Hak Waris Anak Angkat di Aceh


Warisan kadang jadi sengketa di Aceh. Pengetahuan yang kurang tentang ilmu faraidh membuat seseorang bisa melanggar hak waris orang lain. Kebanyakan kita memiliki warisan. Seyogyanya, kita memperhatihan hak setiap orang meski ia masih bocah dan dilindungi oleh orang yang berkesan lemah.

Di beberapa tempat, kasus warisan yang diselesaikan tak sesuai hukum akan menjadi perang saudara di kemudian hari, saat ahli waris sah tahu hukum. Itu akibat kecerobohan seseorang di masa silam.

Berfikir untuk hidup jangka panjang adalah solusi untuk kedamaian. Harta yang bukan hak kita takkan pernah membawa kepuasan yang sejati. Kedamaian hati lebih utama dari kesenangan yang merugikan orang lain.

Dalam skala besar, warisan pun kadang jadi pemicu konfilik. Jumlah dan wilayah yang lebih luas membuat konflik lebih besar. Pertikaian merebut tapal batas adalah contoh kejahatan warisan dalam skala yang lebih besar dari skala keluaga.

Para ahli waris seharusnya tidak merebutkan warisan orang yang telah di alam lain. Kasihan ruh mereka, dipersulitkan oleh harta yang mereka tinggalkan. Seharusnya harta yang mereka tinggalkan menjadi rahmat.

Kadang karena yang mereka tingggalkan di dunia memperebutkan warisannya, ruh orang yang telah meninggal mungkin akan menangis dalam kubur. Adilkah kita pada orang yang meninggalkan warisan?

Berfikir untuk jangka panjang dan dalam banyak segi membuat kita bisa memahami sebuah perkara secara ’hampir’ sebagaimana seharusnya. Semua akan musnah. Pemilik harta itu kini telah berpulang. Mengapa merebutkan yang bukan hak, jika nantinya akan ditinggalkan pula. Hanya meninggalkan kesan buruk bagi yang merasa telah disakiti.

Harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal seharusnya menjadi rahmat bagi yang masih hidup. Untuk membuktikan diri, mereka orang yang bisa berterima kasih atas sebuah warisan.

Seorang perempuan paruh baya (AY) beserta 2 orang anaknya, DY dan RE (1 laki-laki dan 1 perempuan) bersengketa harta warisan dari suami dan ayah mereka. Ketika Tsunami menerjang Aceh, orang tua dan 2 orang saudara kandung suami AY meninggal akibat bencana tersebut. Keluarga yang selamat dari bencana tersebut tinggal AY beserta 2 orang anaknya dan 1 orang saudara laki-laki dari suami AY yang berinisial IS.

Banyaknya bantuan yang diberikan kepada masyarakat Aceh khususnya korban tsunami, juga mengakibatkan keluarga yang masih hidup tadi mendapatkan bantuan tempat tinggal yang dibangun di atas tanah peninggalan orang tua suami AY. Karena tanah itu luas maka dapatlah dibangun 2 (dua) unit rumah bantuan. Pada awalnya disepakati satu rumah bantuan menjadi jatah untuk AY dan kedua orang anaknya dan satu rumah yang lain menjadi bagian IS.

Tapi sejalan dengan selesainya kedua rumah bantuan tersebut, IS kemudian melakukan penguasaan secara sepihak. IS menyewakan kedua rumah tersebut kepada pihak lain dengan nilai nominal masing-masing rumah 7 (tujuh) juta rupiah. Melihat perbuatan IS ini, AY dan 2 orang anaknya tidak tinggal diam. Mereka menuntut bagian mereka kepada IS. AY berpendapat jika sebenarnya bagian suaminya masih ada terhadap objek sengketa tersebut. Ketika suami AY sudah meninggal maka bagian tersebut jatuh kepada ahli waris yang dalam hal ini adalah AY dan 2 orang anaknya tadi. Tetapi apa daya IS tetap bersikukuh jika AY dan 2 orang anaknya tetap tidak mempunyai hak.

