GRATIFIKASI FEE BANK


“ Legitnya Upeti dari Bank ”

Oleh:

Kombes Pol. Drs. Paulus Waterpauw1

Pimpinan surat kabar dan stasiun televisi swasta saja melarang dengan tegas reporter dan/atau wartawannya menerima uang/barang dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun ketika menjalankan tugas pemberitaan APALAGI para pejabat dan penyelenggara negara.2

ILUSTRASI :

Waktu itu musim pemilihan Kepala Daerah. Hadi Supeno, incumbent bupati mendaftar sebagai calon bupati. Seorang Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah mendatanginya dan berkata: “Pak Hadi jangan kaget, kalau nanti bapak terpilih, kami otomatis akan memberikan bapak 500 juta”. Uang 500 juta, menurut Hadi (mantan Wakil Bupati Banjarnegara) merupakan semacam welcome fee sebagai ucapan selamat datang kepada pejabat baru. Begitu menjabat, pihak Bank Pembangunan Daerah (BPD) akan mengantarkan buku rekening baru beserta Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berikut sejumlah uang didalam rekening itu. Selanjutnya, setiap bulan atau 3 (tiga) bulan sekali (fee bulanan) mereka akan mengirimkan uang ke rekening itu. Besarnya uang itu tergantung dari besar kecilnya uang APBD yang disimpan di Bank tersebut. Makin kaya sebuah daerah, makin besar uang APBD yang disimpan di BPD, dan semakin besar pula pejabat bersangkutan mendapatkan imbalan. Selain itu, pejabat daerah biasanya juga menerima bunga deposito dari APBD yang disimpan di Bank. Diluar Bupati, yang juga menerima imbalan ini adalah Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, lanjut Hadi. Pejabat daerah yang menjadi Komisaris BPD juga memperoleh pemasukan tambahan lagi. Cerita Hadi, ditahun 2003 ia menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham BPD Jateng, dan sekali hadir diberikan 5.000.000,-.

Sumber: DISARIKAN dari Kompas 3 Maret 2010.

ANALISA DAN KAJIAN TERHADAP GRATIFIKASI FEE BANK

Honor dan imbalan fee dari Bank kepada Pejabat dan Penyelenggara Negara akhir-akhir ini memang tengah menjadi isu menarik. Polemik mengenai boleh tidaknya pemberian fee dari bank ini sama HEBOH nya dengan isu ketika KPK melarang Pejabat Negara menerima “parsel”. Larangan ini menuai protes dari pedagang parsel yang omzetnya tiba-tiba turun drastis. Padahal bagi sementara orang, memberi parsel terlebih saat Hari Raya Lebaran/Natal (dan Hari Raya Keagamaan lainnya) merupakan suatu hal yang lazim dan wajar dilakukan. Bagian dari membina relasi sosial, katanya. Namun repotnya, terkadang parsel untuk pejabat nilainya bisa jutaan bahkan ratusan juta rupiah, karena bisa berupa barang berharga. Dengan kondisi yang seperti ini, menurut KPK parsel “rentan” sekali dijadikan alat suap.

Namun ….

Namun, agar polemik mengenai parsel ini tidak berkepanjangan, KPK akhirnya mengambil jalan tengah dengan merevisi ketentuan ini. Pejabat Negara diperbolehkan menerima parsel, asalkan nilainya tidak melebihi 500 ribu rupiah. Mungkin ini adalah solusi antar 2 kepentingan di atas, dimana orang tetap boleh memberi parsel kepada pejabat negara untuk membina relasi sosial tapi dengan batasan nilai minimal yang sudah ditentukan agar tidak menjadi bentuk lain dari suap, dan roda bisnis pedagang parsel tetap bisa berjalan.

Bagaimana halnya dengan fee dari bank kepada para Pejabat dan Penyelenggara Negara?? Apakah juga akan lahir jalan tengah seperti halnya kasus Parsel?? Persoalan inilah yang akan dikaji didalam Makalah ini!! Tentunya dengan menggunakan pendekatan pisau analisa yuridis.

Ilustrasi yang disarikan dari Kompas 3 Maret 2010 diatas, menunjukkan kepada kita, bahwa maraknya praktik pemberian fee atau imbalan dari Bank kepada pejabat (khususnya didaerah) memang terjadi. Fee ini sebagai balas jasa atas “kebijakan pejabat yang bersangkutan” yang telah menempatkan uang APBD di Bank pemberi fee. PRAKTEK INI JELAS TERLARANG dan tergolong PENERIMAAN GRATIFIKASI, karena uang fee ini ditransfer oleh Bank ke rekening pribadi si pejabat. Selain fee dalam bentuk uang, praktek lainnya yang sering dilakukan oleh Bank adalah memberikan paket wisata perjalanan, voucher belanja, fasilitas olahraga, paket umroh bersama keluarga, sampai pada bantuan dana bagi pesta perkawinan anak dan bentuk-bentuk gratifikasi terselubung lainnya. Segala macam bentuk pemberian ini jelas mengandung motif tersembunyi (ulterior motive) dan bukan diberikan dengan dasar keikhlasan hati dari si pemberi.

