Eksekusi Hak Tanggungan mendapat hambatan dari pihak ketiga


HP Pavilion TouchSmart 11-e012AU – Silver

Permasalahan :

BANK XXX  akan melakukan Lelang Eksekusi agunan kredit Debitur hapus buku (Ekstrakomtable( atas nama PT. ABC pada tanggal xxxxxx, namun menghadapi hambatan dari Pihak Ketiga (diluar Debitur atau pemilik agunan)

 Landasan Hukum :

 1.       Undang-Undang No.04 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT)

2.       Undang-Undang No.05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

3.      Peraturan Menteri Keuangan RI No.118/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang

4.      Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

 

Pembahasan :

 1.      Rencana Lelang

 Rencana lelang eksekusi yang dilakukan oleh BANK xxxx  pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

@  Dalam UUHT, Kreditur dapat melakukan lelang eksekusi berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan,

 Pasal 20 ayat 1.b:

Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditur lain.

 Pasal 14 ayat 2 :

Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

 Pasal 14 ayat 3 :

Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.

 Dengan adanya ketentuan ini Xxx / Kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan, apabila Debitur cedera janji/ wanprestasi dapat melakukan penjualan benda jaminan secara langsung dengan bantuan kantor lelang negara tanpa perlu persetujuan pemilik jaminan.

 @  Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

 

Pasal 1 butir 1 :

Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain: Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT)… dst

 2.      Cara Eksekusi Hak Tanggungan

 Berdasarkan UUHT agunan dapat dieksekusi dengan 2 cara :

 (1)   Mengajukan Permohonan Eksekusi Ke Pengadilan Negeri          

(2)   Menjual Obyek Hak Tanggungan Berdasarkan Kekuasaan Sendiri melalui pelelangan umum.

 Menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui  pelelangan umum hanya berlaku  bagi  pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama ( pasal 20 ayat 1.a jo pasal 6 UUHT ).

 Pasal 6 UUHT :

 Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan asset tersebut”

 Untuk eksekusi Hak Tanggungan dengan kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dapat dilakukan dengan cara :

 a.     Langsung ke Kantor Pelayanan Piutang dan lelang Negara (KP2LN)

b.     Dengan perantara Balai Lelang Swasta Kantor

3.      Aspek Hukum dokumen jaminan

 Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari cabang dapat kami simpulkan bahwa dari aspek legalitas dokumen jaminan kredit telah terpenuhi sehingga dapat segera dilakukan proses eksekusi.

 Dari 5 (lima) buah sertifikat tanah semuanya berstatus hak milik atas nama perorangan, yang merupakan jenis hak kepemilikan tanah yang paling kuat dan sempurna dibanding jenis hak atas tanah lainnya.

 4.      Perlawanan Pihak Ketiga atas rencana Lelang Eksekusi Agunan Kredit.

 Perlawanan yang dilakukan pihak ketiga terhadap rencana lelang eksekusi tidak mempunyai landasan hukum yang jelas, karena hanya didasarkan pada pengakuan sepihak tanpa alas pembuktian maupun klarifikasi/pengakuan dari Debitur pemilik agunan. Semua orang juga dapat melakukan hal yang serupa.

 Secara hukum kedudukan Xxx selaku kreditur pemegang Hak Tanggungan sudah kuat, karena semua dokumen jaminan dibuat secara notariel dan berdasarkan undang-undang dokumen tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di depan hakim.

 Bahwa proses perolehan hak milik oleh debitur sampai dengan pembebanan hak tanggungan secara hukum telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi Xxx untuk mendapatkan haknya yaitu pelunasan atas hutang debitur.

 Adapun tentang pengakuan Pihak Ketiga yang menyatakan bahwa debitur masih menunggak pembayaran atas transaksi jual beli tanah yang sekarang diagunkan kepada Xxx, menurut kami merupakan masalah bilateral antara Debitur dengan Pihak Ketiga tersebut. Xxx sebagai pihak yang beretikad baik sesuai undang-undang mendapat perlindungan hukum atas perlawanan pihak-pihak yang berusaha menghambat jalannya eksekusi.

 Berdasarkan Draft Standar dokumentasi kredit dan jaminan dapat kita kutip beberapa klausula :

 @  Akta Jual Beli Notariel (antara Debitur selaku pembeli dengan penjual)

    Isi Perjanjian halaman 4 (empat) huruf b :

Pihak Pertama (Penjual) mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut diatas dari Pihak Kedua (Pembeli) dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi)

    Isi Perjanjian halaman 5 (lima) huruf c pasal 2 :

   Pihak Pertama (Penjual) menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut diatas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.

      Dari kutipan diatas dapat diketahui bahwa :

 (1)   Penjual menyatakan telah menerima pembayaran sepenuhnya dari harga yang tertulis dalam akta.

