 

Dalam bentuk Diagram adalah sebagai berikut:

 

Perselisihan à Pemanggilan Karyawan à musyawarah (bipartit) à Pembuatan kesimpulan musyawarah à Pembuatan Kesepakatan Bersama à Pelaksanaan keputusan kesepakatan atau kalau tidak ada kesepakatan Berkas dajukan ke Disnaker setempat.

 

 

  1. b.   Penyelesaian dengan cara Tripartit

 

Dalam hal penyelesaian ditingkat perusahaan tidak dapat dihasilkan kesepakatan, maka penyelesaian  perselisihan dapat dilanjutkan dengan mengajukan permohonan  Ijin PHK ke Suku Dinas Tenaga Kerja (“Disnaker”) Up. P4D/P atau Lembaga PPHI setempat.

 

Langkah penyelesaian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1)    Penyelesaian pada Tingkat Pemerantaraan

-        Pegawai Perantara yang ditunjuk oleh Disnaker tempat Perselisihan didaftarkan, wajib melakukan pemerantaran perselisihan paling lama 7 hari setelah perselisihan didaftarkan;

-        Pemerantaraan dilakukan dengan memanggil pihak pengusaha dan pihak Karyawan untuk didengar duduk perkara yang menjadi dasar terjadinya perselisihan;

-        Dalam hal Pemerantaraan didapat kesepakatan penyelesaian maka Para Pihak wajib membuat Kesepakatan Bersama yang disaksikan oleh Pegawai Perantara;

-        Bilamana pada tahap Pemerantaan ternyata belum dapat menghasilkan kesepakatan, maka Pegawai Perantara harus membuat anjuran tertulis yang memuat usul penyelesaian dengan menyebutkan dasar pertimbangan dan menyampaikannya kepada Para Pihak serta mengupayakan tanggapannya paling lambat 7 hari setelah diterimanya anjuran dimaksud;

-        Apabila anjuran tersebut diterima, maka dibuat Persetujuan Bersama secara tertulis yang disaksikan oleh Pegawai Perantara;

-        Apabila anjuran dimaksud tidak dapat diterima oleh Para Pihak, maka dalam waktu 7 hari setelah diterimanya tanggapan penolakan tersebut, Panitia Perantara harus meneruskan perkara perselisihan tersebut ke P4D (Panitia Daerah) untuk Peselisihan perorangan atau P4P apabila perselisihan tersebut berhubungan dengan PHK masal.

 

2)   Penyelesaian di tingkat P4D

Penyelesaian perselisihan  akan dilakukan melalui sidang Majelis P4D dengan langkah sebagai berikut :

-        Majelis wajib memanggil Para Pihak paling lama 7 hari setelah anjuran yang diberikan oleh Pegawai Perantara tidak dapat diterima oleh Para Pihak yang berselisih;

 

-        Selanjutnya maka Majelis Panitia Daerah akan mengadakan sidang untuk memutuskan perkara perselisihan tersebut;

-        Dalam penyelesaian Perselisihan ditingkat P4D, Panitia Daerah berhak memberikan putusan yang mengikat;

-        Putusan Panitia Daerah dapat berkekuatan hukum tetap (in kracht) apabila Panitia Daerah tidak menerima tanggapan penolakan atas putusan tersebut paling lama 14 hari sejak putusan tersebut diambil;

-        Putusan Panitia Daerah yang sudah mempunyai hukum tetap dapat dimintakan untuk dijalankan melalui  Pengadilan Negeri setempat;

-        Apabila dalam sebelum waktu 14 hari Para Pihak yang berselisih tidak menerima hasil putusan Panitia Daerah, maka salah satu atau Para Pihak dapat memintakan pemeriksaan dilakukan di Panitia Perselisihan Tingkat Pusat (P4P);

 

