Hukum Perseroan Terbatas sesuai UU No.40 Tahun 2007


download1

download2

Posted in EBOOK | Leave a comment

OPINI HUKUM HGB JATUH TEMPO


I.         PERSOALAN HUKUM

Kasus posisi sesuai memo Saudari melalui facximile :

Æ      HGB No. 45 (telah dipasang Hak Tanggungan) jatuh tempo tanggal 16-03-1997

Æ      Surat permohonan pembaharuan HGB diajukan oleh pemilik tanggal 01-12-1997

Æ      Tanggal 25-03-1998 terbit SK Kepala BPN xxxxx No. 362/HGB/35/1998 (lihat butir 7 dan 8)

Æ      Tanggal 12-08-1998 telah terbit sertipikat hasil pembaharuan, yaitu HGB No. 589 (ex. HGB No. 45)

  1. II. ANALISA HUKUM

&    Bahwa dalam sertipikat HGB hasil pembaharuan No. 589 (ex. HGB No. 45) pada lembar pencatan peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan lainnya ditulis bahwa Hak Tanggungan masih melekat.

Namun bila dilihat dari Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi xxxxxx tanggal 25-03-1998 No. 362/HGB/35/1998 Diktum ketiga :

  • butir 7 yang berbunyi “ Sepanjang bidang tanah dan bangunan bekas Hak Guna Bangunan No. 45/Kel. Darmo masih dijadikan jaminan hutang pada PT. xxxxxx  berkantor pusat dan berkedudukan di xxxxxxx maka tanah dan bangunan tersebut tetap terikat pada Hak Tanggungan tanggal 07-07-1997 No. 3443
  • butir 8 yang berbunyi “ Setelah tanda bukti hak (sertipikat) Hak Guna Bangunan atas tanah sebagaimana tersebut pada angka 7 (tujuh) diatas diterbitkan, supaya dibuatkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan dihadapan PPAT dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kotamadya xxxxxxxx

Keduanya secara substansiil tampak sangat bertentangan (a contrario) dan cenderung untuk mengharuskan memasang ulang Hak Tanggungan baru.

&    Bahwa menurut pendapat kami sertipikat HGB No. 45 yang telah berakhir jangka waktunya sejak tanggal 16-03-1997 dan telah dibebani Hak Tanggungan I untuk kepentingan PT. xxxxxxxx berkedudkan di xxxxxx , maka berdasarkan :

  1. UUPA No. 5/1960 pasal 40 (butir A) juncto pasal 35 (butir A) PP No. 40/1996
  2. UUHT No. 4/1996 pasal 18 (ayat I butir D)

Maka demi hukum Hak Tanggungan yang ada tersebut menjadi gugur (pasal 33 ayat 2 PP No. 40/1996), karena terhadap HGB yang telah habis jangka waktunya otomatis menjadi tanah negara (pasal 36 ayat 1 PP No. 40/1996).

Apabila dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah hapusnya HGB, tidak dimohonkan perpanjangan/pembaharuan, maka bekas pemegang HGB wajib membongkar bangunan serta benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkannya pada negara dengan beban biaya sendiri, dengan ganti rugi bangunan yang diatur dalam Keputusan Presiden (pasal 37 PP No. 40/1996).

&    Dengan hapusnya HGB maka kedudukan Bank tidak lagi sebagai kreditur preferent (istimewa) melainkan menjadi kreditur biasa (konkurent).

&    Dengan gugurnya Hak Tanggungan yang ada tersebut, tidak akan menghapus hak kreditur untuk menagih hutang debitur.   Hanya saja upaya hukum yang dilakukan untuk melakukan penagihan hutang tersebut tidak boleh dengan cara eksekusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 HIR juncto pasal 14 dan pasal 20 ayat 1 UUHT No. 4/1996, melainkan harus melalui gugatan biasa.

Hal yang sama juga diberlakukan terhadap Hipotik/Creditverband sesuai Surat Edaran Dirjen Agraria No. Ba.10/241/10 tanggal 27 Oktober 1970.

