Penanganan Sengketa Perdata


Pada umumnya sengketa perdata dalam perbankan yang terkait dengan usaha Bank disebabkan oleh adanya wanprestasi (ingkar janji) atau perbuatan melawan hukum. Menurut pasal 1238 KUH Perdata yang dimaksud dengan wanprestasi (ingkar janji) adalah adanya pelanggaran terhadap perjanjian, sedangkan menurut pasal 1365 KUH Perdata perbuatan melawan hukum adalah tindakan dari pihak yang melakukan pelanggaran terhadap suatu ketentuan/aturan hukum yang berakibat merugikan orang lain.

Dalam menyelesaikan sengketa perdata, Pengadilan bukanlah merupakan satu-satunya lembaga untuk menyelesaikan sengketa, namun dikenal juga penyelesaian sengketa dengan cara di luar pengadilan. Baik sengketa karena wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum, dapat dilakukan di luar Pengadilan atau melalui Pengadilan.

Uraian mengenai kedua jenis proses penyelesaian sengketa tersebut, adalah sebagai berikut:

A. PENYELESAIAN DI LUAR PENGADILAN (Alternative Dispute Resolution)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sering disebut sebagai “Alternatif Penyelesaian Sengketa” (“APS”) atau “Alternative Dispute Resolution” (“ADR”). Penyelesaian sengketa/konflik melalui ADR sudah lazim digunakan di negara-negara maju, terutama untuk penyelesaian sengketa usaha/bisnis.

Ada beberapa bentuk ADR, yaitu melalui:
1. Negosiasi;
2. Mediasi;
3. Konsiliasi; atau
4. Arbitrase.

Penyelesaian sengketa melalui ADR tersebut akan efektif dan efisien apabila dilaksanakan berdasarkan itikad baik para pihak yang bersengketa, yang dilakukan atas dasar sukarela dengan tujuan agar:
– proses penyelesaian dapat dilakukan dengan cepat;
– menekan biaya supaya relatif tidak terlalu besar; dan
– dapat ditangani oleh orang yang ahli dibidangnya.

Dalam penyelesaian sengketa melalui ADR, masing-masing pihak dapat menggunakan cara yang sesuai dengan kondisi dan strategi yang diinginkan.

Di bawah ini diuraikan tentang beberapa cara penyelesaian sengketa melalui ADR tersebut.

1. Negosiasi

Negosiasi adalah suatu perundingan/musyawarah yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa atau yang mewakili dengan menjalankan suatu proses tawar menawar dalam upaya mencapai kesepakatan penyelesaian.

Untuk tercapainya tujuan negosiasi tersebut, proses Negosiasi dapat dilakukan langsung oleh para pihak terkait atau dapat melibatkan peranan negosiator dari masing-masing pihak yang berperan sebagai penghubung, penengah dan inisiator.

Negosiator yang dikirim dalam proses negosiasi ini harus memiliki kemampuan untuk melakukan tawar menawar dengan penyampaian argumen yang detail, menguasai dasar sengketa dan transaksi terkait, memiliki kemampuan bernegosiasi dan jaringan yang baik, serta keterampilan berinteraksi dengan pihak lawan, karena semua faktor tersebut sangat mempengaruhi suksesnya Negosiasi.

2. Mediasi

Mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga atau Mediator sebagai pihak luar yang tidak terkait dengan para pihak yang bersengketa, tidak memihak, netral serta dapat bekerja sama.

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memberikan putusan yang mengikat terhadap para pihak yang bersengketa. Tugas Mediator adalah membantu mencarikan solusi terbaik bagi para pihak yang bersengketa.

Mengingat fungsi dari Mediator tersebut, maka orang yang ditunjuk sebagai mediator harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas, menguasai permasalahan dan mempunyai integritas yang tinggi.

Diikutsertakannya pihak ketiga sebagai Mediator adalah untuk meminimalkan terjadinya salah pengertian akibat adanya halangan dalam melakukan komunikasi diantara pihak yang bersengketa. Selain itu mediator dapat juga befungsi sebagai nara sumber bagi para pihak.

Dengan menggunakan mediasi sebagai media penyelesaian sengketa diharapkan keputusan yang dihasilkan dapat merupakan keputusan yang bersifat menguntungkan serta dapat diterima oleh para pihak (win-win solution).

Kesulitan dalam menggunakan Mediasi dalam penyelesaian sengketa adalah memilih Mediator yang tepat yang dapat bersikap independen dan tidak memihak kepada salah satu pihak.

3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang yang bertugas untuk menguraikan fakta, membuat usulan untuk penyelesaian, namun keputusan yang diambil tidak mengikat.

Walaupun menggunakan pihak ketiga, Konsiliasi mempunyai perbedaan dengan Mediasi. Perbedaannya adalah dalam Konsiliasi pihak ketiga tersebut mengajukan usulan kepada para pihak yang bersengketa atas solusi yang akan diambil. Apabila usulan tersebut disetujui maka dapat ditindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan dan negosiasi.

Sama seperti halnya dengan proses Mediasi keputusan yang dihasilkan melalui proses Konsiliasi adalah keputusan yang dapat diterima oleh pihak yang bersengketa dan demikian juga pemilihan Konsiliator yang dapat bersikap independen sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya bukanlah merupakan hal yang mudah.

4. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa dengan cara menunjuk seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa.

Dasar hukum Arbitrase adalah Undang Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”).

