Permasalahan Hapus Buku Kredit Bank Pemerintah


ASUS Notebook X200CA-KX186D – Blue
LENOVO ThinkPad Edge E145 6IA – Red

A.      Latar Belakang Hapus Buku (Write Off)

 Penghapusbukuan merupakan salah satu cara untuk menyehatkan system perkreditan dalan suatu bank dengan memindahkan kredit-kredit bermasalah (macet) yang sulit untuk ditangani dari neraca bank menjadi ekstrakomtable sehingga tidak membebani kinerja bank lagi, namun tidak menghapus hak bank untuk menagih pelunasan kepada Debitur.

Mekanisme penghapus bukuan pada dasarnya merupakan upaya terakhir yang dapat dipilih perbankan apabila upaya-upaya penyelamatan kredit yang lain seperti penagihan intensif, reconditioning, rescheduling, restructuring dan penjualan agunan tidak memberikan hasil yang memadai, atau debitur melarikan diri, menghilang, dan tidak bisa dihubungi lagi. Mekanisme hapus buku pada umumnya kurang populer bagi para pemegang saham karena dapat mengurangi laba bank dan deviden bagi pemegang saham serta mencerminkan kekurang hati-hatian manajemen bank dalam mengelola portopolio kreditnya.

Penghapus-bukuan merupakan mekanisme resmi yang memiliki dasar hukum, dapat dilakukan kalangan perbankan pada umumnya dalam menangani portofolio kredit bermasalahnya dimana dana yang dipergunakan untuk hapus buku tersebut sebenarnya telah disiapkan dengan pembentukan cadangan penghapusan aktiva produktif sesuai Peraturan Bank Indonesia. Namun bagi kalangan bank BUMN dan BUMD permasalahan hapus buku masih menimbulkan keraguan hingga saat ini bila dikaitkan dengan terminologi “kekayaan negara/ keuangan negara” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mendefinisikan  keuangan Negara juga meliputi : Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Bank-Bank BUMN papan atas seperi Bank Mandiri, BNI 46 dan BRI juga telah menempuh langkah hapus buku untuk memperbaiki kinerja perusahaan, dan sejauh ini belum menimbukan permasalahan hukum yang serius, namun BPK RI dalam hal ini telah memberikan peringatan bahwa hapus buku yang dilakukan beberapa bank BUMN tersebut belum memiliki dasar hukum yang memadai, karena Perpu No.19 tahun 1960 tentang PUPN dan UU No.17 tahun 2003 belum diamandemen.

B.      Dasar hukum Hapus Buku

 

  1. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 pasal 37 ayat (1) huruf c;

Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar  bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;

  1. Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 54 ayat (1) huruf d;

Dalam hal Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain meminta Bank Syariah menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya;

  1. Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI /2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana diubah dengan perubahan Pertama sesuai PBI No. 8/2/PBI/2006, perubahan Kedua sesuai 9/6/PBI/2007 dan perubahan ketiga sesuai 11/2/PBI/2009 pasal 69 sampai dengan pasal 71;
  2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2006.
  3. SOP Bidang Perkreditan Buku xxxx Bab xxxxx tentang Prosedur Penyelamatan Kredit.
  4. Juklak Perkreditan xxxx  No. xxxxxxxxxxx tanggal ………………… tentang Penetapan Jumlah Kredit Hapus Buku (ekstrakomtable) untuk ……………………………..

 C.      Syarat dan Prosedur Hapus Buku

 I.        Sesuai Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI /2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum berikut perubahan-perubahannya.

 Pasal 69

(1)    Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih.

(2)    Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Komisaris.

(3)    Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling kurang oleh Direksi.

(4)    Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5)    Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

 Pasal 70

(1)    Hapus buku dan atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang memiliki kualitas Macet.

(2)    Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana (partial write off).

(3)    Hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh penyediaan dana.

(4)    Hapus tagih terhadap sebagian penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam rangka Restrukturisasi Kredit atau dalam rangka penyelesaian Kredit.

Pasal 71

(1)    Hapus buku dan atau hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 hanya dapat dilakukan setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali Aktiva Produktif yang diberikan.

(2)    Bank wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan atau hapus tagih.

(3)    Bank wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Aktiva Produktif yang telah dihapus buku dan atau dihapus tagih.


II.      Sesuai Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan Buku II Bab VI tentang Prosedur Penyelamatan Kredit :

 

(1) Kebijakan Penghapusbukuan (Write – Off)

Penghapusbukuan piutang adalah suatu tindakan administratif yang dilakukan Bank atas piutang-piutang Bank yang belum/tidak dapat ditagih. Tindakan administratif tersebut adalah penghapusan dari pembukuan secara intrakomtabel untuk kemudian dicatat secara ekstrakomtabel.