  1. LEGAL JUDGEMENT

&       Mengenai hak-hak atas tanah yang berjangka waktu tertentu seperti HGB dan HGU, haknya akan menjadi hapus jika tidak dimintakan perpanjangan jangka waktu.

&       Perpanjangan jangka waktu adalah penambahan jangka waktu berlakunya hak atas tanah yang bersangkutan tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut.

&       Jangka waktu perpanjangan hak atas tanah tersebut harus diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu HGB tersebut (pasal 27 ayat 1 PP No. 40/1996).   Penentuan jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut merupakan toleransi waktu yang aman untuk melakukan evaluasi terhadap pemegang HGB bahwa :

  1. Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut
  2. Telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan termasuk membayar uang pemasukan
  3. Masih memenuhi syarat sebagai subyek pemegang HGB (mis. Masih WNI)
  4. Masih sesuai dengan master plan (rencana tata ruang wilayah)
  5. Untuk kepentingan Pemerintah dalam penentuan besarnya pemasukan kas negara

Disamping itu untuk menjaga kesinambungan Hak Tanggungan yang membebani hak atas tanah tersebut agar tetap melekat dan mengikat pihak kreditur.

&       Dalam praktek, terhadap HGB yang sudah berakhir jangka waktunya dan telah pula terbebani Hak Tanggungan, melalui pendekatan tertentu kepada Pihak BPN setempat, masih dapat dilakukan perpanjangan dengan tetap mempertahankan status hukum hak tanggungan yang sudah ada dengan catatan bahwa jangka waktu berakhirnya hak tidak terlalu lama (misal : 2 bulan setelah jangka waktu HGB tersebut berakhir, dan untuk ini Bank xxxxx dahulu mempunyai pengalaman perpanjangan HGB milik ex. Debitur PT. xxxxxx yang telah jatuh tempo yang pengurusannya melalui approved notary Bpk. xxxxxxx   Adapun teknis pelaksanaannya, adalah tanggal pengajuan permohonan perpanjangan HGB dibuat mundur (koordinasi dengan petugas registrasi di BPN).

Demikian pula menurut hemat kami, terhadap debitur Bank yang tidak kooperative sedangkan HGB telah jatuh waktu, maka untuk mempertahankan status Hak Tanggungan dapat dilakukan koordinasi lebih dahulu dengan BPN melalui approved notary Bank  xxxxxxx.

Langkah ini tentu akan membawa konsekuensi bahwa harus dibayarkan terlebih dahulu oleh Bank :

  1. Biaya pengurusan hak atas tanah yang sudah tentu lebih mahal dari jalur normal
  2. Uang pemasukan kas negara terhadap perpanjangan hak atas tanah tersebut

&       Kesulitan lain tentu akan muncul yakni tentang diperlukan kuasa khusus dari pemegang HGB kepada kreditur untuk melakukan pengurusan perpanjangan HGB yang jatuh waktu, sedang debitur tidak kooperative.

Untuk ini, kreditur tidak perlu khawatir, karena :

  1. Dalam pasal 2 butir 11 format standard APHT telah dicantumkan klausula kuasa dari pemegang hak atas tanah untuk kepentingan kreditur pemegang hak tanggungan melakukan perpanjangan hak atas beban biaya pemilik hak atas tanah/pemberi hak tanggungan;
  2. Pasal 1241 KUHPerdata Indonesia yang membolehkan kreditur melakukan sesuatu untuk melindungi kepentingannya, yang seharusnya hal itu menjadi kewajiban debitur, dengan beban biaya debitur sendiri;

Demikian, semoga dapat membantu

Posted in hukum jaminan | Leave a comment

OPINI HUKUM HGB JATUH TEMPO


I.         PERSOALAN HUKUM

Kasus posisi sesuai memo Saudari melalui facximile :

Æ      HGB No. 45 (telah dipasang Hak Tanggungan) jatuh tempo tanggal 16-03-1997

Æ      Surat permohonan pembaharuan HGB diajukan oleh pemilik tanggal 01-12-1997

Æ      Tanggal 25-03-1998 terbit SK Kepala BPN xxxxx No. 362/HGB/35/1998 (lihat butir 7 dan 8)