3)   Penyelesaian Perselisihan di tingkat P4P

Penyelesaian pada P4P dilakukan apabila pada tingkat P4D Para Pihak atau salah satu Pihak tidak menerima putusan majelis tersebut atau perkara perselisihan untuk kasus PHK masal. Pada tahap ini Majelis atau Panitia Pusat akan melakukan pengkajian terhadap duduk perkara dan asal muasal terjadinya perselisihan dan penyelesaian diupayakan dengan cara musyawarah;

 

Setelah Majelis atau Panitia Pusat selesai melakukan pengkajian maka Majelis akan memutuskan untuk disampaikan pada Para Pihak dan selanjutnya:

-        Hasil putusan Panitia pusat akan mengikat (in kracht) apabila maksimal 14 hari setelah putusan, Para Pihak tidak memberikan tanggapan yang menyatakan menolak atau Menaker tidak membatalkan putusan tersebut;

 

 

-        Pelaksanaan putusan Panitia Pusat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) dapat dimintakan pelaksanaannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  sesuai Hukum Perdata.

-        Bilamana Para Pihak yang berselisih tidak dapat menerima putusan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pusat maka upaya berikutnya yang dapat dilakukan oleh salah satu Pihak adalah upaya pembatalan putusan dengan mendaftarkan penolakan putusan tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara setempat.

 

4)   Penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apabila Para pihak tidak dapat menerima keputusan Panitia Pusat ini maka para Pihak dapat melakukan upaya pembatalan keputusan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (“PTUN”) dan selanjutnya kalau Pihak yang berselisih belum juga dapat menerima putusan tersebut maka Para Pihak ataupun  satu Pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MARI”)

 

Dalam bentuk Diagram adalah sebagai berikut:

Perselisihan à Pemanggilan Karyawan à Musyawarah (bipartit) à Berita acara musyawarah à Pengajuan ke Disnaker à Panitia Perantara à Anjuran Panitia Perantara à Anjuran à Panitia Daerah (untuk PHK perorangan atau Panitia Pusat untuk PHK masal) à Banding dari Panitia daerah à PTUN à PTTUN à MARI

 

Peraturan tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut di atas   akan   tetap   berlaku   sampai   dengan   diberlakukannya  UU  Hubungan

Industrial, yang telah diundangkan pada tanggal 14 Januari 2004 dan akan diberlakukan 1 tahun setelah UU  Hubungan Industrial  ini diundangkan.

 

 

  1. 2.   Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial menurut UU Hubungan Industrial

 

Dengan diberlakukannya UU Hubungan Industrial, maka fungsi Panitia Perantara sebagai media Tripartit untuk melakukan musyawarah dan P4D/P sebagai lembaga yang sah untuk memberikan penetapan terhadap PHK dihapuskan.

 

Dengan dihapuskannya lembaga tersebut di atas maka penyelesaian Perselisihan akan dilakukan dengan langkah-langkah Penyelesaian di luar Pengadilan (Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, Lembaga Arbitrase) dan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan (Pengadilan Hubungan Industrial/Lembaga PPHI).

 

Bentuk-bentuk (obyek) Perselisihan Hubungan Industrial

 

Dalam UU Hubungan Industrial obyek perselisihan dibagi atas:

-        Perselisihan hak, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak Akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

 

-        Perselisihan Kepentingan, yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja Karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

 

-        Perselisihan pemutusan hubungan kerja, yaitu perselisihan yang timbul karena Tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

 

-        Perselisihan antar Serikat Pekerja yang dalam satu perusahaan.

 

Penyelesaian Perselisihan menurut UU Hubungan Industrial adalah sebagai berikut:

 

  1. a.    Penyelesaian Di luar Pengadilan

 

Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial di luar pengadilan dilakukan  melalui lembaga ataupun mekanisme:

 

1)   Penyelesaian melalui Mekanisme Bipartit

Penyelesaian melalui perundingan bipartit, adalah perundingan/musyawarah untuk mufakat antara pekerja/Buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan Hubungan Industrial.