(2)   Penjual menjamin bahwa obyek jual beli telah bebas dari suatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat atau beban-beban berupa apapun. Jaminan tersebut juga berlaku bagi pihak lain yang ber etikat baik.

(3)   Dengan demikian pengakuan adanya hutang piutang antara pihak ketiga (penjual) dengan debitur (pembeli) tidak mempunyai landasan hukum yang jelas dan kontradiksi dengan akta yang telah ditandangani penjual sendiri.

(4)   Penjual seharusnya melakukan gugatan kepada pembeli (debitur) atas hutang piutang tersebut.

 

@  Akta Pengikatan Hak Tanggungan (antara Debitur selaku Pemberi Hak Tanggungan dengan Xxx selaku Penerima Hak Tanggungan/ Kreditur)

 –          Isi Akta halaman 7 (tujuh) pasal 1 (satu) :

Pihak Pertama (Pemberi Hak Tanggungan/ Debitur) menjamin bahwa semua Obyek Hak Tanggungan tersebut diatas betul milik Pihak Pertama, tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan dan bebas pula dari beban-beban apapun yang tidak tercatat.

       Dari kutipan diatas dapat diketahui bahwa :

 (1)   Debitur / pemilik jaminan menjamin bahwa obyek Hak Tanggungan yang diberikan kepada Xxx benar milik Debitur / pemilik jaminan.

(2)   Debitur / pemilik jaminan/ pemberi hak tanggungan telah menjamin bahwa agunan yang diserahkan kepada Xxx bebas dari beban-beban yang tidak tercatat.

(3)   Bahwa proses pembebanan dan pendaftaran Hak Tanggungan yang telah dilakukan membuktikan secara legal formal, agunan yang diserahkan debitur kepada Xxx tidak bermasalah.

Kesimpulan dan Saran :

1.      Apabila dokumentasi kredit dan jaminan lengkap, posisi Xxx secara hukum kuat dan disarankan untuk melanjutkan rencana lelang eksekusi melalui KP2LN.

2.      Atas perlawanan pihak ketiga yang mengaku masih mempunyai tagihan/ piutang kepada pemilik jaminan disarankan untuk diselesaikan secara hukum karena sengketa yang terjadi adalah hutang piutang pihak ketiga dengan debitur (bilateral).

3.      Xxx secara hukum berhak untuk mendapatkan pelunasan kembali atas hutang debitur dengan menjual agunan yang telah diserahkan debitur kepada Xxx melalui Pelelangan Umum sesuai Undang-Undang Hak Tanggungan.

Posted in Tak Berkategori | Leave a comment

Permasalahan Hapus Buku Kredit Bank Pemerintah


ASUS Notebook X200CA-KX186D – Blue
LENOVO ThinkPad Edge E145 6IA – Red

A.      Latar Belakang Hapus Buku (Write Off)

 Penghapusbukuan merupakan salah satu cara untuk menyehatkan system perkreditan dalan suatu bank dengan memindahkan kredit-kredit bermasalah (macet) yang sulit untuk ditangani dari neraca bank menjadi ekstrakomtable sehingga tidak membebani kinerja bank lagi, namun tidak menghapus hak bank untuk menagih pelunasan kepada Debitur.

Mekanisme penghapus bukuan pada dasarnya merupakan upaya terakhir yang dapat dipilih perbankan apabila upaya-upaya penyelamatan kredit yang lain seperti penagihan intensif, reconditioning, rescheduling, restructuring dan penjualan agunan tidak memberikan hasil yang memadai, atau debitur melarikan diri, menghilang, dan tidak bisa dihubungi lagi. Mekanisme hapus buku pada umumnya kurang populer bagi para pemegang saham karena dapat mengurangi laba bank dan deviden bagi pemegang saham serta mencerminkan kekurang hati-hatian manajemen bank dalam mengelola portopolio kreditnya.

Penghapus-bukuan merupakan mekanisme resmi yang memiliki dasar hukum, dapat dilakukan kalangan perbankan pada umumnya dalam menangani portofolio kredit bermasalahnya dimana dana yang dipergunakan untuk hapus buku tersebut sebenarnya telah disiapkan dengan pembentukan cadangan penghapusan aktiva produktif sesuai Peraturan Bank Indonesia. Namun bagi kalangan bank BUMN dan BUMD permasalahan hapus buku masih menimbulkan keraguan hingga saat ini bila dikaitkan dengan terminologi “kekayaan negara/ keuangan negara” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mendefinisikan  keuangan Negara juga meliputi : Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Bank-Bank BUMN papan atas seperi Bank Mandiri, BNI 46 dan BRI juga telah menempuh langkah hapus buku untuk memperbaiki kinerja perusahaan, dan sejauh ini belum menimbukan permasalahan hukum yang serius, namun BPK RI dalam hal ini telah memberikan peringatan bahwa hapus buku yang dilakukan beberapa bank BUMN tersebut belum memiliki dasar hukum yang memadai, karena Perpu No.19 tahun 1960 tentang PUPN dan UU No.17 tahun 2003 belum diamandemen.

