Kekeliruan dalam Konsep UU Keuangan Negara


Peraturan mengenai Keuangan Negara diatur di dalam UU No. 17 Tahun 2003. Lahirnya UU Keuangan Negara ini dilatarbelakangi oleh pencantuman Pasal 23C Bab VIII UUD 1945. Artinya, UU Keuangan Negara merupakan UU organic dari Pasal 23C.

Sayangnya, substansi yang diatur dalam UU tersebut bukan mengenai hal-hal lain keuangan negara, melainkan mengenai penyusunan APBN, APBD, hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta serta Badan Pengelola Dana Masyarakat di luar domain hukum keuangan negara.

Hal itu disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Arifin Soeria Atmadja dalam acara Konferensi Nasional Hukum yang bertema “Permasalahan Hukum Keuangan Negara Ditinjau dari Ketentuan Perundang-undangan yang Berlaku : Teori dan Praktik di Indonesia,” yang diadakan di FHUI Depok, Rabu (31/10).

“Sepertinya pembuat UU tidak memahami perbedaan prinsipil antara keuangan negara, keuangan daerah, keuangan perusahaan negara maupun daerah. Bahkan keuangan swasta pun diatur di dalam UU Keuangan Negara ini,” ujar Arifin.

Dalam UU Keuangan Negara, diatur soal keuangan badan-badan lain yang memperoleh fasilitas dari pemerintah. Padahal, kata Arifin, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan badan-badan tersebut telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Selain itu, lanjut Arifin, dalam UU Keuangan Negara terdapat pasal ‘celaka’ yang bisa menimbulkan kerugian dan membangkrutkan negara yang disebabkan rumusan pasal yang asal jadi, demi kepentingan ambisi melakukan pemeriksaan terhadap keuangan publik maupun privat. Bahkan, Pasal 2 Huruf i UU Keuangan Negara tidak membedakan secara tegas uang publik dan uang privat yang menyebabkan keuangan/kekayaan pemerintah tidak berbeda dengan keuangan/kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

“Oleh karena itu pasal ‘celaka’ dalam UU No. 17 Tahun 2003 ini perlu segera diubah,” katanya.

Mengingat kasus yang terjadi antara PT Karaha Bodas (KBC) yang menuntut PT Pertamina untuk membayar ganti rugi sebesar AS 261 juta atas proyek pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) berdasarkan Energy Sales Contact (ESC) yang ditunda salah satu proyeknya oleh pemerintah, negara berpotensi menanggung semua kerugian yang diderita oleh perusahaan tersebut, termasuk 95 persen uang milik pemerintah yang berada di Bank Amerika Serikat (AS) yang kemungkinan tidak dapat dicairkan jika didasarkan pada Pasal 2 Huruf i.

Untuk itu, Arifin mengatakan perubahan UU Keuangan Negara penting sebelum tuntutan PT KBC menjadi kenyataan.

Konsep Pasal 2 huruf i UU Keuangan Negara menjelaskan bahwa keuangan negara yang dirumuskan dalam Pasal 1 Ketentuan Umum berlaku pula bagi keuangan/kekayaan privat yang dirumuskan sebagai berikut, “…………. Kekayaan pihak lain yang memperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah”. Dengan rumusan pasal tersebut, Arifin mengatakan negara turut bertanggungjawab terhadap kekayaan pihak swasta yang memperoleh fasilitas pemerintah.

“Artinya jika pihak swasta yang memperoleh fasilitas dari pemerintah dalam keadaan insolvensi dan dinyatakan pailit, negara turut bertanggungjawab atas utang swasta karena kekayaan pihak lain (termasuk badan hukum privat) yang dimilikinya itu diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah menurut konsepsi Pasal 2 Huruf i,” katanya.

Pasal lain yang perlu dikritisi adalah Pasal 34 yang berbunyi, “Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang,”

Pertanyaannya, sambung Arifin, ketentuan UU mana yang mengatur tentang hal tersebut. Pasal ini menjadi tidak lazim dalam Hukum Administrasi Negara, di mana penyimpangan kebijakan dapat dihukum pidana. Belum lagi, UU Keuangan Negara ini belum mendapatkan tandatangan Presiden sebagai dokumen resmi negara pada saat diundangkan.

Jika dilihat dalam sudut pandang Hukum Adminsitrasi Negara, kebasahannya secara yuridis tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karena sebagai dokumen resmi negara yang dibuat di atas kertas resmi negara dengan lambang Garuda Pancasila dan berkepala “Presiden Republik Indonesia,” tetapi tidak ditandatangani Presiden. Artinya, sudut Hukum Adminsitrasi Negara jelas mengatakan bahwa dokumen negara yang tidak ditandatangani yang berhak adalah tidak sah dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat umum atau anggota masyarakat.

“Sangat tepat tindakan Presiden tidak menandatangai UU Keuangan Negara ini sehingga secara moral maupun yuridis Presiden tidak ikut bertanggung jawab dalam carut marut UU ini,” ujarnya.

Sementara itu, Sekjen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hendar Ristriawan membenarkan bahwa UU Keuangan Negara belum mengakomodir persoalan keuangan negara secara tuntas. Hal tersebut dapat dilihat melalui defenisi yang tidak jelas tentang Keuangan Negara. Pengertian Keuangan Negara masih sering merujuk pada Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan mengundang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

“Defenisi Keuangan Negara belum jelas,” katanya pada cara yang sama.

Menurut Hendar, jika hanya merujuk pada Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945, keuangan negara hanya  berupa APBN sementara APBD, keuangann BUMN, keuangan BUMD serta badan-badan lain yang dibentuk dengan kewenangan negara atau pemerintah tidak termasuk ke dalam keuangan negara. Sedangkan makna keuangan negara yang dijelaskan di dalam UU Keuangan Negara menyebutkan keuangan negara secara luas yang berbunyi : “Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

“Dalam UU Keuangan Negara ini menjelaskan bahwa siapapun yang mengelola dan merupakan uang milik  negara adalah keuangan negara sehingga maknanya terlalu luas,” pungkasnya.

http://www.hukumonline.com

About bagaskara

seorang Compliance Officer sebuah Bank yang sedang belajar Legal Banking
This entry was posted in Tak Berkategori. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s