 

Dalam hal Perundingan Para Pihak tersebut dicapai kesepakatan maka Para Pihak wajib membuat Kesepakatan Bersama. Dalam pelaksanaan Kesepakatan tersebut wajib didaftarkan pada pengadilan Hubungan Industrial yang ada di Pengadilan Negeri di wilayah Para Pihak berdomisili.

 

Pendaftaran tersebut untuk mendapatkan “Akta bukti Pendaftaran perjanjian bersama“ dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian bersama. Melalui Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan penetapan eksekusi pada Pengadilan tersebut.

 

Dalam hal perundingan tidak dicapai kesepakatan maka Para Pihak wajib untuk melakukan pencatatan atas perundingan tersebut dengan mencantumkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

-        Nama dan alamat karyawan;

-        Nama dan alamat Pengusaha atau yang mewakili;

-        Tanggal dan tempat perundingan;

-        Alasan pokok timbulnya Perselisihan;

-        Pendirian Para Pihak;

-        Kesimpulan perundingan;

-        Tanggal dan tanda tangan Para Pihak yang melakukan perundingan

 

Hasil pencatatan tersebut didaftarkan ke Disnaker setempat untuk dimintakan upaya penyelesaiannya.

 

2)   Penyelesaian melalui Mediasi

Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan Hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih Mediator yang netral.

 

Mediator disini adalah penganti institusi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai Mediator yang ditetapkan oleh menteri untuk bertugas melalui mediasi.

 

Pada dasarnya, penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui mediasi adalah wajib, dalam hal ketika instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan menawarkan kepada para pihak yang berselisih tidak memilih lembaga konsiliasi atau Arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan yang dihadapi para pihak.

 

Penyelesaian melalui mediasi tetap menggunakan mekanisme perundingan/musyawarah    untuk     mufakat    dan     Mediator     harus

 

 

diselesaikannya dalam waktu selambat-lambatnya 30  hari kerja terhitung sejak Yang Bersangkutan menerima perlimpahan berkas perselisihan.

 

Proses penyelesaian melalui Mediasi adalah:

-        Mediator memanggil Para Pihak untuk didengar keterangannya yang berhubungan dengan pokok masalah terjadinya perselisihan;

-        Mediator mengeluarkan anjuran secara tertulis sebagai pendapat atau saran yang diusulkan oleh mediator kepada para pihak dalam upaya menyelesaikan perselisihan mereka;

-        Anjuran tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak sidang mediasi putusan harus sudah disampaikan kepada para pihak;

-        Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima anjuran;

-        Pihak yang tidak memberikan jawaban dianggap menolak anjuran;

 

Dalam hal mana Para Pihak menerima anjuran yang ditulis oleh Mediator atau dalam perundingan tersebut dicapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama yang ditanda tanggani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator selanjutnya didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan “Akta Bukti Pendaftaran”.

 

Pendaftaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian bersama. Melalui Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan penetapan eksekusi.

 

3)   Penyelesaian melalui Konsiliasi

Penyelesaian melalui konsiliasi, dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang  berselisih yang  dibuat secara tertulis untuk diselesaikan oleh

 

 

Konsiliator dari daftar nama Konsiliator yang dipanggil dan diumumkan pada kantor Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan setempat.

 

Konsiliator dalam menyelesaikan perselisihan Hubungan Industrial pada dasarnya adalah melalui musyawarah untuk mufakat dalam perundingan mencapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama yang ditanda tanggani oleh para pihak dan disaksikan oleh Konsiliator, untuk didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial guna mendapat Akta Bukti Pendaftaran.