Pasal 12 B ayat (1) UU. No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya sudah secara tegas mengatur, bahwa: “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.

Dalam konteks pemberian fee imbal jasa dari Bank ini, selain melanggar aturan tentang Gratifkasi sebagaimana diatur UU Tipikor, SEBENARNYA BANK yang bersangkutan juga telah melanggar Surat Bank Indonesia tanggal 20 Oktober 2005 No. 71/SBI/I/DPNP/DPnP yang memerintahkan kepada Bank agar: “tidak memberikan hadiah atau bunga khusus bagi pejabat dan Penyelenggara Negara”. Surat Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Muliaman D Hadad ini jelas mengacu kepada UU TIPIKOR No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 2001 yang melarang praktek gratifikasi/pemberian suap kepada Pejabat Negara. Berkenaan dengan welcome fee seperti diterangkan didalam ilustrasi kasus diatas, BUKANKAH selain telah melanggar ketentuan Surat Bank Indonesia No. 71, Bank juga sebenarnya telah melanggar code of conduct operasional karena memberikan fee di luar bunga resmi???

Hal tentang Deposito APBD disimpan di Bank sebagaimana termuat didalam ilustrasi diatas, TERNYATA aturan pendukungnya ADA didalam UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan Pasal 193 ayat (1) UU. No. 32 Tahun 2004 ini ditegaskan, bahwa: “ Uang  pemerintah  daerah  yang  sementara belum digunakan dapat

didepositokan …….

didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak menggangu likuiditas keuangan daerah”. Aturan inilah yang menyebabkan banyak Pejabat didaerah (Bupati/ Walikota/ Gubernur) yang menyimpan/mendepositokan dana APBD daerahnya ke Bank. Dipihak lain, aturan ini juga dijadikan “pintu masuk” bagi Bank menawarkan jasanya menyimpan dana APBD tersebut. Bank mendapatkan “dana besar” sehingga menjadi lebih sehat dan “si pejabat” mendapatkan fee sebagai penghasilan tambahan di luar gajinya.

Kalau sumber fee yang diterima “pejabat daerah bersangkutan” berasal dari bunga deposito dan/atau bunga uang APBD yang ditaruh di Bank, MAKA selain tindakan itu terlarang dan masuk dalam kategori Gratifikasi, sekaligus juga pejabat yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal 193 ayat (2) UU. No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan, bahwa: “Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di Bank, jasa, giro dan/atau bungan atas investasi jangka pendek merupakan pendapatan daerah”. Dari ketentuan ini jelas, bahwa bunga bank tidak boleh dinikmati apalagi masuk ke rekening pribadi. Jadi ada 2 (dua) Undang-Undang yang dapat dijeratkan kepada “pejabat yang bersangkutan”: pertama telah melakukan perbuatan melawan hukum menerima suap/gratifikasi (UU Tipikor) dan kedua, merugikan Keuangan Negara karena bunga dari hasil penyimpanan dana APBD di bank tidak disetorkan masuk ke Kas Pendapatan Daerah (UU Pemerintahan Daerah).

Berkenaan dengan Deposito APBD ini, keluar sedikit dari kajian mengenai GRATIFIKASI yang melingkupinya, berikut ini Penulis sajikan SISI LAIN TINDAK PIDANA KORUPSI dari Persoalan Deposito ini berdasarkan pendekatan kasus PEMKAB LAMPUNG TIMUR yang TERSANDUNG PERMASALAHAN HUKUM  terkait dengan penyimpanan dana APBD di BANK TRIPANCA, yang penyidikannya dilakukan oleh POLDA LAMPUNG.

Kasus:

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menyimpan uang APBD senilai +/ Rp.107 Miliar di Bank Tripanca Setiadana Bandar Lampung. PEMKAB memilih menyimpan uang APBD di bank tersebut karena mengharapkan BUNGA BESAR. Namun yang terjadi kemudian Bank Tripanca JATUH dan UANG APBD hilang karena nilai yang dijamin oleh LPS jauh dibawah nilai APBD yang disimpan. Dari sinilah muncul permasalahan hukum berkenaan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah dikaitkan dengan prosedur Deposito.