B.      Dasar hukum Hapus Buku

 

  1. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 pasal 37 ayat (1) huruf c;

Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar  bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;

  1. Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 54 ayat (1) huruf d;

Dalam hal Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain meminta Bank Syariah menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya;

  1. Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI /2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana diubah dengan perubahan Pertama sesuai PBI No. 8/2/PBI/2006, perubahan Kedua sesuai 9/6/PBI/2007 dan perubahan ketiga sesuai 11/2/PBI/2009 pasal 69 sampai dengan pasal 71;
  2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2006.
  3. SOP Bidang Perkreditan Buku xxxx Bab xxxxx tentang Prosedur Penyelamatan Kredit.
  4. Juklak Perkreditan xxxx  No. xxxxxxxxxxx tanggal ………………… tentang Penetapan Jumlah Kredit Hapus Buku (ekstrakomtable) untuk ……………………………..

 C.      Syarat dan Prosedur Hapus Buku

 I.        Sesuai Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI /2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum berikut perubahan-perubahannya.

 Pasal 69

(1)    Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih.

(2)    Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Komisaris.

(3)    Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling kurang oleh Direksi.

(4)    Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5)    Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

 Pasal 70

(1)    Hapus buku dan atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang memiliki kualitas Macet.

(2)    Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana (partial write off).

(3)    Hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh penyediaan dana.

(4)    Hapus tagih terhadap sebagian penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam rangka Restrukturisasi Kredit atau dalam rangka penyelesaian Kredit.

Pasal 71

(1)    Hapus buku dan atau hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 hanya dapat dilakukan setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali Aktiva Produktif yang diberikan.

(2)    Bank wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan atau hapus tagih.

(3)    Bank wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Aktiva Produktif yang telah dihapus buku dan atau dihapus tagih.


II.      Sesuai Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan Buku II Bab VI tentang Prosedur Penyelamatan Kredit :

 

(1) Kebijakan Penghapusbukuan (Write – Off)

Penghapusbukuan piutang adalah suatu tindakan administratif yang dilakukan Bank atas piutang-piutang Bank yang belum/tidak dapat ditagih. Tindakan administratif tersebut adalah penghapusan dari pembukuan secara intrakomtabel untuk kemudian dicatat secara ekstrakomtabel.

        Penghapusbukuan piutang ini tidak mengakibatkan dihapusnya/ditiadakannya hak Bank untuk melakukan penagihan terhadap debitur. Tegasnya sewaktu-waktu Bank dapat menagih piutang yang telah dihapusbukukan itu, apabila piutang tersebut sudah layak untuk ditagih dan belum kadaluwarsa menurut Undang-undang, yaitu pasal 1967 KUH Perdata.

        Analis Kredit bertanggung jawab untuk mengajukan  usul penghapusbukuan kepada pejabat yang berwenang, atas kredit-kredit/piutang Bank yang telah memenuhi kriteria untuk diajukan penghapusbukuannya.

 

(2) Kriteria Penghapusbukuan

Suatu piutang Bank atau kewajiban debitur dapat diusulkan untuk dihapusbukukan jika kolektibilitasnya telah berada pada golongan 5 (macet) dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

 

1)      Usaha Debitur macet.

2)      Debitur telah meninggal dunia dan tidak ada akhli waris pihak ketiga yang dapat menyelesaikan kreditnya.

3)      Debitur  tidak diketahui alamatnya/melarikan diri dan  tidak ada pihak keluarga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kreditnya.

4)      Pemilik agunan/penjamin tidak mampu/tidak bersedia membantu langkah penyelesaian yang diusulkan.

5)      Barang agunan musnah/mengalami penurunan nilai atau nilainya telah mengalami perubahan.

6)      Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri.

7)      Saldo kewajiban debitur telah dicatat oleh KP2LN sebagai piutang negara yang sementara tidak ditagih.

8)      Upaya-upaya penagihan intern telah dilakukan secara maksimal.

9)      Sumber pengembalian dari debitur dan pihak lainnya tidak ada.

10)   Kredit macet yang tuntutan ganti ruginya telah dibayar/ditolak oleh lembaga penjamin.

 

(3) Prosedur Penghapusbukuan

–      Prosedur penghapusbukuan yang harus dilakukan adalah dengan mengajukan usul penghapusbukuan kepada pejabat sesuai kewenangan penghapusbukuan yang berlaku dengan menggunakan form. PS-03.

–      Larangan-larangan:

a.       Penghapusbukuan piutang Bank tidak boleh mengakibatkan pem-bebasan hutang/kewajiban debitur.

b.      Keputusan penghapusbukuan sama sekali tidak boleh diberitahukan kepada debitur atau pihak luar manapun.

c.       Penghapusbukuan terhadap hutang debitur tidak berarti menghapus nama debitur dari Daftar Kredit Macet Bank Indonesia.