Alasan menggunakan lembaga Arbitrase dalam penyelesaian perkara adalah sebagai berikut:
a) Kepastian jangka waktu dalam penentuan keputusan.
b) Meminimalkan biaya.
c) Wasit/Arbiter memiliki keahlian dan pengalaman yang memadai untuk menjadi penengah para pihak.
d) Proses pengambilan putusan bersifat rahasia dan hanya para pihak yang tahu.
e) Pengambilan putusan dalam Arbitrase lebih mengutamakan pertimbangan privat dari pada publik.
f) Tidak memiliki nilai preseden jadi dapat saja terjadi putusan yang berbeda terhadap dua perkara yang sama.
g) Pelaksanaan putusan lebih mudah dilaksanakan.
h) Prosedur tidak berbelit
i) Dapat terhindar dari expose keputusan di depan umum.
j) Para pihak dapat menentukan sendiri para Arbiter.
k) Keputusan lebih dapat disesuaikan dengan keadaan saat itu.
l) Keputusan Arbitrase bersifat final and binding.
m) Keputusan Arbitrase pada dasarnya dapat diberlakukan dengan sedikit atau tanpa review sama sekali.
n) Prosedur Arbitrase bersifat lebih umum dan dapat dimengerti oleh masyarakat luas.

Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase secara umum harus memiliki syarat antara lain sebagai berikut:
a) Badan pengadilan konvensional mengakui yurisdiksi badan Arbitrase.
b) Klausula/kontrak Arbitrase mengikat dan tidak dapat dibatalkan.
c) Putusan Arbitrase pada prinsipnya bersifat final and binding dan hanya dapat ditinjau kembali oleh badan pengadilan konvensional dalam hal yang sangat khusus dan terbatas.
d) Badan pengadilan konvensional harus dapat menjalankan keputusan Arbitrase.

Beberapa hal yang berkaitan dengan Arbitrase antara lain adalah sebagai berikut:

Lembaga Arbitrase
Dari segi bentuknya, di Indonesia dikenal 2 macam lembaga arbitrase, yaitu :

a) ARBITRASE INSTITUSIONAL
Adalah lembaga arbitrase yang sifatnya permanen, berupa suatu badan atau organisasi tertentu yang menyediakan jasa administrasi, meliputi pengawasan terhadap proses arbitrase, aturan/prosedur sebagai pedoman para pihak dan pengangkatan arbiter.

Dalam penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Institusional para pihak yang bersengketa dapat memilih dan menentukan Arbitrase Institusional mana yang akan digunakan karena terdapat beberapa badan arbitrase yang dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis yaitu:

1) Badan Arbitrase Lokal
– Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI),
– Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), yaitu merupakan lembaga arbitrase yang didirikan dengan tujuan menangani perselisihan yang timbul dalam transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah.
– Badan Arbitrase Perselisihan Hubungan Industrial.

Badan Arbitrase lokal yang telah dikenal dalam penyelesaian sengketa adalah BANI. Dalam menjalankan fungsinya sesuai anggaran dasar, BANI dapat memberikan putusan atas suatu sengketa yang terjadi ataupun dapat juga sekedar memberikan pendapat yang mengikat (binding advice) jika dimintakan oleh para pihak terhadap suatu ketentuan yang terdapat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Selain itu BANI dapat memeriksa perkara, baik terhadap sengketa yang bersifat nasional ataupun sengketa yang bersifat internasional sepanjang yurisdiksinya hukum Indonesia.

BANI bersifat independen sehingga BANI tidak boleh dicampuri oleh pihak manapun. BANI bertugas menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian mengenai soal perdagangan, industri dan keuangan (“business contracts”).

2) Badan Arbitrase Internasional
– International Chamber of Commerce (ICC),
– American Arbitration Association (AAA),
– American Society of Maritimes Arbitration (ASMA),
– London Court of International Arbitration (LCIA),
– Centre for Dispute Resolution (CEDR),
– Australian Centre for International Commercial Arbitration (ACICA),
– Singapore International Arbitration Centre (SIAC)
– Hongkong International Arbitration Centre (HIAC)
– dan lain-lain.

b) ARBITRASE AD HOC
Adalah lembaga arbitrase yang tidak permanen (Arbitrase Volunter) yang bersifat sementara, karena dibentuk khusus untuk menyelesaikan/memutuskan perselisihan tertentu sesuai kebutuhannya, dimana setelah tugasnya selesai, maka badan ini akan bubar.

Kontrak Arbitrase
Kontrak Arbitrase merupakan suatu kesepakatan antara para pihak untuk membawa suatu sengketa yang timbul dari suatu transaksi bisnis tertentu ke lembaga arbitrase, baik pada saat sebelum terjadi sengketa ataupun setelah terjadi sengketa.

Bentuk kontrak arbitrase ini adalah pencantuman klausula arbitrase dalam suatu perjanjian, baik merupakan satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya ataupun merupakan kontrak tambahan.

Dalam hal para pihak dalam perjanjian belum menentukan penyelesaian melalui arbitrase, maka para pihak harus membuat perjanjian tertulis yang isinya harus memuat hal sebagai berikut:
a) Masalah yang dipersengketakan;
b) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
c) Nama lengkap dan tempat tinggal Arbiter atau Majelis Arbitrase;
d) Tempat arbiter atau Majelis Arbitrase akan mengambil keputusan;
e) Nama lengkap sekretaris;
f) Jangka waktu penyelesaian sengketa;
g) Pernyataan kesediaan dari Arbiter; dan
h) Pernyataan kesediaan dari pihak-pihak yang bersengketa untuk menanggung biaya yang diperlukan.

Pengangkatan Arbiter
Pada prinsipnya orang yang ditunjuk sebagai Arbiter adalah orang yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa, baik itu merupakan ahli hukum ataupun ahli bidang tertentu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Syarat umum dapat dipilihnya seseorang menjadi Arbiter sebagaimana diatur dalam UU Arbitrase adalah:
a) Cakap untuk melakukan tindakan hukum;
b) Berusia minimal 35 tahun;
c) Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pihak yang bersengketa;
d) Tidak mempunyai kepentingan finansial ataupun kepentingan lain atas putusan arbitrase;
e) Mempuyai pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya minimal 15 tahun;
f) Bukan hakim, jaksa, panitera atau pejabat peradilan lainnya.