        Penghapusbukuan piutang ini tidak mengakibatkan dihapusnya/ditiadakannya hak Bank untuk melakukan penagihan terhadap debitur. Tegasnya sewaktu-waktu Bank dapat menagih piutang yang telah dihapusbukukan itu, apabila piutang tersebut sudah layak untuk ditagih dan belum kadaluwarsa menurut Undang-undang, yaitu pasal 1967 KUH Perdata.

        Analis Kredit bertanggung jawab untuk mengajukan  usul penghapusbukuan kepada pejabat yang berwenang, atas kredit-kredit/piutang Bank yang telah memenuhi kriteria untuk diajukan penghapusbukuannya.

 

(2) Kriteria Penghapusbukuan

Suatu piutang Bank atau kewajiban debitur dapat diusulkan untuk dihapusbukukan jika kolektibilitasnya telah berada pada golongan 5 (macet) dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

 

1)      Usaha Debitur macet.

2)      Debitur telah meninggal dunia dan tidak ada akhli waris pihak ketiga yang dapat menyelesaikan kreditnya.

3)      Debitur  tidak diketahui alamatnya/melarikan diri dan  tidak ada pihak keluarga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kreditnya.

4)      Pemilik agunan/penjamin tidak mampu/tidak bersedia membantu langkah penyelesaian yang diusulkan.

5)      Barang agunan musnah/mengalami penurunan nilai atau nilainya telah mengalami perubahan.

6)      Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri.

7)      Saldo kewajiban debitur telah dicatat oleh KP2LN sebagai piutang negara yang sementara tidak ditagih.

8)      Upaya-upaya penagihan intern telah dilakukan secara maksimal.

9)      Sumber pengembalian dari debitur dan pihak lainnya tidak ada.

10)   Kredit macet yang tuntutan ganti ruginya telah dibayar/ditolak oleh lembaga penjamin.

 

(3) Prosedur Penghapusbukuan

–      Prosedur penghapusbukuan yang harus dilakukan adalah dengan mengajukan usul penghapusbukuan kepada pejabat sesuai kewenangan penghapusbukuan yang berlaku dengan menggunakan form. PS-03.

–      Larangan-larangan:

a.       Penghapusbukuan piutang Bank tidak boleh mengakibatkan pem-bebasan hutang/kewajiban debitur.

b.      Keputusan penghapusbukuan sama sekali tidak boleh diberitahukan kepada debitur atau pihak luar manapun.

c.       Penghapusbukuan terhadap hutang debitur tidak berarti menghapus nama debitur dari Daftar Kredit Macet Bank Indonesia.

 

(4). Wewenang Penghapusbukuan.

Wewenang Memutus Penghapusbukuan Piutang berada pada Direksi, atas usul/ rekomendasi Divisi Kredit.

 

D.      Kelebihan dan Kekurangan Hapus Buku

 

Kelebihan hapus buku :

(1)    Kualitas neraca perkreditan Bank menjadi lebih baik, angka-angka piutang kredit yang tidak menghasilkan, tunggakan pokok kredit, bunga dan denda dapat keluarkan dari neraca bank. Sehingga angka-angka yang tercantum dalam pos–pos harta dalam neraca lebih menggambarkan kondisi harta bank yang sebenarnya.

(2)    Mutu aktiva produktif bank menjadi lebih baik, tingkat Non Performance Loan (NPL) menjadi rendah sehingga akan meningkatkan nilai kesehatan di mata Bank Indonesia.

(3)    Atas piutang kredit yang telah dihapus-bukukan, Bank tetap dapat melakukan penagihan kepada Debitur sampai dengan lunas, termasuk dapat melakukan eksekusi agunan kredit.

(4)    Bank dapat lebih fokus berkonsentrasi untuk mengembangkan produk dan ekspansi bisnis tanpa harus terus menerus terhambat kredit bermasalah yang berlarut-larut.

(5)    Bagi bank BUMN/ BUMD dapat menghindari bank dari potensi kriminalisasi kredit macet, karena hapus-buku telah memiliki landasan hukum berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

(6)    Secara keseluruhan dapat digunakan untuk menyehatkan sistem perbankan dan stabilitas ekonomi nasional.

 

Kekurangan hapus buku :

(1)    Penghapus-bukuan kredit bermasalah dapat membawa dampak penurunan Capital Adequacy Ratio (CAR) bila jumlah cadangan penghapusan kredit bermasalah yang ada tidak cukup untuk menutupi jumlah kredit yang dihapuskan.

(2)    Dapat menguragni laba, karena apabila terjadi jumlah kredit yang dihapus-buku melebihi jumlah cadangan penghapusan kredit, maka selisih kekurangannya akan dibebankan kepada laba bank. Dengan berkurangannya laba maka deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham juga akan berkurang.