Analisis Yuridis :

  • Berpegang pada Ketentuan Pasal 193 ayat (1) UU. No. 32 Tahun 2004, sesuai dengan penjelasan diatas“Uang pemerintah daerah dapat didepositokan. Di bagian Penjelasan dari Ketentuan Pasal 193 ayat (1) ini dinyatakan bahwa: “Penempatan deposito hanya dapat dilakukan di bank pemerintah”. Dengan kata lain, sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 193 Ayat (1) ini, dana APBD tidak boleh disimpan atau didepositokan di bank nonpemerintah. Dan Bank Tripanca bukanlah Bank Pemerintah sesuai dengan amanat UU.
  • Sementara itu, PEMKAB Lampung Timur berpegang pada PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa,

“ Bupati ……

“Bupati dapat membuka rekening kas daerah di lebih dari satu bank yang sehat”. Berpegang pada ketentuan Permendagri No. 13 Tahun 2006 inilah PEMKAB Lampung Timur bersikeras bahwa penyimpanan dana APBD di Bank Tripanca tidak bertentangan dengan hukum. SEDANGKAN penyidik tetap berpegang pada ketentuan Pasal 193 ayat (1) UU. No. 32 Tahun 2004 dan mengatakan bahwa: “unsur melawan hukumnya sudah jelas dan masuk kategori tindak pidana korupsi karena merugikan keuangan Negara”.

  • PERTANYAANNYA KETENTUAN MANA YANG HARUS DIJADIKAN ACUAN HUKUM??
  • Indonesia adalah Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945) sehingga “aparatur negara (dalam kasus ini penyidik) harus mendasarkan setiap tindakannya pada hukum”. Hans Kelsen ketika mengemukakan teori mengenai hirarki hukumnya berpendapat, bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan. Ini berarti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada NORMA YANG LEBIH TINGGI. Norma Hukum Diatas menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya. Asas ini mengisyaratkan bahwa ketika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, maka aturan yang lebih tinggi berdasarkan hirarkinyalah yang dijadikan pegangan (lex superior derogat legi infriori).
  • Instrumen mengenai hirarki norma hukum ini telah diatur didalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU ini  telah memberikan Susunan Sumber Hukum dari yang tertinggi sampai yang terendah ini, mulai dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah.
  • Berkenaan dengan Kasus: Peraturan Perundang-Undangan yang melandasi pengelolaan pemerintahan daerah adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan. Oleh karena itu, ketika dihadapkan kepada konflik ketentuan manakah yang harus dipakai apakah UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ATAU Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah?? Bersandar pada teori hirarki hukum, pegangan kita adalah UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Karena posisi Undang-Undang jauh lebih tinggi daripada Peraturan Menteri.
  • DIKAITKAN dengan TEORI INTERPRETASI dan TEORI HIRARKI PERUNDANG-UNDANGAN yang bersandar pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah BERSUMBER dan BERDASAR pada norma di atasnya; MAKA, Penjelasan Pasal 193 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa: “dana APBD  tidak  boleh  disimpan  atau didepositokan di bank nonpemerintah”. Pasal ini

secara ……

secara tegas memberikan norma larangan untuk menyimpan atau mendepositokan dana APBD di bank nonpemerintah, dengan kata lain APBD hanya dapat disimpan atau didepositokan di bank pemerintah. Sementara itu Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa: “bupati dapat membuka rekening kas daerah di lebih dari satu bank yang sehat”. ARTINYA: rekening di beberapa bank yang sehat ini haruslah masuk dalam Kategori Bank Pemerintah sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) UU. No. 32 tahun 2004.

  • Bank Tripanca BUKANLAH Bank Pemerintah dan TIDAK dalam keadaan sehat lagi, sehingga nyatalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Pejabat di Pemda Lampung Timur yang menyebabkan hilangnya APBD yang notabene milik publik sehingga merugikan Keuangan Negara.

KEMBALI KE PERSOALAN GRATIFIKASI:

Istilah Gratifikasi berasal dari bahasa Belanda “gratikatie“ yang diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi “gratification“ yang artinya “pemberian sesuatu/hadiah“. Black’s Law Dictionary memberikan pengertian Gratifikasi atau Gratification adalah sebagai “a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit” yang dapat diartikan sebagai “sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan”.3 Kita terkadang sangat sulit membedakan antara “ hadiah (gift) “ dengan “ suap (bribe) “ ketika berhadapan dengan pejabat.