Arbiter yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa dapat merupakan Arbiter tunggal ataupun suatu majelis. Jumlah majelis harus ganjil yaitu terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang, dimana masing-masing pihak akan menunjuk sekurang-kurangnya seorang Arbiter serta Arbiter yang telah ditunjuk tersebut akan menunjuk arbiter lainnya yang akan bertindak sebagai ketua majelis.

Prosedur beracara dalam Arbitrase
Hal yang perlu diperhatikan dalam proses beracara di lembaga Arbitrase antara lain adalah:
a) Proses pemeriksaan sengketa dalam Arbitrase dilakukan secara tertutup.

Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan sifat kerahasiaan penyelesaian secara Arbitrase.
b) Masing-masing pihak yang bersengketa mempunyai kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapatnya.
c) Pihak ketiga di luar pihak yang bersengketa dapat menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa apabila pihak ketiga tersebut mempunyai kepentingan dalam penyelesaian sengketa, serta keikutsertaannya disetujui oleh pihak yang bersengketa dan oleh Arbiter atau Majelis Arbitrase.
d) Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam jangka waktu 180 hari sejak Arbiter atau Majelis Arbitrase terbentuk, serta dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak atau apabila dipandang perlu.
e) Dalam pemeriksaan sengketa Majelis Arbitrase maupun para pihak dapat mengajukan seorang saksi atau saksi ahli untuk didengarkan keterangannya.
f) Dalam hal diperlukan keterangan baik secara tertulis ataupun di depan sidang Arbitrase dari saksi ahli, maka pihak yang bersengketa diwajibkan untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh saksi ahli tersebut.
g) Terhadap kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang Arbitrase dibuat berita acara pemeriksaan oleh sekretaris.

Putusan Arbitrase
Setelah melalui proses pemeriksaan dan keterangan saksi (apabila diperlukan) Arbiter atau Majelis Arbitrase akan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan hukum atau keadilan dan kepatutan.

Berdasarkan Pasal 54 UU Arbitrase, putusan Arbiter atau Majelis Arbitrase harus memuat hal sebagai berikut:

a) Kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
b) Nama lengkap dan alamat para pihak;
c) Uraian singkat sengketa;
d) Pendirian para pihak;
e) Nama lengkap dan alamat Arbiter;
f) Pertimbangan dan kesimpulan Arbiter atau Majelis Arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
g) Pendapat tiap-tiap Arbiter dalam terdapat perbedaan dalam Majelis Arbitrase;
h) Amar putusan;
i) Tempat dan tanggal putusan; dan
j) Tanda tangan Arbiter atau Majelis Arbitrase.

Eksekusi Keputusan Arbitrase di Indonesia
Sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi keputusan Arbitrase di Indonesia, UU Arbitrase dalam pasal 59 menyebutkan bahwa:
a) Dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan lembar asli atau salinan otentik keputusan Arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri.
b) Penyerahan dan pendaftaran dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau dipinggir putusan oleh panitera Pengadilan Negeri dan Arbiter atau kuasanya yang menyerahkan dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.
c) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai Arbiter atau salinan otentiknya kepada panitera Pengadilan Negeri.

d) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksudkan di atas berakibat putusan Arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
e) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

Pasal 60 UU Arbitrase menyebutkan bahwa putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa putusan final tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela maka putusan akan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Sebelum memberikan perintah pelaksanaan atas putusan Arbitrase, Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah putusan Arbitrase tersebut telah memenuhi syarat formal sesuai dengan UU Arbitrase serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

B. PENYELESAIAN MELALUI PENGADILAN (Court Settlement)

Dalam upaya penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan, para pihak harus memperhatikan prosedur yang mengacu kepada Hukum Perdata Formil (Hukum Acara Perdata) maupun Hukum Perdata Materil.

Hal penting yang harus diperhatikan dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Hukum Acara Perdata

Tata cara penyelesaian sengketa perdata diatur dalam Ketentuan Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Perdata adalah serangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan serta bagaimana cara pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata (Hukum Perdata Materil).

2. Sumber Hukum dan Asas Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata Indonesia hingga saat ini belum diatur dalam undang-undang yang terkodifikasi. Kaidah hukum acara perdata masih diatur dalam berbagai aturan hukum yang menjadi sumber hukum bagi hukum acara perdata di Indonesia, yang dapat dijadikan sumber hukum bagi hakim dalam memeriksa perkara, yaitu:
 HIR (Het herziene Indonesich Reglement) untuk wilayah Jawa dan Madura dan RBG (Rechtsreglement Buitengewesten) untuk wilayah luar Jawa dan Madura .
 Buku IV KUH Perdata atau tentang pembuktian dan kadaluarsa.
 Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 yang mengatur masalah Banding untuk wilayah Jawa dan Madura, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura menggunakan Rbg.
 Undang Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974.
 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 juncto Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang mengatur tentang susunan MA, kekuasaan MA, Hukum Acara MA termasuk pemeriksaan Kasasi, pemeriksaan tentang sengketa kewenangan mengadili.
 Yurisprudensi dari Putusan Hakim terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht).
 Doktrin atau ilmu pengetahuan.

Asas Hukum
Dalam melaksanakan proses beracara di pengadilan dikenal adanya beberapa asas yang harus diperhatikan oleh hakim dan para pihak/kuasa hukum, asas tersebut adalah:
• Hakim bersifat menunggu artinya inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang bersengketa.
• Hakim pasif dalam arti ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan untuk diperiksa ditentukan oleh para pihak yang bersengketa.
• Sifat terbukanya persidangan artinya persidangan terbuka untuk umum.
• Mendengar kedua belah pihak yakni dalam hukum acara perdata ini kedua belah pihak haruslah didengar diperlakukan sama tidak memihak.
• Putusan harus disertai alasan artinya pengadilan harus memuat alasan putusan yang dijadikan dasar mengadili.
• Beracara dikenakan biaya yaitu untuk bersengketa di pengadilan dikenakan biaya.
• Tidak ada keharusan menunjuk kuasa artinya tidak diwajibkan untuk diwakili oleh orang lain (dikuasakan).

