Himbara Berharap Ada Sinkronisasi Aturan Piutang


Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) berharap ada sikronisasi terhadap aturan piutang negara. Sinkronisasi ini terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pembatalan sejumlah pasal yang terdapat di UU No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

“Kita dari Himbara ini berharap sinkron aja dulu aturannya, jangan bertentangan satu sama lainnya,” ujar Ketua Umum Himbara, Gatot Murdiantoro Suwondo, di Komplek Parlemen, Senin (8/4).

Menurut Gatot, sinkronisasi diperlukan agar bank-bank BUMN dalam melaksanakan tugasnya dapat lebih baik lagi. Terlebih mengenai pengembangan bank-bank BUMN dalam membantu pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

“Supaya kita ini dalam melaksanakan amanah untuk mengembangkan bank BUMN untuk membantu pertumbuhan perekonomian untuk berperan lebih aktif lagi lebih enak,” tutur Dirut Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ini.

Dari putusan MK tersebut, dijelaskan bahwa piutang bank BUMN dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen masing-masing bank berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat di masing-masing bank. Lalu, bank BUMN sebagai perseroan terbatas telah dipisahkan kekayaannya dari kekayaan negara melakukan pengurusan piutang tidak dilimpahkan ke PUPN.

“MK dalam putusan tersebut berpendapat mekanisme penyelesaian (piutang negara, red) mengikuti mekanisme perseroan yang dalam hal ini dapat melakukan restrukturisasi baik dalam bentuk pola hair cut, konversi, maupun rescheduling,” ujar Gatot.

Di tempat yang sama, Dirut PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Maryono menyambut baik putusan MK tersebut. Menurutnya, BTN juga melakukan kegiatan hapus buku tagih sesuai dengan himbauan dari Ketua Himbara. Ia mengatakan, terdapat empat langkah penyelesaian masalah piutang negara yang akan diterapkan oleh BTN.

Pertama, menetapkan limit dalam RUPS, yaitu Rp115 miliar. Kedua, melakukan perubahaan anggaran dasar, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan hapus tagih (Pasal 12 ayat 9 UU PUPN). Ketiga, menyempurnakan peraturan internal dan standar operating procedures hapus tagih. Keempat, mengajukan persetujan pelaksanaan hapus tagih ke dewan komisaris.

“Jadi, kita telah melakukan langkah-langkah penghapusan kredit hapus tagih itu dengan baik. Jadi, memang kesehatan tetap kami kedepankan dalam upaya penghapusan itu”, kata Maryono.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, juga menyatakan hal yang sama. Dirut BRI Sofyan Basir mengatakan, dalam menyelesaikan kredit macet, selain melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BRI juga menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Jika dipilah dengan jenis usahanya, lanjut salah satu direksi BRI Abdul Rachman, kredit macet terbesar berasal dari sektor perdagangan mencapai 51,16 persen dengan nilai Rp7,4 triliun.Ia mengatakan,total kredit macet itu telah di-recovery sebesar Rp10,134 triliun.

Sementara sisanya Rp14,530 triliun yang belum ter-recovery. Selain sektor perdagangan, jenis usaha yang terdapat kredit macet lainnya meliputi sektor pertanian, pertambangan, perindustrian, listrik, air, dan gas, konstruksi, pengangkutan, jasa dunia usaha, dan jasa sosial masyarakat.

“Total kredit macet di BRI hingga akhir Desember 2012 Rp14,530 triliun,” ujarnya.

Anggota Komisi XI Arif Budimanta mengatakan, masukan dari empat bank milik negara mengenai piutang ini penting dalam rangka penyusunan RUU Piutang Negara dan Piutang Daerah yang sedang dilakukan dewan. Menurutnya, konsep penyelesaian piutang menjadi salah satu faktor penting bagi dewan dalam menyusun RUU.

“Dewan dan pemerintah hampir menuju kesepakatan mengenai konsep piutang negara terutama di sektor perbankan dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya,” ujar Arif.

Sayangnya, pertanyaan yang dilontarkan Arif dan sejumlah anggota dewan lainnya belum sempat dijawab keempat direksi bank BUMN. Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis pertanyaan seperti kredit bermasalah terdeteksi karena adanya keputusan direksi yang salah, situasi ekonomi yang anjlok ataupun terdapat debitur yang nakal belum bisa dijawab sekarang.

Menurut Harry, rapat dengan keempat direksi bank milik negara ini akan dilanjutkan pada Kamis tanggal 11 April 2013. “Tidak mungkin sekarang diselesaikan, saya usulkan Kamis jam 2 siang (rapat dilanjutkan, red). Mereka siapkan itu, dan menjawab pertanyaan sejumlah teman-teman anggota dewan,” pungkasnya.

http://www.hukumonline.com

About bagaskara

seorang Compliance Officer sebuah Bank yang sedang belajar Legal Banking
This entry was posted in Tak Berkategori. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s