Æ      Tanggal 12-08-1998 telah terbit sertipikat hasil pembaharuan, yaitu HGB No. 589 (ex. HGB No. 45)

  1. II. ANALISA HUKUM

&    Bahwa dalam sertipikat HGB hasil pembaharuan No. 589 (ex. HGB No. 45) pada lembar pencatan peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan lainnya ditulis bahwa Hak Tanggungan masih melekat.

Namun bila dilihat dari Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi xxxxxx tanggal 25-03-1998 No. 362/HGB/35/1998 Diktum ketiga :

  • butir 7 yang berbunyi “ Sepanjang bidang tanah dan bangunan bekas Hak Guna Bangunan No. 45/Kel. Darmo masih dijadikan jaminan hutang pada PT. xxxxxx  berkantor pusat dan berkedudukan di xxxxxxx maka tanah dan bangunan tersebut tetap terikat pada Hak Tanggungan tanggal 07-07-1997 No. 3443
  • butir 8 yang berbunyi “ Setelah tanda bukti hak (sertipikat) Hak Guna Bangunan atas tanah sebagaimana tersebut pada angka 7 (tujuh) diatas diterbitkan, supaya dibuatkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan dihadapan PPAT dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kotamadya xxxxxxxx

Keduanya secara substansiil tampak sangat bertentangan (a contrario) dan cenderung untuk mengharuskan memasang ulang Hak Tanggungan baru.

&    Bahwa menurut pendapat kami sertipikat HGB No. 45 yang telah berakhir jangka waktunya sejak tanggal 16-03-1997 dan telah dibebani Hak Tanggungan I untuk kepentingan PT. xxxxxxxx berkedudkan di xxxxxx , maka berdasarkan :

  1. UUPA No. 5/1960 pasal 40 (butir A) juncto pasal 35 (butir A) PP No. 40/1996
  2. UUHT No. 4/1996 pasal 18 (ayat I butir D)

Maka demi hukum Hak Tanggungan yang ada tersebut menjadi gugur (pasal 33 ayat 2 PP No. 40/1996), karena terhadap HGB yang telah habis jangka waktunya otomatis menjadi tanah negara (pasal 36 ayat 1 PP No. 40/1996).

Apabila dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah hapusnya HGB, tidak dimohonkan perpanjangan/pembaharuan, maka bekas pemegang HGB wajib membongkar bangunan serta benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkannya pada negara dengan beban biaya sendiri, dengan ganti rugi bangunan yang diatur dalam Keputusan Presiden (pasal 37 PP No. 40/1996).

&    Dengan hapusnya HGB maka kedudukan Bank tidak lagi sebagai kreditur preferent (istimewa) melainkan menjadi kreditur biasa (konkurent).

&    Dengan gugurnya Hak Tanggungan yang ada tersebut, tidak akan menghapus hak kreditur untuk menagih hutang debitur.   Hanya saja upaya hukum yang dilakukan untuk melakukan penagihan hutang tersebut tidak boleh dengan cara eksekusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 HIR juncto pasal 14 dan pasal 20 ayat 1 UUHT No. 4/1996, melainkan harus melalui gugatan biasa.

Hal yang sama juga diberlakukan terhadap Hipotik/Creditverband sesuai Surat Edaran Dirjen Agraria No. Ba.10/241/10 tanggal 27 Oktober 1970.

  1. LEGAL JUDGEMENT

&       Mengenai hak-hak atas tanah yang berjangka waktu tertentu seperti HGB dan HGU, haknya akan menjadi hapus jika tidak dimintakan perpanjangan jangka waktu.

&       Perpanjangan jangka waktu adalah penambahan jangka waktu berlakunya hak atas tanah yang bersangkutan tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut.