3. Gugatan Perdata

Gugatan perdata merupakan upaya hukum melalui Pengadilan apabila upaya penyelesaian masalah di luar Pengadilan tidak membuahkan hasil. Gugatan

dapat dilakukan secara langsung oleh pihak yang bersengketa maupun dengan memberikan kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk yang mempunyai kewenangan untuk beracara di Pengadilan.

Gugatan Perdata dapat berupa:
• Gugatan wanprestasi (ingkar janji) adalah gugatan yang disebabkan salah satu pihak ingkar janji. Dasar dari gugatan wanprestasi adalah adanya pelanggaran terhadap perjanjian (Pasal 1238 KUH Perdata).
• Gugatan perbuatan melawan hukum adalah gugatan yang didasarkan karena adanya tindakan dari pihak lain yang melakukan pelanggaran terhadap suatu ketentuan/aturan hukum yang berakibat merugikan orang lain (Pasal 1365 KUH Perdata).

Para pihak dalam gugatan dapat berupa perorangan atau badan hukum, yang dapat bertindak sebagai:

• Penggugat
Pihak yang mengajukan gugatan di pengadilan karena merasa dirugikan, baik karena wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Apabila Penggugat lebih dari satu pihak, disebut Para Penggugat.

• Tergugat
Pihak yang digugat/dituntut di pengadilan karena dianggap sebagai pihak yang merugikan, baik karena wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Apabila Tergugat lebih dari satu pihak disebut Para Tergugat. Adakalanya terdapat Turut Tergugat yaitu pihak yang tidak terkait secara langsung dalam sengketa akan tetapi diperlukan untuk memenuhi formalitas gugatan dan harus tunduk terhadap putusan pengadilan.

Hal-hal yang harus dimuat dalam Gugatan:

a) Identitas para pihak yang harus jelas dan benar, baik identitas Penggugat maupun Tergugat. Apabila pihak merupakan badan hukum, harus secara tegas dan benar disebutkan badan hukum tersebut dan siapa yang berhak mewakilinya sesuai anggaran dasar atau peraturan yang berlaku.

b) Posita (fundamentum petendi) pada pokoknya memuat uraian peristiwa atau kejadian perkara dan uraian tentang dasar hukumnya.

c) Petitum (tuntutan) merupakan kesimpulan dari suatu gugatan yang berisi hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim dalam pengadilan.

Diagram Proses beracara dalam pemeriksaan perkara gugatan

a) Pendaftaran perkara  b) Pemanggilan/pemeriksaan para pihak  c) Pembacaan Gugatan  d) Jawaban Tergugat  e) Replik Penggugat  f) Duplik Tergugat  g) Pembuktian  h) Kesimpulan  i) Putusan

Keterangan

a) Pendaftaran perkara
Penggugat mendaftarkan gugatan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan wilayah hukum perkara tersebut. Perkara didaftarkan di dalam buku register perkara perdata di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri.

a) Pemanggilan dan pemeriksaan para pihak
Pihak yang tercantum dalam surat gugatan akan dipanggil untuk hadir dalam persidangan guna dilakukan pemeriksaan. Pihak tersebut dapat hadir sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Surat panggilan harus diterima oleh para pihak dalam waktu sekurang-kurangnya 3 hari sebelum persidangan.

b) Pembacaan Gugatan
Suatu gugatan yang tidak ada perubahan, penambahan, pengurangan atau koreksi dari Penggugat harus dibacakan oleh Penggugat atau dapat dianggap telah dibacakan.

c) Jawaban Tergugat
Dengan hadir sendiri di persidangan atau melalui kuasa hukumnya Tergugat mengajukan jawaban terhadap gugatan yang isinya dapat berupa:
– Pengakuan, yaitu membenarkan isi gugatan.
– Bantahan/sangkalan.
– Menyerahkan pada putusan hakim.

Dalam jawaban yang merupakan Bantahan/Sangkalan, maka jawaban tersebut dapat terdiri dari:
– Jawaban yang mengenai Pokok Perkara.
– Jawaban yang tidak langsung pada Pokok Perkara yang disengketakan yang disebut Eksepsi/Tangkisan.

Adapun yang dimaksud dengan Eksepsi adalah:
 Eksepsi Absolut, yaitu mengenai kompetensi pengadilan.
 Eksepsi Relatif, yaitu tangkisan yang tidak mengenai pokok perkara, antara lain :

a. Rei judicatie (asas nebis in idem), yaitu perkara pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
b. Eror in persona, yaitu adanya kesalahan subyek yang digugat sebagai Tergugat.
c. Prematoire, yaitu gugatan diajukan terlalu dini/belum saatnya.
d. Disqualificatoir, yaitu orang yang mengajukan gugatan tidak berhak.
e. Obscure libel, yaitu gugatan tidak jelas/kabur dan tidak beralasan.

Dalam jawaban dapat juga diajukan Gugatan Rekonvensi yaitu gugatan balasan (gugat balik) dari Tergugat terhadap Penggugat (pasal 132 a, 132 b HIR/pasal 157, 158 Rbg).

Tujuan dilakukannya Gugatan Rekonvensi adalah agar dapat memudahkan prosedur pemeriksaan, menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain serta menghemat biaya (karena Tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara). Gugatan Konvensi (gugatan awal) dan Gugatan Rekonvensi keduanya diselesaikan sekaligus dan diputus bersama dalam putusan akhir.

e) Replik Penggugat
Replik adalah jawaban balasan atas jawaban Tergugat dalam perkara perdata yang diajukan oleh Penggugat.

f) Duplik Tergugat
Duplik adalah jawaban Tergugat atas Replik Penggugat.

g) Pembuktian
Tahap pembuktian merupakan tahap terpenting dalam proses perkara perdata, karena dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan bergantung pada terbukti atau tidaknya gugatan tersebut di hadapan Pengadilan.