Dengan bantuan YBJ, usaha perdamaian sudah beberapa kali ditempuh tetapi tindakan tersebut juga tidak membawa perubahan apapun terhadap AY dan 2 orang anaknya untuk mendapatkan hak waris mereka. Malahan IS mengajukan permohonan sertifikat atas namanya untuk kedua rumah tersebut. Permohonan ini tidak dikabulkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banda Aceh dikarenakan masuknya surat sanggahan dari YBJ selaku kuasa dari AY. YBJ meminta kepada BPN untuk menunda pembuatan sertifikat tersebut dikarenakan objek tersebut masih dalam sengketa.

Aturan Hukum

Sengketa di atas tidak akan terjadi jika para pihak menyadari bagian masing-masing para ahli waris. Pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum yang masih minim juga menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya terjadi sengketa waris. Sengketa tersebut juga dipicu dari sifat keegoan pribadi manusia untuk menguasai harta.

Ketentuan hukum Islam yang mengatur bagian para ahli waris tertuang ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan hukum tersebut menekankan bahwa anak laki-laki maupun perempuan adalah kelompok ahli waris menurut hubungan darah. Begitu juga dengan posisi janda atau duda yang termasuk ke dalam kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan.

Seperti yang diketahui secara umum, KHI juga mengatur berapa bagian untuk anak. Dalam pasal 176 KHI ditegaskan bahwa apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki sebagai ahli waris, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak laki-laki. Demikian juga halnya dengan ketentuan bagian janda atau duda. Pasal 180 KHI menyebutkan bahwa janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Dalam kasus di atas, ketentuan anak sebagai ahli waris pengganti dapat terlihat dalam pasal 185 KHI. Pasal tersebut menyebutkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Dengan demikian tidak ada alasan bagi IS untuk menguasai objek warisan dengan sepihak. IS harus memberikan apa yang menjadi hak bagi AY dan 2 orang anaknya. Jika proses pembagian harta warisan tidak dapat ditempuh dengan jalan perdamaian maka gugatan melalui badan peradilan yang berwenang adalah pilihan yang harus ditempuh.

Analisis Kasus

Kewarisan merupakan salah satu mekanisme peralihan hak kepemilikan atas suatu harta benda kepada ahli waris (orang yang berhak menerima harta warisan karena ada hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan yang meninggal dunia). Pasca tsunami, persoalan kewarisan adalah salah satu masalah hukum yang membutuhkan penangganan sebaik dan seakurat mungkin. Apalagi dengan jumlah korban tsunami yang mencapai ratusan ribu orang (meninggal dan hilang), status seseorang sebagai ahli waris dan hak kepemilikan atas suatu harta warisan menjadi amat krusial untuk kebutuhan pembangunan Aceh ke depan.

Persoalan warisan senantiasa menimbulkan perselisihan, ini terkait dengan harta benda yang menghasilkan uang. Di tengah gaya hidup materialistis yang semakin mempengaruhi masyarakat, maka tidak jarang untuk mendapatkan uang, banyak orang berani melanggar aturan hukum, mengesampingkan nilai-nilai persaudaraan dan kasih sayang. Demi harta orang rela menzalimi orang lain, sekalipun itu adalah saudara mereka sendiri, yang sudah seharusnya mereka lindungi dan sayangi.

Anak kandung baik laki-laki atau perempuan adalah bagian terpenting dalam keluarga yang sekaligus menjadi ahli waris ketika ayah atau ibunya meninggal dunia. Selain anak kandung yang tergolong ahli waris adalah istri, ibu, bapak, dan saudara kandung laki-laki atau perempuan. Keberadaan ahli waris bukan saja untuk mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, tapi ahli waris memiliki kewajiban yang harus segera dilaksanakan terhadap orang yang sudah meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 175:1 berikut ini:

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai

2. Menyelesaikan baik hutag-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.

3. Menyelesaikan wasiat pewaris

4. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Jika ahli waris utama seperti anak kandung, istri, suami, ibu, ayah masih ada, maka harta warisan akan diberikan untuk mereka. Namun dalam kondisi ketiadaan anak laki-laki maka sisa warisan akan diberikan kepada ayah dari pihak yang meninggal atau saudara kandung pihak yang meninggal dunia. Biasanya sengketa warisan muncul, pada saat yang meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki, jadi ada angggapan dari paman (saudara laki-laki dari yang meninggal dunia) untuk mengambil alih harta warisan, karena anak perempuan dianggap tidak berhak untuk mendapatkan seluruh harta warisan. Bahkan sering kali bagian anak perempuan diberikan sedikit saja oleh pihak paman sebagai bentuk kasihan, bukan pemberian hak waris sebagaimana yang sudah diatur dalam hukum islam.