&       Jangka waktu perpanjangan hak atas tanah tersebut harus diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu HGB tersebut (pasal 27 ayat 1 PP No. 40/1996).   Penentuan jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut merupakan toleransi waktu yang aman untuk melakukan evaluasi terhadap pemegang HGB bahwa :

  1. Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut
  2. Telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan termasuk membayar uang pemasukan
  3. Masih memenuhi syarat sebagai subyek pemegang HGB (mis. Masih WNI)
  4. Masih sesuai dengan master plan (rencana tata ruang wilayah)
  5. Untuk kepentingan Pemerintah dalam penentuan besarnya pemasukan kas negara

Disamping itu untuk menjaga kesinambungan Hak Tanggungan yang membebani hak atas tanah tersebut agar tetap melekat dan mengikat pihak kreditur.

&       Dalam praktek, terhadap HGB yang sudah berakhir jangka waktunya dan telah pula terbebani Hak Tanggungan, melalui pendekatan tertentu kepada Pihak BPN setempat, masih dapat dilakukan perpanjangan dengan tetap mempertahankan status hukum hak tanggungan yang sudah ada dengan catatan bahwa jangka waktu berakhirnya hak tidak terlalu lama (misal : 2 bulan setelah jangka waktu HGB tersebut berakhir, dan untuk ini Bank xxxxx dahulu mempunyai pengalaman perpanjangan HGB milik ex. Debitur PT. xxxxxx yang telah jatuh tempo yang pengurusannya melalui approved notary Bpk. xxxxxxx   Adapun teknis pelaksanaannya, adalah tanggal pengajuan permohonan perpanjangan HGB dibuat mundur (koordinasi dengan petugas registrasi di BPN).

Demikian pula menurut hemat kami, terhadap debitur Bank yang tidak kooperative sedangkan HGB telah jatuh waktu, maka untuk mempertahankan status Hak Tanggungan dapat dilakukan koordinasi lebih dahulu dengan BPN melalui approved notary Bank  xxxxxxx.

Langkah ini tentu akan membawa konsekuensi bahwa harus dibayarkan terlebih dahulu oleh Bank :

  1. Biaya pengurusan hak atas tanah yang sudah tentu lebih mahal dari jalur normal
  2. Uang pemasukan kas negara terhadap perpanjangan hak atas tanah tersebut

&       Kesulitan lain tentu akan muncul yakni tentang diperlukan kuasa khusus dari pemegang HGB kepada kreditur untuk melakukan pengurusan perpanjangan HGB yang jatuh waktu, sedang debitur tidak kooperative.

Untuk ini, kreditur tidak perlu khawatir, karena :

  1. Dalam pasal 2 butir 11 format standard APHT telah dicantumkan klausula kuasa dari pemegang hak atas tanah untuk kepentingan kreditur pemegang hak tanggungan melakukan perpanjangan hak atas beban biaya pemilik hak atas tanah/pemberi hak tanggungan;
  2. Pasal 1241 KUHPerdata Indonesia yang membolehkan kreditur melakukan sesuatu untuk melindungi kepentingannya, yang seharusnya hal itu menjadi kewajiban debitur, dengan beban biaya debitur sendiri;

Demikian, semoga dapat membantu

Posted in Tak Berkategori | Leave a comment

STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) SEBAGAI JAMINAN FASILITAS KREDIT


Memenuhi permintaan Saudara perihal tersebut di atas sebagaimana tertuang dalam memo Nomor xxxxx berikut kami sampaikan opini:

Standby Letter Of Credit (SBLC) adalah merupakan suatu bentuk penjaminan dari Bank Penerbit SBLC kepada Beneficiary terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi/default atas diri applicant (pihak yang dijamin/pemohon SBLC). Fungsi SBLC mirip dengan fungsi penjaminan berupa Bank Garansi, namun perbedaannya terletak pada ketentuan yang mendasari penerbitannya. SBLC tunduk pada ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam Uniform Custom and Practice for Documentary Credit (UCPDC), International Chamber of Commerce Publication No. 500, sedangkan Bank Garansi tunduk pada ketentuan antara lain Surat Edaran Bank Indonesia. Pada intinya fungsi SBLC tersebut hanyalah sebagai instrument yang bersifat stand by (menjaga akibat yang timbul) dari transaksi yang dilakukan. Selama transaksi berjalan lancar maka SBLC ini tidak akan dicairkan hingga masa berlakunya berakhir.