Pada asasnya beban pembuktian ini pertama-tama merupakan kewajiban dari Penggugat, pasal 1865 KUH Perdata /163 HIR mengatakan bahwa “barang siapa yang mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai satu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”.

Macam-macam alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata/ 164 HIR, yaitu:
• Bukti Tertulis (akta autentik, akta di bawah tangan dan surat biasa).
• Bukti Saksi
• Persangkaan
• Pengakuan
• Sumpah

h) Kesimpulan
Kesimpulan bukan merupakan keharusan akan tetapi sudah merupakan kebiasaan dalam praktek peradilan. Tujuan dari kesimpulan adalah untuk menyampaikan pendapat para pihak kepada hakim tentang terbukti atau tidaknya suatu gugatan.

Kesimpulan yang dibuat para pihak ini diharapkan dapat mempermudah hakim untuk mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang diperiksa.

i) Putusan
Putusan merupakan hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Putusan Pengadilan dapat berupa:
c) Gugatan dikabulkan seluruhnya atau sebagian.
d) Gugatan ditolak.
e) Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk/N.O.).

Bagi pihak yang merasa tidak puas atas putusan hakim oleh undang-undang diberi hak untuk melakukan upaya hukum sebagaimana akan di bahas di belakang.

Intervensi (Campur Tangan Pihak Ketiga)
Intervensi adalah mengikutsertakan Pihak Ketiga ke dalam proses berperkara dalam proses Gugatan Perdata yang (hanya) dapat dilakukan di tingkat Pengadilan Negeri. Sekalipun Dasar Hukum perihal “Campur-tangan Pihak Ketiga” tidak diatur dalam ketentuan HIR namun demikian berdasarkan pasal 393 ayat 2 HIR dapat ditafsirkan bahwa hakim dapat berpedoman kepada ketentuan R.V. (Hukum Acara Perdata Eropa) yang disesuaikan dengan kebutuhan praktek. Intervensi diatur dalam R.V. tersebut.

Pada dasarnya Intervensi (Campur Tangan Pihak Ketiga) dalam proses perkara ada 3 macam yaitu :

• Vrijwaring (Penjaminan):
Adalah campur-tangan yang menjamin bebasnya salah satu Pihak yang Berperkara dari gugatan lawannya.

Vrijwaring terjadi apabila dalam suatu perkara perdata yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, di luar kedua belah pihak yang berperkara, ada Pihak Ketiga yang ditarik masuk ke dalam perkara tersebut.

Cara mengajukan Permohonan Vrijwaring adalah Pihak Tergugat dalam Jawabannya secara lisan atau tertulis mohon kepada Majelis Hakim agar diperkenankan untuk memanggil seseorang (Pihak Ketiga) sebagai pihak yang turut berperkara dalam perkara yang sedang diperiksa Majelis Hakim tersebut, untuk melindungi kepentingan Tergugat.

Sebagai contoh:
A (Penggugat) telah membeli sebuah mobil dari B (Tergugat). Ternyata mobil itu mempunyai Cacad Tersembunyi. B pada awalnya tidak mengetahui adanya cacad pada mobil tersebut sebab ia baru 3 bulan yang lalu membeli mobil tersebut dari C yang telah memberikan jaminan bahwa mobil itu baru dan tidak cacad. Oleh karena B digugat oleh A untuk membayar ganti-rugi karena adanya cacad tersebut, maka B menarik C untuk menanggung atau menjamin B.

Permohonan Vrijwaring tersebut, disebut Gugatan Insidentil dan dengan suatu Putusan Sela akan diputuskan apakah Gugatan Insidentil itu akan dikabulkan atau ditolak karena dianggap tidak beralasan. Selanjutnya apabila Pihak Ketiga (Tergugat dalam Vrijwaring) telah menghadap Majelis Hakim, maka pemeriksaan dilakukan seperti dalam Perkara Biasa dimana Pihak Ketiga tersebut diberi kesempatan untuk membuat Jawaban atas Gugatan Vrijwaring yang diajukan terhadapnya.

• Voeging (Penggabungan Diri):
Adalah Campur-tangan yang Memihak yaitu Penggabungan Diri Pihak Ketiga dengan salah satu pihak yang berperkara (baik Tergugat atau Penggugat) dimana Pihak Ketiga tersebut langsung membantu pihak yang digabungnya tersebut.

Pihak Ketiga yang merasa berkepentingan dengan perkara yang sedang berjalan, mengajukan Permohonan kepada Majelis Hakim agar diperkenankan mencampuri proses perkara tersebut dan menyatakan ingin Menggabungkan Diri kepada salah satu pihak yang berperkara. Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan Sela mengenai diperkenankan atau tidaknya permohonan Pihak Ketiga tersebut.

Sebagai contoh:
A berhutang kepada B dan tidak mampu membayar sehingga ia digugat oleh B sebagai Krediturnya melalui Pengadilan Negeri. Kemudian C mencampuri gugatan dan memihak atau menggabungkan diri kepada A dalam menghadapi gugatan B.

• Tussenkomst (Campur Tangan Atas Kemauan Sendiri):
Adalah Campur tangan Pihak Ketiga dalam proses perkara Atas Kemauan (inisiatif) Sendiri, dimana Pihak Ketiga tersebut Tidak Memihak kepada Penggugat atau Tergugat, melainkan memperjuangkan kepentingannya sendiri.

Setelah diajukan permohonan oleh Pihak Ketiga, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Putusan Sela mengenai diperkenankan atau tidaknya Pihak Ketiga mencampuri perkara yang sedang berjalan tersebut.