 

Sebaliknya bila tidak dicapai kesepakatan, maka:

-        Konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis;

-        dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak sidang konsiliasi putus, anjuran tertulis harus sudah disampaikan kepada para pihak;

-        para pihak harus sudah memberikan jawaban tertulis kepada konsiliator yang isinya menyetujui atau melakukan anjuran dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari sejak menerima anjuran;

-        pihak yang tidak memberikan jawaban atau pendapatnya dianggap sebagai menolak anjuran;

-        Terhadap anjuran Konsiliator apabila para pihak menyetujui, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak anjuran disetujui, Konsiliator harus sudah selesai membantu para pihak membuat perjanjian bersama untuk kemudian didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan Akta Bukti Pendaftaran.

 

Sehingga penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui lembaga konsiliasi dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan.

 

 

 

4)   Proses penyelesaian melalui Arbitrase

Arbitrase Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Arbitrase adalah Lembaga Arbitrase yang digunakan oleh Para Pihak untuk penyelesaian suatu perselisihan kepentingan di luar Pengadilan Hubungan Industrial.

 

Pemilihan mekanisme Arbitrasi dilakukan  melalui kesepakatan tertulis pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada Lembaga Arbitrase yang mana putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.

 

Arbiter yang dimaksud disini adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar Arbiter yang ditetapkan oleh Menteri untuk memberikan keputusan mengenai perselisihan kepentingan.

 

Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui Arbitrase dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang berselisih. Kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk surat perjanjian Arbitrase yang dibuat rangkap 3 dan masing-masing pihak mendapat 1 yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 

Adapun surat Perjanjian Arbitrase dimaksud sekurang-kurangnya memuat:

-        Nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih ;

-        Pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan dan yang diserahkan kepada Arbitrase untuk diselesaikandan diambil putusan;

-        Jumlah Arbiter yang disepakati;

-        Pernyataan para pihak yang berselisih untuk tidak dan menjalankan keputusan Arbiter;dan

 

 

-        Tanggal dan tempat pembuatan surat perjanjian, dan tanda tanggan para pihak yang berselisih;

 

Penunjukan Arbiter dapat dilakukan melalui Arbiter tunggal atau beberapa Arbiter sebanyak-banyaknya 3 orang dan untuk penunjukan Arbiter tunggal, para pihak harus sudah mencapai kesepakatan dalam waktu 7 hari kerja tentang nama Arbiter dimaksud.

 

Namun apabila penunjukan beberapa Arbiter (majelis) dalam jumlah gasal, masing-masing pihak berhak memilih seorang Arbiter dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja, sementara untuk Arbiter ketiga sebagai Ketua Majelis Arbitrase ditentukan oleh para Arbiter yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak ditunjuk oleh para pihak.

 

Penunjukan Arbiter sebagaimana dimaksud di atas dilakukan secara tertulis dalam bentuk Perjanjian Penunjukan Arbiter dengan para pihak yang berselisih. Perjanjian Penunjukan Arbiter sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

-        Nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih dan Arbiter;

-        Pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan dan yang diserahkan kepada Arbiter untuk diselesaikan dan diambil keputusan;

-        Biaya Arbitrase dan honorarium Arbiter;

-        Pernyataan para pihak yang berselisih untuk tunduk dan menjalankan keputusan Arbitrase;

-        Tanggal dan tempat pembuatan surat perjanjian, dan tanda tangan para pihak yang berselisih dan Arbiter;

-        Pernyataan Arbiter atau para Arbiter untuk tidak melampaui kewenangannya dalam penyelesaian perkara yang ditanganinya; dan

 

 

 

-        Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau sedarah sampai derajat kedua dengan salah satu pihak yang berselisih

 

Dalam hal penyelesaian melalui Arbiter dicapai kesepakatan maka Akta perdamaian dimaksud didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di mana wilayah Arbiter mengadakan perdamaian, yang akan dapat digunakan sebagai dasar permohonan eksekusi.

 

Apabila Akta perdamaian yang telah dicapai tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak maka Pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri tersebut.