Lebih lanjut berdasarkan SK DIR BI nomor 26/68/KEP/DIR tanggal 07 September 1993 jo SE BI nomor 26/1/UKU tanggal 07 September 1993 yang menyatakan antara lain : “Agunan tambahan kredit adalah berupa surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang ditambahkan sebagai agunan….dst.” Berdasarkan ketentuan tersebut maka SBLC (yang dalam hal ini dikategorikan sebagai garansi) menurut SK DIR BI tersebut dapat diterima sebagai salah satu bentuk jaminan. Namun SBLC yang diterbitkan wajib mengikuti ketentuan dalam Uniform Custom and Practice for Documentary Credit (UCPDC), International Chamber of Commerce Publication No. 500,   sebagaimana disyaratkan dalam SK DIR BI nomor 23/88/KEP/DIR tanggal  18 Maret 1991 jo SE BI nomor 23/7/UKU tanggal  18 Maret 1991.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mendasarinya sebagaimana telah diuraikan di atas maka:

Jaminan berupa SBLC an calon debitur: xxxxxxxxxxxx ,  wajib memenuhi syarat antara lain/minimal:

  • SBLC tunduk pada ketentuan UCPDC yang berlaku
  • Bank Penerbit mendapat otentikasi dan rekomendasi dari internal Bank xxxxx
  • Bersifat “ Un Conditional”
  • Pihak Penerima Jaminan adalah : Bank xxxx
  • Jenis mata uang dapat diterima di Bank xxxxxx
  • Menyebut jumlah/nilai tertentu
  • Jangka waktu LC lebih panjang daripada jangka waktu Fasilitas Kredit
  • Mencantumkan persyaratan yang jelas.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga membantu. Terima kasih.

Posted in hukum jaminan | 16 Comments

Aminuddin: Dulu Bank Penuh Derita, Kini Bank Penuh Duit – besar Dana Bank BPD Kaltim yang di SBI


Apakah ini artinya Anda mau membantah pernyataan bahwa dana Bank Pembangunan Daerah umumnya banyak yang ditempatkan di SBI?

Iya. Sumber dana pihak ketiga kami sekitar Rp13 triliun. Dana pemerintah daerah hanya Rp5,5 triliun. Berapa besar dana Bank BPD Kaltim yang ditempatkan di SBI? Sekitar Rp4,5 triliun. Di SBI itu sebenarnya dalam rangka mengamankan secondary reserve. Kami menaruh uang yang bisa cepat digunakan kalau pemilik dana ingin menggunakan uangnya. Dalam menempatkan uang di SBI, kami juga ikut lelang, mengikuti mekanisme tawar-menawar. Tiap minggu kan ada pelelangan. Bisa dapat, bisa tidak.

Sejak kapan Anda melakukan perimbangan pembiayaan antara pemerintah dan non-pemerintah? Dan, berapa besar saat ini komposisinya? Sejak 2008.