Sebagai contoh:
A (Penggugat) menggugat B dalam Pokok Perkara karena B telah menjual kembali (tanpa persetujuan A) Tanah dan Rumah yang telah dibelinya dari B. Mengetahui adanya Gugatan Perdata tersebut, C yang merasa telah membeli Tanah dan Rumah tersebut dari B datang ke Persidangan Pengadilan Negeri kemudian dengan Lisan atau Tertulis menyampaikan kehendaknya untuk mencampuri perkara tersebut sebagai Pihak Ketiga (Intervenient).

Dengan adanya Tussenkomst, maka perdebatan menjadi Perdebatan Segitiga. Kemudian Putusan dijatuhkan sekaligus dalam Satu Putusan, apakah Penggugat (A) yang menang ataukah Pihak Ketiga (C) yang menang atau terdapat putusan lain berdasarkan Kebijakan Hakim (Ex Aequo et Bono).

4. Eksekusi Putusan Peradilan

Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia kita mengenal tiga macam eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan yaitu:
o Eksekusi sebagaimana diatur dalam pasal 196 HIR dst-nya, yaitu dimana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.
o Eksekusi sebagaimana diatur dalam pasal 225 HIR dst-nya, yaitu dimana seseorang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.
o Eksekusi Riil, yang dalam praktek banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur dalam HIR, misalnya untuk eksekusi pengosongan.

5. Perlawanan/Bantahan Terhadap Eksekusi

Sesuai pasal 195 ayat 6 HIR diberi kemungkinan bagi pihak ketiga untuk mengajukan Perlawanan atau Bantahan terhadap eksekusi yang akan dijalankan. Perlawanan atau bantahan akan dipertimbangkan atau diperhatikan sebagai alasan menunda eksekusi, berdasarkan alasan:
a) Perlawanan/bantahan harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan.
b) Dasar perlawanan ialah “hak milik” (pasal 195 ayat 6 HIR).

Perlawanan (verzet) yang langsung datang dari pihak Tereksekusi (Termohon Eksekusi), diajukan oleh pihak Termohon Eksekusi dengan tujuan:
a) Untuk menunda eksekusi;

b) Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat; atau
c) Mengurangi nilai jumlah obyek yang hendak dieksekusi.

Perlawanan pihak Termohon Eksekusi terhadap pelaksanaan eksekusi tidak mutlak menunda jalannya eksekusi.

Proses beracara terhadap perkara perlawanan/bantahan adalah sama dengan prosedur beracara dalam perkara gugatan perdata.

6. Upaya Hukum

Upaya hukum dalam perkara perdata terdiri dari:
a) Upaya hukum biasa, yaitu:
 Perlawanan/Verzet;
 Banding;
 Kasasi.
b) Upaya hukum luar biasa, yaitu:
 Peninjauan Kembali;
 Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet).

Upaya Hukum Biasa

1) Perlawanan/Verzet
Perlawanan atau verzet merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut (putusan Verstek). Upaya hukum ini pada asasnya disediakan bagi Tergugat yang dikalahkan.

Tenggang waktu untuk mengajukan verzet adalah dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan verstek diberitahukan secara sah kepada Tergugat. Dalam perkara verzet, gugatan awal akan diperiksa kembali seperti perkara semula secara sebaliknya (contradic).

2) Banding
Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima suatu putusan Pengadilan Negeri dan merasa tidak puas dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Dengan diajukannya permohonan banding, perkara menjadi mentah lagi. Permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya diumumkan putusan pengadilan atau sejak menerima pemberitahuan putusan apabila tidak hadir dalam sidang putusan. Dalam hal banding ini, pemohon banding (disebut Pembanding) dapat mengajukan memori banding, dan termohon banding (disebut Terbanding) menanggapi dengan membuat kontra memori banding.

3) Kasasi
Kasasi merupakan upaya hukum yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan pengadilan terdahulu dan merupakan peradilan terakhir. Kasasi juga merupakan upaya untuk membatalkan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir dan membatalkan penetapan pengadilan lainnya karena alasan bertentangan dengan hukum. Pada tingkat Kasasi ini tidak dibenarkan lagi pemeriksaan bukti-bukti baru (novum) yang belum diperiksa. Dalam Kasasi, pemohon Kasasi diwajibkan untuk membuat memori Kasasi dalam artian bahwa apabila memori Kasasi tidak dibuat maka permohonan Kasasi akan

ditolak. Pengajuan Kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan dibacakan. Adapun alasan untuk mengajukan kasasi antara lain:
a. Hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
b. Hakim salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
c. Hakim lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dapat mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan.

Upaya Hukum Luar Biasa

1) Peninjauan Kembali
Peninjauan Kembali adalah suatu upaya untuk memeriksa atau mementahkan kembali suatu putusan Pengadilan (Putusan PN, PT dan MA) yang telah berkekuatan hukum tetap, guna membatalkannya. Permohonan Peninjauan Kembali tidak menghalangi jalannya eksekusi atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau dalam arti bahwa Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau tidak menghentikan pelaksanaan putusan hakim. Permohonan Peninjauan Kembali hanya diajukan satu kali saja sehingga kalau permohonan Peninjauan Kembali dicabut, tidak dapat diajukan kembali.

Alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali adalah:
 Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan, tipu muslihat pihak lawan atau bukti palsu yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
 Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat bukti baru (Novum) yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.

 Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
 Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan, belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
 Apabila antara para pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan dengan yang lain.
 Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

2) Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)
Pada dasarnya suatu putusan hakim/pengadilan hanya mengikat langsung terhadap pihak yang berperkara dan tidak mengikat kepada pihak ketiga. Namun demikian apabila pihak ketiga kepentingannya dirugikan, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan tersebut dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan acara biasa, yang disebut dengan derden verzet.

Pihak ketiga yang akan mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan haknya. Apabila perlawanan itu dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga.