Ternyata perebutan harta warisan oleh pihak paman bukan saja dalam kondisi tidak anak laki-laki sebagai ’ashabah dalam hal peralihan harta warisan. Ketika anak laki-laki beserta anak perempuan yang semestinya sudah dapat mengambil seluruh harta warisan, juga dapat diambil oleh paman dengan berbagai pembenaran, agar harta warisan dari saudara kandungnya itu dapat dikuasai, tanpa peduli bahwa saudara kandungnya telah meninggalkan anak-anak yang membutuhkan biaya hidup untuk masa depannya.

Kasus warisan di atas, menunjukkan bahwa meskipun sudah ada kesepakatan antara IS dengan AY bahwa IS setuju untuk memberikan satu rumah kepada AY sebagai bentuk warisan dari suami AY, tetapi kesepakatan tersebut dimentahkan kembali dengan alasan bahwa suami AY telah meninggal dunia, sebelum harta warisan dari orang tua suami AY diberikan. IS beranggapan bahwa dialah satu-satunya ahli waris yang terdekat yang dapat menguasai seluruh harta warisan.

IS lupa bahwa dia masih memiliki keponakan, dan keponakannya itu dapat menggantikan posisi ayah mereka, ketika ayahnya sudah terlebih dahulu meninggal. Tidak ada bagian warisan untuk IS jika itu berasal dari warisan suami AY, sebab AY dan suaminya memiliki anak perempuan dan laki-laki yang secara otomatis dapat mengambil seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh suami AY.

Tindakan penguasaan IS terhadap warisan adiknya, adalah sebuah kesalahan besar yang bertentangan dengan hukum, maka keberanian AY untuk mendapatkan hak waris bagi anak-anaknya patuh kita ajungkan jempol, kalau tidak IS dengan leluasa akan menguasai seluruh harta warisan, tanpa peduli dengan nasib anak-anak AY yang tidak memiliki rumah, apalagi rumah itu adalah bantuan dari orang-orang yang peduli terhadap nasib anak yatim korban tsunami.

Keberanian IS juga dipengaruhi oleh keberadaan anak AY yang masih kecil, jadi IS beranggapan bahwa perbuatannya tidak mendapat halangan atau tantangan dari keluarga AY, apalagi IS bisa berkilah dengan mengatakan bahwa keponakananya sudah tidak dapat menerima harta warisan karena ayah mereka sudah meninggal dunia bersamaan dengan kakek mereka. Dalam kondisi seperti ini IS merasa dirinya menang dan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku.

Lain ceritanya jika anak laki-laki AY sudah besar, pastinya dia akan berjuang untuk mendapatkan haknya. Sebab ada kalanya seseorang menjalankan hukum buka semata-mata dia tunduk kepada hukum yang didasarkan pada kepatuhannya terhadap Allah SWT tidak jarang seseorang takut melanggar hukum karena ada orang lain yang lebih kuat daripada dia. Begitu juga halnya dengan kasus IS, tanpa ada satupun pihak yang ditakutinya, maka dengan semudahnya dia bertindak untuk mengambil hak orang lain, yang notabenenya adalah keponakannya sendiri.

Merujuk pada kasus warisan yang terjadi di wilayah Lhoknga, anak-anak yatim dari pasangan ZH (istri) dan HS (suami) juga tidak mendapatkan warisan, karena seluruh warisan dikuasai oleh ibu tiri HS. Kasus ini tidak pernah dapat terselesaikan sekalipun sudah tiga kali aparat desa memanggil ibu tiri HS agar segera membagikan harta warisan milik anak-anak ZH.