 

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka Arbiter atau Majelis Arbiter meneruskan sidang Arbitrase yang dilakukan secara tertutup, kecuali pihak yang berselisih menghendaki lain dimana setiap kegiatan pemeriksaan dan sidang Arbitrase dibuat berita acara pemeriksaan oleh Arbiter atau Majelis Arbiter.

 

Pemeriksaan perselisihan Hubungan Industrial oleh Arbiter atau majelis Arbiter, apabila telah dianggap cukup, Arbiter atau Majelis Arbiter mengambil putusan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, kebiasaan, keadilan dan kepentingan umum.

 

Atas putusan Arbiter, oleh salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Agung dalam waktuselambat-lambatnya 30 hari kerja sejak ditetapkan putusan Arbiter, apabila putusan di duga mengandung unsur sebagai berikut:

 

 

 

 

-        Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui atau dinyatakan palsu;

-        Setelah putusan diambil atau diturunkan, dokumen yang bersifat menentukan disembunyikan oleh pihak lain;

-        Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perselisihan ;

-        Putusan melampaui hukum Arbitrase Hubungan Industrial; atau

-        Putusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

 

Mahkamah Agung, dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak menerima permohonan, memutuskan permohonan pembatalan dan menetapkan akibat dari pembatalan baik seluruhnya atau sebagian putusan Arbitrase.

 

Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui Arbitrase dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak penandatanganan surat perjanjian penunjukan Arbiter dan atas kesepakatan para pihak Arbiter berwenang untuk memperpanjang jangka waktu penyelesaian 1 kali perpanjangan selambat-lambatnya 14 hari kerja.

 

Suatu perselisihan yang sedang atau telah diselesaikan melalui Arbitrase tidak dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

 

  1. b.   Penyelesaian Melalui Pengadilan

 

Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan   Hubungan   Industrial   Penggugat   harus  melampirkan  risalah

 

 

 

penyelesaian melalui Mediasi atau Konsiliasi, oleh karena apabila gugatan tidak dilampiri risalah tersebut, Hakim  wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat.

 

Dari ketentuan tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwa penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial diluar pengadilan sifatnya adalah wajib.

 

Susunan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri terdiri dari:

-        Hakim;

-        Hakim Ad Hoc;

-        Panitera Muda;dan

-        Panitera Pengganti.

 

Susunan Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung terdiri dari:

  1. Hakim Agung;
  2. Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung;
  3. Panitera.

 

Penyelesaian melalui Pengadilan dapat dilakukan dengan tahap berikut:

 

1)   Tahap Pengadilan Hubungan Industrial

 

Gugatan perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. Dalam pengajuan gugatan dimaksud harus dilampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi.

 

Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib menggembalikan gugatan kepada pihak peggugat apabila gugatan penggugat tidak melampirkan risalah penyelesaian melalui Mediasi atau Konsiliasi.

 

 

Pengugat dapat sewaktu waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan, pencabutan gugatan akan dikabulkan Pengadilan apabila disetujui Tergugat.

 

Tugas dan wewenang Pengadilan Hubungan Industrial adalah memeriksa dan memutus pada tingkat pertama untuk:

-        perselisihan hak;

-        perselisihan kepentingan;

-        perselisihan pemutusan hubungan kerja;

-        perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Proses persidangan yang dilakukan pada Pengadilan Hubungan Industrial mengacu pada proses Hukum Acara Perdata yang berlaku.

 

Majelis hakim dalam mengambil putusannya mempertimbangkan hukum, Perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan yang dibacakan dalam sidang Terbuka untuk umum, dimana putusan Pengadilan harus memuat:

 

-        Kepala putusan berbunyi “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “;

-        Nama, jabatan kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih;

-        Ringkasan pemohon/penggugat dan jawaban termohon/tergugat yang jelas;

-        Pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan, hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;

-        Aturan hukum yang menjadi dasar putusan;

-        Amar putusan tentang sengketa;

 

 

 

-        Hari, tanggal putusan, nama hakim , hakim Ad Hoc yang memutus, nama panitera , serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

 

Majelis hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan dalam waktu selambat-lambatnya 50 hari terhitung sejak sidang pertama.