 

(4). Wewenang Penghapusbukuan.

Wewenang Memutus Penghapusbukuan Piutang berada pada Direksi, atas usul/ rekomendasi Divisi Kredit.

 

D.      Kelebihan dan Kekurangan Hapus Buku

 

Kelebihan hapus buku :

(1)    Kualitas neraca perkreditan Bank menjadi lebih baik, angka-angka piutang kredit yang tidak menghasilkan, tunggakan pokok kredit, bunga dan denda dapat keluarkan dari neraca bank. Sehingga angka-angka yang tercantum dalam pos–pos harta dalam neraca lebih menggambarkan kondisi harta bank yang sebenarnya.

(2)    Mutu aktiva produktif bank menjadi lebih baik, tingkat Non Performance Loan (NPL) menjadi rendah sehingga akan meningkatkan nilai kesehatan di mata Bank Indonesia.

(3)    Atas piutang kredit yang telah dihapus-bukukan, Bank tetap dapat melakukan penagihan kepada Debitur sampai dengan lunas, termasuk dapat melakukan eksekusi agunan kredit.

(4)    Bank dapat lebih fokus berkonsentrasi untuk mengembangkan produk dan ekspansi bisnis tanpa harus terus menerus terhambat kredit bermasalah yang berlarut-larut.

(5)    Bagi bank BUMN/ BUMD dapat menghindari bank dari potensi kriminalisasi kredit macet, karena hapus-buku telah memiliki landasan hukum berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

(6)    Secara keseluruhan dapat digunakan untuk menyehatkan sistem perbankan dan stabilitas ekonomi nasional.

 

Kekurangan hapus buku :

(1)    Penghapus-bukuan kredit bermasalah dapat membawa dampak penurunan Capital Adequacy Ratio (CAR) bila jumlah cadangan penghapusan kredit bermasalah yang ada tidak cukup untuk menutupi jumlah kredit yang dihapuskan.

(2)    Dapat menguragni laba, karena apabila terjadi jumlah kredit yang dihapus-buku melebihi jumlah cadangan penghapusan kredit, maka selisih kekurangannya akan dibebankan kepada laba bank. Dengan berkurangannya laba maka deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham juga akan berkurang.

(3)    Setelah dilakukan hapus buku, biasanya bank enggan untuk menagih piutang kredit tersebut kepada Debitur sehingga pengembalian kerugian bank menjadi berlarut-larut.

(4)    Dalam hal tertentu dapat dimanfaaatkan Bank untuk menyembunyikan portofolio kreditnya yang dalam proses pemberiannya melanggar SOP/ hukum yang berlaku.

(5)    Masih terdapat pandangan dari BPK dan Kejaksaan Agung bahwa dasar hukum hapus-buku berupa Peraturan Pemerintah No.33 tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara dan Peraturan Bank Indonesia kurang kuat, karena dianggap kontradiksi dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terkait definisi Kekayaan Negara dan Perpu No. 49 Prp tahun 1960 tentang Penyelesaian Urusan Piutang Negara (PUPN).

 

E.       Potensi Permasalahan Hukum Akibat Hapus Buku

 

  1. Dasar hukum hapus buku dipandang  masih kurang kuat.

 

Dasar hukum hapus buku yang digunakan bank BUMD saat ini adalah Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, dimana ketentuan pasal 19 dan pasal 20 yang tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sehingga Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah untuk selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya.

 

Dasar Hukum hapus buku yang berupa Peraturan Pemerintah tersebut kontradiksi dengan UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang mendefinisikan Keuangan Negara juga meliputi kekayaan Negara yang dipisahkan dalam perusahaan daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf g :

 

Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan negara.

 

Apabila Kekayaan BUMD ditafsirkan termasuk sebagai bagian kekayaan Negara/ keuangan, maka prosedur hapus buku harus dilaksanakan sesuai dengan Perpu No.49 Prp Tahun 1960 tentang Penyelesaian Urusan Piutang Negara (PUPN), yaitu diserahkan ke Departemen Keuangan dan diperlakukan sebagai piutang Negara untuk proses penyelesaian lebih lanjut. Hasil penagihan piutang oleh Departemen Keuangan tersebut untuk selanjutnya dikembalikan kepada BUMD pemilik piutang. Penyelesai seperti itu memakan waktu yang panjang dan komplek sehingga dipandang tidak efektif bagi bisnis perbankan.

 

Bahwa sampai dengan saat ini BPK RI masih memandang dasar hukum yang dipakai Bank BUMN/ BUMD masih kurang kuat karena Perpu No.49 Prp Tahun 1960 tentang Penyelesaian Urusan Piutang Negara (PUPN) sampai saat ini belum dicabut dan UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan belum diamandemen.