Selalu saja ibu tiri HS menolak memberikan harta warisan HS kepada anak-anaknya dengan alasan bahwa HS memiliki banyak hutang dengan dirinya, jadi seluruh harta HS dijadikan sebagai jaminan untuk membayar hutang. ZH sama sekali tidak mengetahui bahwa suaminya berhutang pada ibu tirinya, yang diketahui oleh ZH bahwa suami dan ibu tirinya melakukan usaha kerja sama dengan sistem bagi hasil. Seharusnya setelah suaminya meninggal dunia, maka ZH mendapatkan bagian dari keuntungan suaminya, sekaligus mengambil bagian warisan yang dulu diperoleh dari orang tua suaminya.

Masalah warisan ZH baru terselesaikan setelah anak laki-laki ZH besar, dan mereka mempertanyakan serta memperingatkan nenek tirinya agar tidak mengambil atau menjual harta warisan ayahnya. Peringatan tersebut ternyata membuahkan hasil, dimana sang nenek tiri dengan sukarela menyerahkan seluruh harta warisan HS. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh keberaniaan anak laki-laki ZH yang sudah besar, sehingga siapapun tidak bisa mempermainkan mereka.

Begitu juga halnya dengan IS, andai saja keponakan laki-laki sudah besar, mungkin saja IS tidak berani mengambil rumah yang sudah diberikan kepada keponakannya. Namun apa mau dikata, anak-anak yatim itu masih kecil, sehingga mereka belum dapat memperjuangkan hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Kesimpulan

Pembagian harta warisan harus dilakukan dengan semangat persaudaraan dan kasih sayang, sebagai bentuk keadilan memberikan hak kepada orang yang seharusnya mendapatkannya. Apabila jiwa kasih sayang ini hilang, maka akan timbul sikap arogansi dan kekerasan, sehingga hak orang lain juga akan diambil untuk kepentingan pribadi.

Seorang paman selayaknya bertanggung jawab untuk kesejahteraan keponakannya yang sudah kehilangan ayahnya, karena paman adalah saudara terdekat anak-anak yatim itu, yang diharapkan dapat mengantikan peran ayah. Tetapi harapan itu sangat jarang ditemukan, terlalu banyak paman yang mengedepankan ambisi dan kepentingan pribadi, sampai lupa bahwa seorang paman punya kewajiban untuk memperhatikan keponakannya. Seharusnya IS memberikan bagian harta warisannya untuk keponakannya, bukan sebaliknya, mengambil harta milik AY untuk menambah jumlah harta kekayaannya.

Kita semua berharap agar semua pihak dapat membuka mata hati dan segera menyerahkan bagian warisan AY serta anak-anaknya tanpa mengurangi sedikitnya dengan segala bentuk pembenaran yang tidak dapat kita terima. Kita juga akan terus memberikan dukungan moral kepada orang-orang seperti AY yang berani mempertahankan hak warisnya, meskipun berhadapan dengan seorang laki-laki seperti IS, yang lebih mengedepankan keinginan pribadi di atas kepentingan orang lain.

Di masa yang akan datang kita juga berharap ada penyelesaian hukum berkeadilan, baik pada tingkat adat maupun di tingkat pengadilan, terutama bagi mereka yang rentan terhadap ketidakadilan seperti perempuan dan anak-anak. Adanya penegakan hukum akan membuat paman seperti IS tidak berani lagi melakukan tindakan zalim kepada saudaranya sendiri, namun jika pihak-pihak yang menjadi korban hanya memilih diam saja, maka praktek perebutan harta warisan akan terus terjadi. Semoga saja kasus ini memjadi pelajaran bagi kita semua, tentang bagaimana penyelesaian kasus warisan dan bagaimana warisan itu dibagikan.(Oleh Sri Rahayu)

Sumber: Yayasan Bungoeng Jeumpa (YBJ). Sebagai lembaga advokasi Hak Waris, YBJ membantu masyarakat Aceh untuk menyelesaikan permasalahan waris yang terjadi sebelum dan pasca tsunami.

About bagaskara

seorang Compliance Officer sebuah Bank yang sedang belajar Legal Banking
This entry was posted in Tak Berkategori. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s