Saat ini komposisinya 50:50 dan ternyata income-nya lebih baik dan cukup besar. Sampai akhir 2009, berapa besar target kredit yang akan dikucurkan oleh Bank BPD Kaltim? Kami perkirakan, kami masih akan bisa tumbuh lagi sampai Rp1,5 triliun atau Rp2,5 triliun kenaikannya. Maka, pertumbuhan kredit kami di 2009 bisa lebih dari 50%. Sebenarnya target pertumbuhan kredit kami hanya 30%. Jadi, total penyaluran kredit tahun ini lebih dari Rp6 triliun. Bicara tentang tingkat suku bunga, Bank Indonesia sudah menurunkan BI rate-nya sampai 7%. Namun, mengapa umumnya perbankan kita masih belum menurunkan suku bunganya secara signifikan? Kalau kami mengikuti tren penurunan BI rate. Justru bank lain yang tidak mengikuti. Kami kemungkinan akan menurunkan suku bunga kami sekitar 0,25 poin. Kami di daerah ingin menjadi leader dalam rangka mengikuti keinginan pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi saat ini. Penurunan BI rate tujuannya untuk mengendalikan inflasi, nilai tukar, dan mendukung sektor riil supaya suku bunga itu tidak menjadi beban berat bagi pengusaha dan pelaku-pelaku ekonomi. Ada dugaan sulitnya pihak perbankan, khususnya bank besar, menurunkan suku bunga karena adanya oligopoli di perbankan kita. Komentar Anda? Saya tidak tahu mengapa mereka tidak menurunkan tingkat suku bunganya. Mereka pasti punya perhitungan sendiri. Menyangkut oligopoli, saya rasa tidak ada. Apa rencana ekspansi Bank BPD Kaltim tahun ini? Kami akan membuka 22 cabang baru di tingkat kecamatan. Kalau bank-bank besar hadir di perkotaan, kami justru hadir di kecamatan. Membuka cabang di kecamatan merupakan tantangan tersendiri. Contohnya, kami punya cabang di dekat perbatasan Malaysia, yakni di Pulau Sebatik. Berapa besar potensi dana yang bisa dihimpun dari kecamatan-kecamatan itu? Sebenarnya, jumlah penduduk di sana memang tidak banyak. Namun, sebelum ada bank, transaksi di sana menggunakan ringgit, padahal itu adalah bagian dari negara kita. Jadi, kami membuka cabang di sana bukan untuk kepentingan bisnis, melainkan peran kami sebagai agen pembangunan. Kalau melihat potensi di Kaltim, lahan perkebunannya sangat luas sekali. Kalau dulu Malaysia sebagai penghasil CPO terbesar di dunia, sekarang Indonesia yang menjadi nomor satu. Lahan perkebunan di Kaltim kurang lebih 4 juta hektare. Ini merupakan peluang dan potensi bagi Bank BPD Kaltim untuk masuk dalam pembiayaan-pembiayaan sektor perkebunan dan pertanian. Gebrakan apa lagi yang akan dilakukan oleh Bank BPD Kaltim dalam waktu dekat? Pengembangan produk dalam hal penghimpunan dana. Kami akan menyeimbangkan dana-dana non-pemerintah daerah. Makanya kami hadir di kecamatan-kecamatan untuk menggali sumber dana. Kami juga akan menerbitkan obligasi. Obligasi menjadi penting untuk mencari sumber dana jangka panjang. Untuk menerbitkan obligasi, kami harus mengubah badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas. Nah, perubahan badan hukum ini harus dibicarakan dulu dengan pemilik atau pemegang saham. Besarannya berapa? Untuk awal cukup Rp500 miliar dulu.

Bagaimana Anda melihat kasus Bank Century dan Bank IFI? Apakah ada bank-bank lain yang akan mengalami nasib sama dengan dua bank tersebut?

Untuk melihat ada atau tidaknya bank yang akan mengalami nasib yang sama dengan kedua bank tersebut, pertama kita lihat kinerjanya. Indikasinya, tingkat suku bunganya yang tinggi. Kemudian, kalau kita menarik mendadak, bank itu kesulitan dan minta waktu. Ini artinya kondisi likuiditas bank tersebut tidak sehat. Lalu modalnya juga mepet, cuma 10% dari CAR-nya. Hal lain yang tak kalah penting, kita harus melihat siapa pemilik bank itu. Kalau pemiliknya seorang spekulan, maka mereka akan menggunakan bank itu untuk spekulasi. Setelah melihat pemiliknya, baru kita lihat pengurusnya dalam mengelola bank tersebut. Jika pengurusnya terus diintervensi oleh pemilik, ya tidak bakalan bank itu bisa berjalan bagus. Kalau saya diintervensi oleh pemilik, saya lebih baik mundur. Sebenarnya yang bisa melihat bank-bank mana saja yang tidak sehat, ya Bank Indonesia. Jadi, selama Anda memimpin Bank BPD Kaltim, tidak ada intervensi dari pemilik? Ketika saya terpilih menjadi dirut, ada komitmen antara saya dan pemilik, bahwa pemilik tidak boleh intervensi dalam hal operasional. Yang penting saya bisa mempertanggungjawabkannya.