 

  1. Kredit yang dihapus-buku berpotensi untuk dikriminalisasi.

 

Sampai dengan saat ini hapus buku dalam rangka penyelamatan kredit masih dipandang oleh beberapa pihak termasuk BPK dan Kejaksaan sebagai “dosa besar”, sehingga pelakunya harus dihukum, apalagi seringkali dikaitkan dengan masalah tindak pidana korupsi yang salah satu unsurnya “merugikan keuangan negara”. Dengan menyamakan kekayaan BUMD sebagai kekayaan Negara, maka hapus-buku sering di identikan sebagai bentuk kerugian Negara yang bisa dikaitkan dengan tindak pidana korupsi.

 

Padahal mekanisme hapus-buku merupakan salah upaya penyelamatan kredit bermasalah yang lazim digunakan oleh kalangan perbankan dan tidak semua kredit macet yang dihapus buku termasuk tindak pidana. Untuk memutuskan apakah kredit macet masuk ranah hukum pidana dan korupsi atau tidak, semestinya perlu dilihat bagaimana prosesnya. Sepanjang keputusan kredit yang akhirnya macet diambil berdasarkan business judgement , diputus tanpa adanya conflict of interest , dan telah accountable, semestinya hal itu tidak dapat dinyatakan salah secara pidana.

 

  1. Mekanisme hapus-buku kredit bermasalah Xxxxx  tidak diatur dalam Anggaran Dasar, namun dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI /2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana diubah dengan perubahan Pertama sesuai PBI PBI No. 8/2/PBI/2006, perubahan Kedua sesuai 9/6/PBI/2007 dan perubahan ketiga sesuai 11/2/PBI/2009 pasal 69 sampai dengan pasal 71, diatur bahwa Bank harus memiliki prosedur hapus buku dan hapus tagih yang di setujui Direksi dan Komisaris. Namun demikian menurut hemat kami, agar lebih memenuhi aspek transparansi dan prinsip kehati-hatian perlu dipertimbangkan bila prosedur hapus buku dan hapus tagih dilaksanakan melalui mekanisme RUPS dan dimasukkan dalam rencana Bisnis Bank, sehingga potensi permasalahan hukum yang muncul dikemudian hari dapat lebih diminimalisir.

Posted in Tak Berkategori | Leave a comment

Tips Mengelola Tenaga Kerja Outsourcing Secara Lebih Efektif


Penggunaan tenaga alih daya (outsourcing) sudah menjadi tren dunia usaha dalam satu dekade terakhir. Tren tersebut terus meningkat dibuktikan dengan terus meningkatnya permintaan tenaga outsourcing setiap tahunnya.

Salah satu alasan yang menyebabkan meningkatnya permintaan tersebut, ternyata penggunaan tenaga outsourcing dapat mengurangi beban head account perusahaan, sehingga berdampak langsung pada berkurangnya beban labor cost yang harus ditanggung oleh pengusaha.

Namun bukan berarti penggunaan tenaga outsourcing tersebut tidak menyisakan masalah. Berdasarkan praktik yang berjalan, masalah yang seringkali muncul terkait dengan bonafiditas perusahaan penyedia tenaga kerja outsourcing dan kurang optimalnya kinerja tenaga outsourcing itu sendiri. Lalu bagaimana caranya menghindari masalah tersebut?

Berikut ini penjelasan beberapa langkah yang dapat diambil agar penggunaan tenaga outsourcing bisa berjalan secara efektif.

1.      Menyusun Terlebih Dahulu Bisnis Proses

Secara sederhana, bisnis proses dapat diartikan sebagai rangkaian proses yang menjelaskan bagaimana suatu bisnis perusahaan dijalankan. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (“Permenakertrans No. 19/2012”), maka penyusunan bisnis proses tersebut menjadi keharusan bagi perusahaan yang akan mempergunakan jasa tenaga kerja Outsourcing. Meski mekanisme penyusunannya dapat melalui asosiasi dimana perusahaan tersebut bernaung.

Tujuan utama dari penyusunan bisnis proses ini adalah agar dapat diketahui fungsi/bagian mana saja dari organisasi perusahaan tersebut yang masuk dalam kategori Core Bussines dan Non-core Bussines sehingga dapat diketahui fungsi mana saja yang boleh mempergunakan jasa tenaga Outsourcing dan fungsi mana yang tidak boleh.

2.      Menyusun Sistem Pengadaan Tenaga Kerja Outsourcing Secara Efisien

Idealnya, untuk merekrut tenaga alih daya mekanisme rekruitmennya seharusnya dipersamakan dengan tenaga kerja reguler. Namun oleh karena dalam proses pemilihan tersebut, tenaga outsourcing sama sekali tidak terlibat karena hubungannya adalah antara perusahaan pengguna (user) dengan perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing (vendor), maka tentu harus ada mekanisme yang tepat untuk menyeleksi vendor tersebut.

