Wilayah Abu-Abu BUMN Dalam UU Keuangan Negara


Perdebatan tentang kekayaan negara dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah menjadi isu lama dan mendapat tanggapan dari beberapa pihak. Saat ini, revisi UU Keuangan Negara tengah dibahas oleh DPR RI.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinilai tidak memiliki pengertian yang jelas terhadap kekayaan negara. Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara menjelaskan kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, yang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah.

Sesmen BUMN periode 2005-2010, Muhammad Said Didu menilai bunyi pasal tersebut menyebabkan para penegak hukum menafsirkan bahwa semua pengelolaan kekayaan Negara di BUMN harus mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan negara. Padahal, semua perusahaan BUMN harus tunduk pada UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. “Pengertian kekayaan negara dalam UU Keuangan Negara terlalu luas,” kata Said Didu dalam diskusi publik di Jakarta, Rabu (24/7).

Pertentangan terjadi tatkala penegak hukum dan pengelola BUMN menggunakan dasar hukum yang berbeda namun keduanya sama-sama benar. Penegak hukum menggunakan UU Keuangan Negara sementara pengelola BUMN menggunakan UU BUMN. Meskipun pada pasal 3 UU BUMN menjelaskan terhadap BUMN berlaku UU ini, anggaran dasar, dan ketentuan perundangan lainnya, namun pada penjelasan pasal 3 ditegaskan bahwa yang dimaksud peraturan perundangan lainnya adalah UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, termasuk perubahannya serta peraturan perundangan sektoral yang mengatur bidang usaha BUMN dan swasta.

Said Didu melanjutkan, akibat lainnya, dari dua UU yang saling bertentangan ini adalah posisi abu-abu perusahaan BUMN antara hukum publik dan hukum privat. Menurut Said Didu, ketika sebuah perusahaan telah menandatangani akta perusahaan kepada notaris, maka berlaku hukum privat. Namun pada praktiknya, status utang dan piutang BUMN menjadi tidak seimbang. Ketika perusahaan BUMN masuk sebagai kekayaan negara, maka seluruh utang BUMN menjadi utang negara. Sayangnya, hingga saat ini negara tidak mengakui utang BUMN sebagai utang negara tetapi mengklaim piutang BUMN sebagai piutang negara.

“Posisi ini tidak adil, harusnya kalau negara menyatakan BUMN adalah kekayaan negara, harus siap dengan segala kerugian sebaliknya,” jelas Said Didu.

Ini bukan berarti BUMN lepas dari jerat hukum jika tidak menjadi bagian dari kekayaan negara. Menurut Said Didu, sanksi hukum tetap dapat dikenakan kepada pihak yang dengan sengaja menjual saham milik negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Kekayaan negara dalam BUMN hanya berupa saham, sesuai dengan Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara, serta Pasal 4 ayat (1) serta penjelasan pasal 4 ayat (1) UU BUMN. Didu menilai, jika merujuk dari pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara, pasal 4 ayat (1) UU BUMN, dan teori Badan Hukum, maka Keuangan Negara pada BUMN hanya sebatas saham atau modal pada BUMN yang bersifat non-cash.

Kendati Mahkamah Konsitusi (MK) sudah mengeluarkan putusan No 77/PUU-IX/2011 tentang kekayaan negara pada BUMN, putusan tersebut tidak serta merta membatalkan konsep kekayaan negara pada BUMN. Beberapa pihak menilai, jika UU Keuangan Negara belum direvisi maka konsep tersebut tetap berlaku. Dalam putusannya, MK memutuskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara sehingga kewenangan pengurusan kekayaan usaha, termasuk penyelesaian utang-utang BUMN tunduk pada hukum perseroan terbatas berdasarkan pada UU No 40 Tahun 2007.

“Sekarang DPR lagi membahas UU Keuangan Negara, tapi saya tidak yakin akan cepat selesai. Karena banyak pihak yang diuntungkan dari UU tersebut,” ungkapnya.

Mantan Kepala Pusat Penyelidikan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengatakan konsep kekayaan negara pada tiap regulasi yang mengikat BUMN tidak saling sinkron. Akibatnya, ada perbedaan tafsir dari masing-masing pihak yang berkepentingan. “Pengaturannya saja sudah beda tiap regulasi, dan itu harus segera diperbaiki,” kata Yunus.

Ia menilai, beberapa regulasi perlu diperbaiki agar tidak ada kesalahan pengaturan. Tidak hanya UU Keuangan Negara saja, tetapi juga UU Pemberantasan Tipikor dan UU Perbendaharaan Negara.

Sementara itu pakar hukum Syaiful Bahri, ketidakharmonisasi antar regulasi di Indonesia membuktikan legislasi yang tidak mapan. Ia mengatakan, penyelesaian tidak cukup hanya dengan judicial review, tetapi para penegak hukum terutama hakim juga harus mengikuti yurisprudensi yang sudah ada. “Poin pentingnya adalah revisi KUHP dan KUHAP,” pungkasnya.

http://www.hukumonline.com/

About bagaskara

seorang Compliance Officer sebuah Bank yang sedang belajar Legal Banking
This entry was posted in Tak Berkategori. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s