 

Putusan dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan dibuat Panitera Pengganti, pemberitahuan putusan harus sudah disampaikan kepada pihak yang tidak hadir dan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah putusan ditandatangani Panitera Muda. Selanjutnya selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah salinan putusan diterbitkan Salinan putusan harus sudah dikirimkan kepada Para Pihak.

 

Apabila perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja maka Pengadilan wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan.

 

2)   Tahap Mahkamah Agung

 

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung:

-        Bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan oleh sidang majelis hakim;

-        Bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan;

 

 

-        Permohonan kasasi harus disampaikan secara tertulis melalui Sub. Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri setempat, dan dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi harus sudah disampaikan oleh Sub Kepaniteraan Pengadilan kepada Ketua Mahkamah Agung.

 

Penyelesaian perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan kerja pada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung tanggal penerimaan permohonan Kasasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. E.            DAFTAR PUSTAKA

 

  1. Implementasi Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Sesuai UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, S.Lumban Gaol, 2004
  2. Prosedur Dan Tehnik Penyelesaian Kasus-Kasus PHK, Drs.Soetirto S.Adisewojo, 1995
  3. Prosedur dan Tehnik Penyelesaian Perselisihan Industrial dan PHK pada Sistem Kontrak Kerja, Drs.Soetirto S.Adisewojo, 2000
  4. UU Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta
  5. Kepmenaker Nomor Kep. 15A/MEN/1994 tentang Petunjuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja di Tingkat Perusahaan dan Pemerantaraan.
  6. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  7. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

 

 

 

 

 

 

5 Responses to Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

  1. rusli harby says:

    terima kasih, atas tulisannya sehingga saya mengerti langkah-langkah penyelesaian perselisihan

  2. fajar says:

    makasih…

  3. Perusahaan merubah aturan, Karyawan yg masuk Pensiun, sebelumnya diberikan Pesangon dan Uang Jasa, dlm thn 2010, SP kolusi dgn Direksi membuat kesepakatan, dgn Alasan perusahaan melakukan effisiensi, sehingga pesangon dan Uang Jasa , dihilangkan diganti dengan Emas batangan. menuurut saya hal ini :
    - melanggar ketentuan, krn Penguurus SP yg bertugas sudah habis masa Jabatanya
    - dlm UU peburuhan Uang pesangon dan uang jasa masih diberlakukan, jika peraturan perusahaan membuat aturan yg merugikan Karyawan, maka aturan tsb, dianggap melanggar, sehingga dapat dituntut untuk dicabat
    - Dalam peraturan perusahaan, justru karyawan yg di PHK, tetap diberikan haknya, uang pesangon, uang Jasa dan uang Pensiun dari dana Pensiun Intern, dan Jamsostek, sedangkan karyawan yg pensiun, yg umumnya, kinerjanya baik, malah menjadi korban karena tidak diberikan uang Pesangon, hanya diganti dengan Mas batangan, nilainya berdasarkan masa kerja, ternyata Emas batangan yg diberikan, tdk memiliki sertifikat, hanya disebutkan besar gram-nya dan ada indikasi kualitasnya jauh dibawah Logam mulia, seharusnya

    Saya bermaksud untuk berkonsultasi tentang hal tersebut, kemana saya harus mengadukan ??? demikian disampaikan terimakasih

    wassalam 0818127462

  4. mb hasibuan says:

    Dear all, sy sdh bekerja di pt makin group ± 10 thn, sy resaind 31 juli. Hak hak tdk dibayar. Tlng sy solusi penyelesaiannya, kepada siapa sy melaporkan perusahaan. Tks

  5. Cy AnNica says:

    bagaimana jika perusahaan lah yang telah melanggar peraturan perundang-undangan ?
    apa yang harus dilakukan ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s