Saat ini, mekanisme yang lazim dipergunakan untuk menyeleksi vendor adalah melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa (tender/procurement). Hanya saja yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana mendesain sistem pengadaan tersebut secara lebih efisien agar diperoleh vendor yang berkualitas, misalnya melalui e-procurement atau melalui mekanisme tender biasa dengan penerapan aturan main yang transparan dan akuntabel.

Khusus untuk pengadaan vendor tenaga outsourcing (Perusahaan penyedia tenaga outsourcing), maka harus pula dimasukkan persyaratan mengenai kewajiban pemenuhan hak-hak pekerja outsourcing dari perusahaan vendor sebelumnya dalam Rencana Kerja Sementara (RKS) atau dalam dokumen anjwising.

3.      Perjanjian kerja sama penggunaan tenaga outsourcing sebagai sarana pengawasan

Seringkali dijumpai keluhan dari perusahaan pengguna tenaga outsourcing (user) bahwa mereka harus turut terlibat dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan antara perusahaan vendor dengan tenaga outsourcing-nya. Padahal seharusnya dapat diselesaikan antara perusahaan vendor dengan pekerja outsourcing tersebut. Sejatinya,tujuan user mempergunakan tenaga outsourcing adalah untuk menghindari keterlibatan dalam mengurusi hal-hal seperti itu.

Untuk menghindari masalah tersebut, maka hak dan kewajiban antara user dan vendor harus diatur secara tegas dalam perjanjian kerja sama penggunaan tenaga outsourcing. Oleh karena melalui perjanjian kerja sama tersebut user dapat melakukan fungsi pengawasan baik terhadap perusahaan vendor maupun tenaga outsourcing-nya.

Bentuk pengawasan tersebut dapat berupa pemberian sanksi terhadap vendor apabila tidak melaksanakan syarat dan ketentuan dalam perjanjian kerja sama tersebut. Dari sanksi yang paling ringan sampai dengan sanksi terberat berupa pemutusan hubungan kerja sama.

Dengan demikian menjadi sangat penting untuk menyusun suatu perjanjian kerja sama penggunaan tenaga outsourcing yang baik sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan user dan melindungi kepentingan para pihak dalam kerja sama tersebut.

4.       Memilih forum penyelesaian sengketa secara tepat

Patut untuk dipahami bahwa perjanjian kerja sama penggunaan tenaga outsourcing antara perusahaan user dengan perusahaan vendor tenaga outsourcing merupakan perjanjian perdata biasa yang tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka dalam menyusun perjanjian tersebut, perlu untuk memperhatikan pilihan forum penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa diantara pihak dalam perjanjian tersebut.

Sebagai user, tentu dalam menyusun perjanjian kerja sama tenaga outsourcing, tidak hanya perlu menghitung dan mengalkulasi secara matang berapa besaran biaya yang harus dibayarkan kepada perusahaan vendor. Tetapi juga harus menghitung biaya-biaya yang tidak terduga termasuk jika harus menghadapi sengketa hukum.

Oleh karena itu, memilih forum penyelesaian yang tepat akan dapat meminimalisasi biaya-biaya yang harus ditanggung jika sengketa hukum tidak dapat dihindari. Anda dapat mengkonsultasikan mengenai pemilihan forum penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerja sama tenaga outsourcing ini dengan konsultan hukum yang berkompeten di bidangnya.

Posted in Tak Berkategori | Leave a comment

BCA Digugat Nasabah


Masih ingat dengan gugatan yang diajukan wartawan senior Kemala Atmodjo? Ya, Kemala Atmodjo berhasil membuktikan dalil-dalilnya yang menyatakan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum tersebut berkaitan dengan mesin temuan Luther George Simjian dan dikembangkan John Shepherd-Barron, yakni automated teller machine (ATM). Gara-gara ATM rusak, uang Kemala hilang sejumlah Rp1,25 juta. Akhirnya, BCA diminta majelis membayar ganti kerugian senilai Rp501,25 juta.

Salah satu nasabah BCA, Johanna Susyanti juga mengalami kejadian yang sama. Johanna kehilangan uang lantaran mesin penarik uang otomatis BCA. Namun, raibnya uang Johanna bukan karena mesin ATM yang error, tetapi berkurang sedikit demi sedikit tanpa diketahui dirinya.

Kisahnya, Johanna memiliki tabungan di BCA dengan saldo per 10 Mei 2012 sejumlah Rp10,175 juta. Sebagai nasabah, ia diberikan kartu ATM BCA beserta nomor personal indentification number (PIN).

Selama memegang ATM, Johanna berani memastikan kartu tersebut tidak pernah berpindah tangan atau hilang. Bahkan, suaminya sendiri tidak mengetahui nomor PIN ATM dirinya.