Jika saya diintervensi, saya lebih baik mundur.

Anda berkarier lebih dari 30 tahun di Bank BPD Kaltim. Apakah tidak pernah terpikir untuk pindah ke bank lain?
Dulu ketika membuka cabang di Balikpapan, saya punya anak buah 13 orang. Saya memimpin 12 tahun di sana dan kantornya pun seperti kantor lurah. Namun, saya tidak merasa minder. Nah, kalau dulu ukurannya Bank Bumi Daya dan Bank Dagang Negara, kalau melihat infrastruktur yang dimiliki, Bank BPD Kaltim mungkin minder. Apalagi BPD dulu itu singkatan dari “Bank Penuh Derita”. Namun, saya sama sekali tidak minder. Dalam pikiran saya, kalau orang lain bisa, mengapa saya tidak bisa? Apalagi, prinsip saya waktu itu, saya orang daerah, saya sangat mengenal dan tahu benar kondisi daerah saya. Dan, BPD yang dulunya singkatan dari “Bank Penuh Derita, kini menjadi “Bank Penuh Duit”.
Bisa diceritakan masa-masa tersulit yang pernah Anda hadapi selama memimpin Bank BPD Kaltim?
Pada saat mau melakukan perubahan pengelolaan SDM di Bank BPD Kaltim. Istilahnya, melakukan tata ulang organisasi dan pengelolaan SDM. Mengapa saya katakan sulit dan berat, karena mengubah perilaku, kebiasaan, dan budaya. Dulu SDM Bank BPD Kaltim identik dengan pegawai negeri sipil. Penerimaannya tidak berdasarkan pengumuman, tidak diseleksi sebagaimana mestinya, hanya menampung pegawai-pegawai titipan. KKN-nya dulu kuat sekali.
Perubahan itu saya lakukan ketika saya menjadi dirut tahun 1999. Waktu itu saya menyewa konsultan, karena kalau saya sendiri yang melakukan perubahan, nanti akan bersinggungan dengan senior-senior saya. Pada saat itu masih banyak senior-senior saya. Jadi, saya minta pihak lain yang memiliki keahlian di bidang SDM untuk membantu melakukan perubahan.
Mengapa SDM menjadi perhatian saya, karena SDM merupakan salah satu kunci penting untuk keberhasilan. Sebisa mungkin kami memberikan tingkat kesejahteraan yang bagus. Kalau tidak, SDM yang sudah kami bina dan didik bisa kabur ke perusahaan lain.

Anda sudah tiga periode memimpin Bank BPD Kaltim, apakah target-target sudah tercapai?
Setiap periode, saya punya target masing-masing. Periode pertama, saya melakukan perbaikan di SDM dengan menyewa konsultan. Dalam perekrutan, kami menggunakan jasa konsultan lembaga pengembangan perbankan Indonesia. Kemudian periode kedua, target saya meningkatkan sistem teknologi informasi (TI). Begitu teknologi dan jaringan sudah berjalan, baru saya menggenjot permodalan. Jadi, di periode terakhir, saya mengembangkan permodalan dengan tetap memperhatikan SDM.

Berapa besar investasi TI yang dianggarkan setiap tahun?
Kami cukup serius dengan TI. Per tahun sekitar Rp9 miliar kami alokasikan untuk TI.

Tulisan ini dikutip dari majalah Warta Ekonomi edisi 12/XXI/2009, 15-28 Juni 2009. Halaman 12-15. Judul asli tulisan ini adalah “Aminuddin: Dulu Bank Penuh Derita, Kini Bank Penuh Duit”

Posted in Perbankan | Leave a comment