7. Perdamaian (Dading)

Dalam hal terjadi sengketa, perdamaian pada dasarnya dapat dilakukan oleh para pihak yang sedang bersengketa apabila terjadi kesepakatan penyelesaian.

Perdamaian dapat dilakukan:
a. Sebelum perkara diajukan ke pengadilan
Sebelum perkara diajukan ke pengadilan para pihak terlebih dahulu dapat mengupayakan penyelesaian secara damai (musyawarah untuk mufakat) yang dapat saling menguntungkan. Apabila tercapai kesepakatan penyelesaian secara damai tersebut, para pihak dapat menuangkan isi dari kesepakatan dalam suatu kesepakatan tertulis atau dapat dibuat akta perdamaian secara notariil (akta perdamaian notariil) yang mana para pihak dengan dasar itikad baik harus melaksanakan isi dari akta perdamaian tersebut.

b. Di dalam proses persidangan
Dalam hal terdapat suatu gugatan perdata di Pengadilan, maka pada hari yang ditentukan dalam persidangan dengan hadirnya kedua belah pihak di Pengadilan, maka Pengadilan dengan perantara ketua Majelis Hakim akan berusaha memperdamaikan para pihak.

Pelaksanaan Perdamaian (Dading) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa dan dilaksanakan oleh Ketua Majelis Hakim dalam kedudukannya sebagai mediator pada hari yang telah ditentukan, yang merupakan suatu bagian dari proses persidangan dalam pengadilan.

Dalam hal perdamaian dapat tercapai, maka akan dibuatkan suatu akta damai yang sifatnya final and binding dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Hakim dapat menghentikan proses persidangan apabila pihak yang bersengketa telah sepakat untuk menyelesaikan secara damai. Terhadap putusan sedemikian tidak dapat dimohonkan banding.

c. Di luar proses persidangan
Sekalipun perkara dalam proses pemeriksaan di Pengadilan, apabila para pihak setuju melakukan upaya damai dan perdamaian tersebut setuju dilakukan tanpa melalui perantara Ketua Majelis, maka para pihak dapat membuat akta perdamaian diluar pengadilan. Dengan adanya penyelesaian secara damai tersebut, maka pihak penggugat dapat menghentikan perkara tersebut dengan melakukan pencabutan perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan.

Adapun ketentuan-ketentuan yang mendasari lembaga perdamaian (dading) antara lain adalah pasal 130, 131, 132 HIR jo. 154, 155, 156 Rbg dan pasal 119, 120 HIR jo. Pasal 143, 143 a Rbg.

8. Eksekusi Jaminan

Dalam dunia perbankan karena Bank seringkali bertindak sebagai pemegang hak jaminan kebendaan yang memiliki titel eksekutorial, maka sering ditempuh mekanisme eksekusi jaminan tanpa melalui gugatan perdata.

Dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, apabila Bank memilih untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan debitur, maka yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah sebagai berikut:

a) Memeriksa data appraisal jaminan terakhir. Apabila penilaian jaminan telah dilakukan lebih dari 1 tahun, maka segera lakukan re-appraisal jaminan untuk mengetahui nilai pasar wajar dan nilai likuidasi jaminan yang paling up to-date.
b) Memeriksa kelengkapan data jaminan, termasuk apakah telah terdapat copy bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”). Apabila dalam file tidak terdapat copy bukti pembayaran PBB, maka lakukan pengecekan pada kantor PBB setempat untuk mengetahui apakah debitur memiliki tunggakan pembayaran PBB atau tidak.
c) Melakukan investigasi terhadap objek jaminan dan alamat debitur.
d) Melakukan perhitungan atas jumlah kewajiban hutang debitur posisi terbaru.
e) Hubungi Bagian Hukum Yang Menangani Perkara untuk mencari informasi perihal Konsultan Hukum/Advokat yang direkomendasikan untuk menangani perkara terkait.
f) Cari informasi tentang penawaran biaya perkara (termasuk biaya penanganan perkara).
g) Menyusun usulan biaya eksekusi jaminan untuk diajukan kepada Manajemen dengan mencantumkan:
 Resume data debitur, termasuk fasilitas yang diperoleh, outstanding pinjaman terakhir, nilai jaminan dan nilai Hak Tanggungan serta PPAP yang telah dibentuk;
 Tujuan usulan;
 Background perusahaan debitur;
 Kronologis perkara (termasuk sebab-sebab kemacetan)
 Pra-kiraan biaya yang dibutuhkan termasuk komponen biaya eksternal seperti biaya operasional
 Pra-kiraan potensial-loss
 Pihak kuasa hukum yang akan ditunjuk oleh Bank
 Hasil analisa (kesimpulan dan rekomendasi)

Eksekusi Jaminan yang pada umumnya dilakukan Bank adalah eksekusi jaminan berdasarkan Akta Hak Tanggungan dan Akta Fidusia.

Eksekusi Hak Tanggungan
Eksekusi Jaminan berdasarkan Akta Hak Tanggungan (dahulu Akta Hipotik), diatur dalam pasal 224 HIR yang menyebutkan bahwa: “Suatu grosse daripada akta hipotik dan surat utang yang dibuat dihadapan Notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai “Demi Keadilan…” berkekuatan sama dengan putusan hakim. Jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilakukan dengan perintah dari pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam pegangannya orang yang berhutang itu diam atau tinggal atau memilih kedudukannya”.

Adapun dasar Bank melakukan eksekusi Hak Tanggungan diatur lebih lanjut dalam pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan yang menyebutkan “Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”; dan pasal 20 ayat 1 Undang Undang Hak Tanggungan yang mengatur “… obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu daripada kreditur lainnya.”

Proses Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan
Setelah Persetujuan dan Kuasa Direksi diperoleh, maka proses eksekusi jaminan dapat segera dilaksanakan dan dimulai dengan pendaftaran Permohonan Eksekusi Jaminan pada Pengadilan Negeri setempat, dimana secara singkat prosesnya dapat dilihat dalam diagram di bawah ini.