Dari penjabaran diatas, jelas gratifikasi berbeda dengan hadiah dan sedekah. Hadiah dan sedekah tidak terkait dengan kepentingan untuk memperoleh keputusan tertentu, tetapi motifnya lebih didasarkan pada keikhlasan semata. Gratifikasi jelas akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya keputusan yang akan diambil seorang pejabat/penyelenggara negara terhadap sebuah hal. Didalam Pasal 12 B Ayat (1) No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “gratifikasi” adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pemikiran untuk menjaga kredibilitas seorang penyelenggara negara inilah yang menjadi landasan gratifikasi masuk dalam kategori delik suap dan DIANCAM DENGAN SANKSI PIDANA didalam ketentuan Pasal 12 B ayat (1) dan (2) UU. No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi= ayat 1:“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara4 dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya” dengan ketentuan: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian  bahwa  gratifikasi  tersebut  bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima

Gratifikasi ……

gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian  bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum; ayat 2: Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun,  dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Di negara-negara maju, gratifikasi kepada kalangan pejabat ini dilarang keras dan kepada pelaku diberikan sanksi cukup berat, karena akan mempengaruhi pejabat tersebut dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik.

NAMUN Pasal 12 C UU. No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 2001 ini sebenarnya telah memberikan PENGECUALIAN mengenai DELIK GRATIFIKASI ini sendiri, dimana ditegaskan bahwa: Ketentuan setiap gratifikasi dianggap pemberian suap TIDAK BERLAKU, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyampaian laporan wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

ANALISA YURIDIS DARI KETENTUAN PASAL 12B DAN PASAL 12 C UU. NO. 31 TAHUN 1999 JO UU. NO. 20 TAHUN 2001:

  • GRATIFIKASI sesungguhnya merupakan delik korupsi yang unik. Tidak seperti lazimnya delik pidana lain, gratifikasi ternyata mensyaratkan tenggat waktu untuk ‘‘naik status menjadi delik pidana sempurna’’. Jadi tidak mungkin ada kejadian “tertangkap tangan” dalam kasus gratifikasi;
  • Gratifikasi yang terindikasi suap, ternyata dibagi menjadi dua jenis berdasarkan jumlah dan beban pembuktiannya: Kategori pertama, jika gratifikasi nilainya Rp 10 juta atau lebih, maka beban Pembuktian gratifikasi tersebut bukan suap berada di tangan penerima, SEDANGKAN Kategori kedua, jika kurang dari Rp 10 juta maka penuntut umum yang harus membuktikan bahwa gratifikasi itu tergolong suap atau bukan.
  • UU TIPIKOR juga memberi “PELUANG LOLOS” bagi penerima gratifikasi dari ancaman pidana. SYARATNYA MUDAH, CUKUP MELAPOR. Pasal 12C menyatakan, bahwa gratifikasi tidak berlaku jika penerima gratifikasi melapor ke KPK dan dilakukan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima.
  • CATATAN TERHADAP LAPORAN GRATIFIKASI: Ada beberapa pejabat/mantan pejabat yang melaporkan/mengembalikan uang atau barang yang patut diduga berhubungan gratifikasi melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari, NAMUN statusnya tidak ditetapkan sebagai TERSANGKA! Jadi penerapan Pasal mengenai Gratifikasi ini sebenarnya masih TUMPUL!
  • Gratifikasi ini erat sekali hubungannya dengan penghasilan pegawai negeri kita yang relative masih sangat kecil, sehingga pemberian / gratifikasi ini dianggap sebagai penghasilan tambahan.

Gratifikasi ……

  • Gratifikasi merupakan salah satu bentuk Tindak Pidana Korupsi bila dapat dibuktikan apakah ketika gratifikasi itu terjadi bertentangan atau berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya selaku pegawai negeri sipil/penyelenggara negara atau tidak.
  • Sesuai dengan ketentuan Pasal 12C UU. No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 2001 laporan wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi. Formulir pelaporan ini sekurang-kurangnya memuat :
  1. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
  2. Jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara;
  3. Tempat dan waktu penerima gratifikasi;
  4. Uraian jenis gratifikasi yang diterima ; dan
  5. Nilai gratifikasi yang diterima. ATAU Formulir Pelapor Gratifikasi dapat diperoleh di kantor KPK, atau dapat pula diunduh (download) dari website KPK di www.kpk.go.id pada halaman khusus mengenai pelaporan Gratifikasi.

Denpasar, 30 Maret 2010

PENYIDIK UTAMA TK. II DIT III / PIDKOR & WCC

BARESKRIM POLRI

Drs.PAULUS WATERPAUW

KOMBES POL NRP 63100751

About bagaskara

seorang Compliance Officer sebuah Bank yang sedang belajar Legal Banking
This entry was posted in Tak Berkategori. Bookmark the permalink.

One Response to GRATIFIKASI FEE BANK

  1. aris says:

    Gratifikasi… budaya laten yang dekat dengan tindak pidana koruptif

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s