Definisi Keuangan Negara Potensial Pidanakan Direksi BUMN


MK kembali menggelar sidang pengujian Pasal 2 huruf g dan i UU Keuangan Negara. Sidang kali ini mengagendakan mendengar keterangan ahli dan saksi.

Salah seorangsaksi yang dihadirkan pemohon, Hotasi Nababan merasa Pasal 2 huruf g dan huruf i UU Keuangan Negara pada kenyataannya justru digunakan oknum aparat untuk melakukan pemerasan, tekanan politik, penggusuran direksi, hingga memenangkan tender-tender di lingkungan BUMN.

Ia menilai pasal itu membuka ruang kesewenangan hukum (abuse of power) bagi berlakunya UU BPK, UU Perbendaharaan Negara, UU Kekayaan Negara, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karenanya, siapapun yang mengenakan ”seragam” negara dapat mencampuri urusan ranah privat.

”Modus mereka dimulai dari upaya membuktikan adanya kerugian negara dari keputusan direksi BUMN yang telah menjadi target operasi,” kata Hotasi, saat memberikan keterangan di ruang sidang MK, Rabu (31/7).

Menurut mantan Dirut PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) ini berlakunya Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara telah membuat setiap keputusan direksi BUMN yang memiliki resiko bisnis di masa lalu dan sekarang dapat dipidanakan. Bahkan, terlepas apakah dia telah bekerja dengan bersih, jujur, dan tulus untuk BUMN.

”Saya berharap agar semua yang sedang berkuasa saat ini, baik di pemerintah maupun di BUMN tidak menjadi korban pembalasan pada saat kekuasaan berganti tahun depan,” harapnya.

Karenanya, direksi perlu untuk berimprovisasi demi kelangsungan bisnis dan tidak hanya terpaku pada tugas pokok dan fungsi sebagai direksi. “Direksi digaji paling tinggi agar kreatif dan inovatif menghadapi tantangan bisnis. Jika hanya mengikuti tupoksi, direksi menjadi tidak berbeda dengan karyawan biasa dan akan selalu play safe,” katanya.

Sementara pengamat hukum, Jusuf Indradewa menilai definisi keuangan negara dalam pasal itu menciptakan hubungan irrasional ditinjau dari segi pengelolaan, pengurusan, pertanggungjawaban keuangan negara. Sebab, ketentuan itu mengesankan keuangan yang ditanamkan di perusahaan negara/daerah dan kekayaan pihak lain tetap dalam status keuangan negara.

”Jika asumsi itu tetap diimplementasikan menunjukkan kuatnya kesan birokrasi pemerintahan di perusahaan negara/daerah, kegiatan investasi, dan mengabaikan prinisip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance),” ujar Jusuf Indradewa.

Selengkapnya, Pasal 2 berbunyi, “keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi (g) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah. (i) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.”

Jusuf menilai perluasan ruang lingkup keuangan negara dalam Pasal 2 huruf g dan i itu tidak dapat dikaitkan dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagai wujud negara sebagai badan hukum publik yang berbeda kedudukannya sebagai badan hukum privat dalam perusahaan negara/daerah.

”Mengaitkan kedua pasal itu merupakan penyusupan pemikiran hukum yang sesat dan tidak mempunyai dasar rasionalitas,” kata ahli yang sengaja dihadirkan pemohon ini.

Berdampak pada APBN
Ahli pemohon lainnya, pengamat Good Corporate Governance, Mas Achmad Daniri berpendapat ditinjau hukum perseroan, pengambilan keputusan bisnis perseroan terbatas pada BUMN seharusnya mengacu pada doktrin business judgement rule (keputusan bisnis dengan iktikad baik) yang mengandung resiko komersial terbatas pada BUMN.

Namun, adanya Pasal 2 huruf g dan i UU Keuangan Negara, resiko itu menjadi resiko nonkomersial (public risk) yang ditanggung masyarakat seperti diterapkan dalam pelaksanaan APBN. Artinya, negara sebagai pemegang saham (mayoritas) seharusnya hanya menanggung kerugian perseroan terbatas hanya sebatas saham yang disetor.

”Adanya public risk, negara akan menanggung resiko melebihi saham yang disetor. Ini akan berdampak pada APBN,” katanya.

Menurutnya, berlakunya ketentuan itu telah membelenggu dan menyebabkan melemahnya doktrin business judgement rules oleh direksi dan dewan komisaris seperti diatur Pasal 97 ayat (5), Pasal 107 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Pertentangan antara UU Keuangan Negara dan UU PT menciptakan kerancuan dalam penegakan hukum. Alhasil, tidak mudah menentukan titik kritis kapan direktur BUMN melakukan kesalahan saat menggunakan modal perseroan yang ternyata dikualifikasi sebagai keuangan negara.

Permohonan ini diajukan dosen keuangan negara yang tergabung dalam Center for Strategic Studies University of Indonesia (CSS UI) yang memohon uji materi Pasal 2 huruf g dan i UU Keuangan Negara. Pemohon menilai pasal itu berpotensi melanggar hak konstitusional masyarakat, badan, bangsa.

Sebab, ketentuan itu mengatur kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah sebagai badan hukum privat dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas dari pemerintah. Padahal, secara regulasi, tata kelola, dan resiko tidak diwujudkan (masuk) dalam UU APBN.

Karena itu, pemohon meminta MK menyatakan Pasal 2 huruf g dan i UU Keuangan Negara bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah” dan frasa “kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.”

sumber : http://www.hukumonline.com

About bagaskara

seorang Compliance Officer sebuah Bank yang sedang belajar Legal Banking
This entry was posted in Tak Berkategori. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s