Pendaftaran eksekusi jaminan pada PN setempat  Penetapan Aanmaning oleh KPN  Aanmaning  Permohonan Sita Eksekusi  Penetapan Sita Eksekusi  Pelaksanaan Sita Eksekusi  Permohonan lelang  Penetapan lelang  Iklan  Pelaksanaan Lelang  Hasil Lelang  Pengosongan

Sedangkan penjelasannya secara lebih terperinci adalah sebagai berikut:

1. Bank sebagai pemegang Hak Tanggungan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri (KPN) setempat melalui pelaksanaan titel eksekutorial, dengan dilampiri fotokopi dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut:
 Perjanjian Kredit
 Sertifikat Hak Tanggungan
 Sertifikat Hak Atas Tanah
 Izin Mendirikan Bangunan (apabila terdapat bangunan)
2. Bank membayar biaya pendaftaran dan biaya eksekusi
3. Pengadilan melakukan panggilan/teguran (aanmaning) tertulis kepada Debitur agar melunasi hutangnya dalam jangka waktu 8 hari
4. Apabila teguran dipenuhi, maka permohonan eksekusi dicabut/ditunda, apabila tidak dipenuhi KPN menerbitkan Surat Penetapan/Perintah kepada Juru Sita untuk menjual/eksekusi agunan dengan bantuan Kantor Lelang Negara
5. Pengadilan Negeri mengumumkan lelang melalui iklan di surat kabar setempat sebanyak 2 kali dalam jangka waktu 2 minggu
6. Pelaksanaan lelang eksekusi agunan dilaksanakan oleh Juru Lelang
7. Apabila limit lelang tidak tercapai maka pelaksanaan lelang ditunda, sedangkan apabila tercapai Juru Lelang akan membuat Risalah Lelang

8. Kantor Lelang Negara menyerahkan uang hasil lelang kepada Pengadilan Negeri setelah dikurangi dengan biaya
9. Adapun biaya yang dikeluarkan Bank adalah
Apabila Bank bertindak sebagai penjual :
 Bea Lelang penjual sebesar 1% dari harga lelang
 Pph pasal 25 sebesar 5% dari harga lelang
Apabila Bank bertindak sebagai pembeli :
 Bea Lelang pembeli sebesar 1% dari harga lelang
 BPHTB sebesar 5% dari harga lelang
 Uang miskin sebesar 0,4% dari harga lelang
10. Apabila debitur/pihak lain menempati bangunan di atas agunan yang sudah dilelang maka akan dilakukan pengosongan dengan bantuan pihak terkait

Dibawah ini disampaikan Skema Proses Eksekusi Hak Tanggungan.

Dari skema tersebut, maka hal yang perlu selalu diantisipasi oleh Bank adalah:
• Kemungkinan adanya permohonan penundaan lelang dan atau perlawanan yang diajukan oleh debitur dan atau penjamin dan atau pihak ketiga lainnya selama proses eksekusi jaminan sedang berjalan, dimana permohoan penundaan dan atau perlawanan yang diajukan oleh pihak tersebut dapat menyebabkan terjadinya penundaan lelang jaminan, dimana hal ini biasanya diajukan oleh tersebut setelah diletakkannya sita eksekusi oleh PN setempat.
• Kemungkinan dimasukkannya gugatan perdata oleh debitur dan atau penjamin kepada Bank selaku kreditur, dimana terhadap gugatan tersebut telah mulai dilakukan persidangan sebelum eksekusi lelang dijalankan, sehingga menyebabkan proses eksekusi lelang ditunda oleh PN hingga perkara perdata tersebut diputuskan dan memiliki kekuatan hukum tetap.
PROSES EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Eksekusi Fidusia
Dasar hukum atas eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam pasal 29, pasal 31, pasal 32 dan pasal 34 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Fidusia”). Apabila Debitur wanprestasi, eksekusi terhadap obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
1. pelaksanaan title eksekutorial oleh Bank sebagai penerima Fidusia;
2. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerimaan Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
4. Dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setiap janji untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas batal demi hukum;
6. Dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia;
7. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi, Debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Proses Pelaksanaan Aset Yang Diambil Alih (“AYDA”)
Dalam praktek Eksekusi Jaminan, Bank seringkali harus mengambilalih sementara objek jaminan yang dieksekusi. Pelaksanaan proses pengambilalihan objek jaminan ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank.

Usulan pengambilalihan jaminan harus memuat antara lain:
o Nilai beli AYDA
o Perhitungan Biaya Penurunan dan Peralihan hak atas tanah (jika akan dibeli oleh Bank tanpa menggunakan Nominee) apabila jaminan berbentuk Sertifikat Hak Milik.
o Pajak yang harus dibayar Bank (baik dari sisi pemohon lelang/penjual maupun dari sisi pembeli) adalah
 Uang miskin (0,5%)
 Bea lelang beban penjual (1%)
 PPH beban penjual (5%)
 Bea lelang pembeli (1%)
 BPHTB (beban pembeli ; 5%)
o Biaya lain yang perlu diperhitungkan adalah
 Biaya balik nama sertifikat
 Pajak Bumi Bangunan yang kemungkinan terhutang oleh debitur untuk tahun-tahun sebelumnya. Biaya balik nama sertifikat

Pada saat pelaksanaan lelang, perlu dilakukan koordinasi dengan pengadilan untuk menentukan limit lelang.

Setelah selesai lelang dan jaminan telah diambilalih oleh Bank, maka harus dilakukan proses pembayaran pajak (bea lelang, pajak penjual, BPHTB, PBB dan lain-lain) sehingga Akta Risalah Lelang dan Hasil Lelang dapat diambil dari Kantor Lelang Negara dan Pengadilan Negeri setempat serta jaminan dapat segera dilakukan balik nama.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan setelah selesai lelang adalah masalah pengosongan jaminan yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s