Raibnya uang tabungan baru diketahui Johanna pada 31 Mei 2012. Ketika itu, Johanna hendak melakukan transaksi pembayaran debit BCA sejumlah Rp6juta untuk pembelian telepon genggam. Namun, transaksi tersebut ditolak.

Merasa heran, Johanna langsung melakukan pengecekan saldo. Rupanya, saldo Johanna tersisa Rp55,7 ribu. Mengetahui hal ini, Johanna langsung ke customer service BCA. Berdasarkan keterangan CS BCA, diketahui kalau telah terjadi penarikan tunai sebanyak 10 kali. Sembilan kali sejumlah Rp1 juta dan 1 kali sejumlah Rp900 ribu. Penarikan dilakukan lewat ATM Bank Mega pada 23 Mei 2012.

CS BCA juga menyarankan untuk menghubungi Halo BCA. Saat itu juga Johanna menghubungi Halo BCA. Ternyata, pencetakan transaksi menunjukkan dengan jelas transaksi-transaksi tersebut.

Atas kejadian ini, Johanna selalu proaktif untuk menyelesaikan persoalan. Namun, BCA terlihat lepas tangan. Terlihat dari surat BCA tertanggal 8 Juni 2012. Surat tersebut menyatakan bahwa transaksi dilakukan dengan menggunakan PIN Johanna.

“Surat BCA cenderung menuduh seolah-olah penggugat lah yang melakukan transaksi tersebut,” tulis kuasa hukum Johanna, Sardianto Tambunan dalam berkas gugatannya, Rabu (4/9).

Johanna merasa stres dan terhina karena merasa tertuduh. Padahal, ia sama sekali tidak mengetahui ada transaksi-transaksi tersebut. Kartu ATM-nya juga tidak pernah hilang atau berpindah tangan ke orang lain, termasuk suaminya.

Kemudian, pada 4 Juli 2012, Johanna diminta Halo BCA ke kantor pusat Bank Mega, Jakarta Selatan. Di Bank Mega, Johanna diperlihatkan rekaman gambar yang terekam di CCTV ATM Bank Mega yang terletak di Cilandak Town Square (CITOS). Rekaman tersebut menunjukkan ada seorang lelaki yang tak dikenal Johanna. Lelaki inilah yang melakukan penarikan tunai sebanyak 10 kali.

Melalui rekaman tersebut, terbukti dengan jelas bahwa bukan Johanna yang melakukan penarikan. Meski pelaku akhirnya diketahui, BCA tetap tak mau mengganti uang penggugat. Padahal, insiden ini seharusnya  tidak akan terjadi jika BCA tidak membiarkan penarikan tunai tersebut.

BCA seharusnya melindungi uang yang dipercayakan nasabahnya untuk disimpan di BCA dari orang-orang yang tak bertanggung jawab. Untuk itu, BCA telah melanggar ketentuan Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Atas hal ini, penggugat meminta ganti kerugian material sebesar Rp99,9 juta. Angka ini muncul karena penggugat seharusnya bisa memperoleh keuntungan sejumlah Rp85 juta dari usaha wedding organizernya dengan uang sejumlah Rp10 juta tersebut selama 1 tahun. Sedangkan kerugian immaterial, Johanna meminta sejumlah Rp1 miliar.

Perkara bobolnya uang nasabah antara Johanna Susyanti versus PT Bank Central Asia (BCA) Tbk kembali berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (11/9). Agenda persidangan telah sampai ke tahap replik.

Dalam repliknya, Johanna membantah dengan tegas dalil-dalil yang ditudingkan BCA dalam jawabannya. Johanna mendapat kesempatan membalas tudingan yang dilemparkan BCA di dalam berkas jawaban.

Untuk diketahui, BCA dalam berkas jawabannya menolak bertanggung jawab atas kehilangan uang nasabah yang ditarik secara tunai melalui automaticteller machine (ATM). Versi bank swasta ini, pihak yang paling bertanggung jawab atas keamanan kartu ATM beserta personal identification number (PIN) adalah nasabah sendiri.

BCA mengklaim hanya bekerja sesuai dengan prosedur. Penarikan yang dilakukan sebanyak 10 kali melalui ATM Bank Mega di Cilandak Town Square tersebut tidak ada yang mencurigakan. Soalnya, mesin mendeteksi kartu ATM dan PIN Johanna. Meskipun akhirnya diketahui seorang laki-laki yang tak dikenal sebagai pelaku transaksi, BCA tetap berkukuh tak mau mengembalikan uang Johanna.

Lagi-lagi alasannya adalah kartu ATM dan PIN yang terbaca adalah milik Johanna. Pemegang kartu ATM beserta PIN dapat bertindak bebas dalam melakukan transaksi. Sehingga, bank tidak dapat mengontrol transaksi-transaksi yang dilakukan pemegang kartu dan PIN ATM tersebut.