(3)    Setelah dilakukan hapus buku, biasanya bank enggan untuk menagih piutang kredit tersebut kepada Debitur sehingga pengembalian kerugian bank menjadi berlarut-larut.

(4)    Dalam hal tertentu dapat dimanfaaatkan Bank untuk menyembunyikan portofolio kreditnya yang dalam proses pemberiannya melanggar SOP/ hukum yang berlaku.

(5)    Masih terdapat pandangan dari BPK dan Kejaksaan Agung bahwa dasar hukum hapus-buku berupa Peraturan Pemerintah No.33 tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara dan Peraturan Bank Indonesia kurang kuat, karena dianggap kontradiksi dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terkait definisi Kekayaan Negara dan Perpu No. 49 Prp tahun 1960 tentang Penyelesaian Urusan Piutang Negara (PUPN).

 

E.       Potensi Permasalahan Hukum Akibat Hapus Buku

 

  1. Dasar hukum hapus buku dipandang  masih kurang kuat.

 

Dasar hukum hapus buku yang digunakan bank BUMD saat ini adalah Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, dimana ketentuan pasal 19 dan pasal 20 yang tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sehingga Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah untuk selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya.

 

Dasar Hukum hapus buku yang berupa Peraturan Pemerintah tersebut kontradiksi dengan UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang mendefinisikan Keuangan Negara juga meliputi kekayaan Negara yang dipisahkan dalam perusahaan daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf g :

 

Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan negara.

 

Apabila Kekayaan BUMD ditafsirkan termasuk sebagai bagian kekayaan Negara/ keuangan, maka prosedur hapus buku harus dilaksanakan sesuai dengan Perpu No.49 Prp Tahun 1960 tentang Penyelesaian Urusan Piutang Negara (PUPN), yaitu diserahkan ke Departemen Keuangan dan diperlakukan sebagai piutang Negara untuk proses penyelesaian lebih lanjut. Hasil penagihan piutang oleh Departemen Keuangan tersebut untuk selanjutnya dikembalikan kepada BUMD pemilik piutang. Penyelesai seperti itu memakan waktu yang panjang dan komplek sehingga dipandang tidak efektif bagi bisnis perbankan.

 

Bahwa sampai dengan saat ini BPK RI masih memandang dasar hukum yang dipakai Bank BUMN/ BUMD masih kurang kuat karena Perpu No.49 Prp Tahun 1960 tentang Penyelesaian Urusan Piutang Negara (PUPN) sampai saat ini belum dicabut dan UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan belum diamandemen.

 

  1. Kredit yang dihapus-buku berpotensi untuk dikriminalisasi.

 

Sampai dengan saat ini hapus buku dalam rangka penyelamatan kredit masih dipandang oleh beberapa pihak termasuk BPK dan Kejaksaan sebagai “dosa besar”, sehingga pelakunya harus dihukum, apalagi seringkali dikaitkan dengan masalah tindak pidana korupsi yang salah satu unsurnya “merugikan keuangan negara”. Dengan menyamakan kekayaan BUMD sebagai kekayaan Negara, maka hapus-buku sering di identikan sebagai bentuk kerugian Negara yang bisa dikaitkan dengan tindak pidana korupsi.

 

Padahal mekanisme hapus-buku merupakan salah upaya penyelamatan kredit bermasalah yang lazim digunakan oleh kalangan perbankan dan tidak semua kredit macet yang dihapus buku termasuk tindak pidana. Untuk memutuskan apakah kredit macet masuk ranah hukum pidana dan korupsi atau tidak, semestinya perlu dilihat bagaimana prosesnya. Sepanjang keputusan kredit yang akhirnya macet diambil berdasarkan business judgement , diputus tanpa adanya conflict of interest , dan telah accountable, semestinya hal itu tidak dapat dinyatakan salah secara pidana.

 

  1. Mekanisme hapus-buku kredit bermasalah Xxxxx  tidak diatur dalam Anggaran Dasar, namun dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI /2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana diubah dengan perubahan Pertama sesuai PBI PBI No. 8/2/PBI/2006, perubahan Kedua sesuai 9/6/PBI/2007 dan perubahan ketiga sesuai 11/2/PBI/2009 pasal 69 sampai dengan pasal 71, diatur bahwa Bank harus memiliki prosedur hapus buku dan hapus tagih yang di setujui Direksi dan Komisaris. Namun demikian menurut hemat kami, agar lebih memenuhi aspek transparansi dan prinsip kehati-hatian perlu dipertimbangkan bila prosedur hapus buku dan hapus tagih dilaksanakan melalui mekanisme RUPS dan dimasukkan dalam rencana Bisnis Bank, sehingga potensi permasalahan hukum yang muncul dikemudian hari dapat lebih diminimalisir.

About bagaskara

seorang Compliance Officer sebuah Bank yang sedang belajar Legal Banking
This entry was posted in Tak Berkategori. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s