Berbeda halnya apabila penarikan tunai tersebut dilakukan melalui teller BCA. Teller BCA memang diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Oleh karena itu, penggugat tidak berhak meminta ganti kerugian kepada BCA atas raibnya uang simpanannya sebesar Rp9,9 juta. Tuntutan ganti rugi material senilai Rp99,4 juta dan Rp1 miliar untuk immaterial tidak berdasar.

Sebaliknya, Sardianto Tambunan, kuasa hukum Johanna, mengatakan dalil BCA yang mengatakan Johanna-lah sebagai pihak yang bertanggung jawab sangat tidak berdasar. Nasabah tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila telah bertindak secara benar. Apalagi Johanna sama sekali tidak pernah memindahtangankan kartu ATM-nya kepada pihak lain, termasuk PIN ATM.

Sardianto tetap berprinsip BCA adalah pihak yang bertanggung jawab. BCA harus bertanggung jawab untuk melindungi uang yang telah dipercayakan nasabah kepadanya.

Sardianto mengatakan BCA telah lalai dalam melakukan tanggung jawabnya. BCA tidak menjaga keamanan uang yang telah dititipkan para nasabahnya. Harusnya, BCA bersikap lebih hati-hati karena hampir semua fasilitas bank menggunakan sistem elektronik. Sistem ini kapan saja bisa dibobol pihak yang tak bertanggung jawab dan salah satu modus yang digunakan pelaku adalah dengan menggunakan teknik ATM Skimmer Scan. “BCA harus bertanggung jawab secara corporate kepada nasabah,” ucap Sardianto dalam persidangan.

Kuasa hukum BCA, Filisa Konifianti enggan berkomentar banyak. Usai persidangan hanya mengatakan akan mengikuti prosedur hukum dan tetap berpegang pada dalil-dalil jawabannya.

“Kami tetap pada jawaban kita dan untuk replik akan dijawab di duplik minggu depan. Ikuti proses persidangan saja,” ucapnya.

Posted in Tak Berkategori | Leave a comment

Pemisahan Kekayaan BUMN adalah Amanat Konstitusi


Pemerintah menyatakan Pasal 2 huruf g dan huruf i UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan salah satu pemenuhan amanat konstitusi dalam hal pengelolaan perekonomian negara.

“Frasa ‘kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah’ dalam Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara adalah perwujudan konstitusi, Pasal 33 UUD 1945,” kata Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Suprijanto, saat sidang lanjutan pengujian UU Keuangan Negara di Gedung MK, Rabu (17/7).

Menurut Agus, dalam sistem ekonomi Pancasila, pembentukan BUMN merupakan salah satu bentuk dari kelembagaan ekonomi. “Filosofi BUMN menjadi bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan adalah dalam rangka menjalankan amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945.

Dia mengatakan BUMN sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“(BUMN) ikut berperan menghasilkan barang dan/jasa yang diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya menjamin tersedianya kebutuhan ekonomi yang tidak diproduksi rakyat banyak tetapi hasilnya menyangkut hidup orang banyak,” kata Agus.

Dia menambahkan BUMN sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan ekonomi nasional guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

“BUMN berperan utama dalam kegiatan ekonomi strategis dan atau menguasai hajat hidup orang banyak. Ini amanat dari Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menunjuk pemerintah untuk mendirikan perusahaan negara. Jika bukan negara dikhawatirkan terjadi penguasaan ekonomi oleh orang atau lembaga yang menyengsarakan rakyat,” tegasnya.

Permohonan ini diajukan Forum Hukum BUMN, Omay Komar Wiraatmadja dan Sutrisno. Selain menguji  Pasal 2 huruf g dan huruf i UU Keuangan Negara, mereka menguji Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, dan Pasal 11 huruf a UU BPK.

Para pemohon berdalih pengertian keuangan negara dan kekayaan negara dalam Pasal 2 huruf g dan huruf i UU Keuangan Negara telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengertian itu menyebabkan disharmonisasi dengan ketentuan dalam UU BUMN dan UU Perseroan Terbatas.

Menurut pemohon seharusnya BUMN tidak tunduk pada UU Keuangan Negara, tetapi hanya tunduk pada UU Perseroan Terbatas seperti tercantum dalam putusan MK No. 77/PUU-IX/2011 agar tercipta harmonisasi dan menjamin kepastian hukum yang adil. Misalnya, para pemohon yang merupakan badan hukum privat dan perorangan pernah mengalami proses peradilan pidana (korupsi) meski akhirnya dinyatakan tidak terbukti.

Karena itu, pemohon meminta MK membatalkan Pasal 2 huruf g dan huruf i UU Keuangan Negara sepanjang frasa “termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah” dan frasa “kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah” karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Selain itu, Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan Pasal 11 huruf a sepanjang kata “Badan Usaha Milik Negara” dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) sepanjang kata “BUMN/BUMD” dalam UU BPK diminta untuk dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

http://www.hukumonline.com

Posted in Tak Berkategori | Leave a comment