Penanganan Sengketa Pidana


A.PENGERTIAN HUKUM PIDANA, PERBUATAN/TINDAK PIDANA DAN PERKARA PIDANA

1.Hukum Pidana

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I di muka Hukum Pidana termasuk dalam ruang lingkup Hukum Publik. Titik berat hukum pidana terletak pada kepentingan orang banyak atau kepentingan umum, bukan kepentingan individu. Dengan demikian, pelaksanaan hukum pidana tidak tergantung pada kehendak “seorang individu/perorangan”, yang secara nyata langsung dirugikan, melainkan tergantung pada pemerintah sebagai wakil dari “kepentingan umum”, kecuali untuk tindak pidana tertentu baru dapat dimajukan ke pengadilan atas pengaduan, misalnya penghinaan, perzinahan dan pencurian di dalam keluarga.

Hukum pidana harus memenuhi 3 unsur pokok yaitu:

a) Ada Subyek Hukum Pidana
Subyek Hukum Pidana adalah seseorang, oknum dan badan hukum. Oknum yaitu orang yang melakukan Perbuatan Pidana pada saat berfungsi atau melakukan tugas dan wewenang selaku pejabat, pengurus atau karyawan suatu perusahaan/lembaga/instansi baik swasta maupun pemerintah.

b) Ada Norma/Larangan/Kaidah/Peraturan
Norma/Larangan/Kaidah/Peraturan adalah segala ketentuan yang telah tertulis, disebut juga sebagai hukum positif, antara lain ketentuan yang

diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (”KUHP”), UU Perbankan khusus pasal pidana, UUPT, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan peraturan lain yang secara khusus mengatur tentang ketentuan pidana.

c) Ada Sanksi atas pelanggaran
Sanksi adalah norma yang berupa ancaman dengan hukuman pidana.

2. Perbuatan/Tindak Pidana

Sedangkan Perbuatan/Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana.

Termasuk dalam unsur Perbuatan Pidana/Tindak Pidana antara lain:
a) Perbuatan atau Tindakan yang berupa Melakukan; Menyuruh Melakukan; Turut Melakukan; Membujuk supaya Melakukan; Membantu Melakukan, atau Tidak Melakukan suatu Perbuatan/Tindakan.
b) Perbuatan atau Tindakan telah menimbulkan suatu akibat hukum atau belum menimbulkan akibat hukum (Percobaan).
c) Perbuatan atau Tindakan yang dilakukan dengan Kesengajaan atau Kurang berhati-hati (Kealpaan atau Kelalaian).

3. Perkara Pidana

Setelah mengetahui tentang Hukum Pidana dan Perbuatan Pidana atau Tindak Pidana, maka dapat disimpulkan bahwa Perkara Pidana adalah suatu perkara antara negara dengan Subyek Hukum Pidana, sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Subyek Hukum Pidana.

Peristiwa hukum pidana dapat ditinjau dari 2 segi, yaitu:

a) Segi Hukum Pidana Materil, yakni seperangkat peraturan yang mengatur suatu tindakan orang dengan memberi sanksi terhadap yang melanggarnya.
Contoh: Delik yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang lainnya.

b) Segi Hukum Pidana Formil, yakni bagaimana cara menegakkan Hukum Pidana Materil. Hukum pidana formil sering disebut juga dengan Hukum Acara Pidana.
Contoh: Bagaimana membuktikan orang telah melakukan pelanggaran hukum dan bagaimana cara menghukum orang.

B. BERACARA DALAM PERKARA PIDANA

Hukum Acara Pidana merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan pemerintah yang berkuasa yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan untuk membuktikan apakah suatu Perbuatan Pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa dapat dipersalahkan telah melakukan Perbuatan Pidana tersebut.

Proses beracara dalam Perkara Pidana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”).

1. Tahap Pemeriksaan Perkara Pidana

Tahap pemeriksaan perkara pidana berdasarkan KUHAP adalah sebagai berikut:
a.Penyelidikan
b.Penyidikan
c.Penuntutan
d.Pemeriksaan sidang pengadilan
e.Putusan Pengadilan
f.Upaya hukum

Selama proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan seseorang yang disangka melakukan kejahatan disebut sebagai tersangka. Sedangkan pada tahap Pemeriksaan sidang pengadilan orang itu disebut sebagai terdakwa. Setelah tahap putusan pengadilan orang itu disebut terpidana.

a.Penyelidikan
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 ayat 5 KUHAP).

Penyelidikan dilakukan oleh Penyelidik, yaitu setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia yang mempunyai kewajiban dan wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti dan melakukan tindakan lainnya seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, serta menghadapkan seseorang kepada Penyidik (pasal 5 ayat 1 KUHAP).

b.Penyidikan
Penyidikan merupakan serangkaian tindakan Penyidik dalam rangka untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dalam suatu perkara pidana (pasal 1 ayat 2 KUHAP).

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan seperti menerima laporan atau pengaduan, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, memanggil orang sebagai tersangka atau saksi termasuk saksi ahli, mengadakan penghentian Penyidikan (pasal 1 ayat 1 dan pasal 7 ayat 1 KUHAP).

Yang dimaksud dengan pejabat pegawai negeri sipil tertentu antara lain Penyidik dari Kantor Pajak, Badan Pengawas Pasar Modal dan Departemen Kehutanan.

c.Penuntutan
Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi hak oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

d.Pemeriksaan Sidang Pengadilan
Proses pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1) Pemanggilan  2) Pemeriksaan Terdakwa  3) Pembacaan Surat Dakwaan  [3.a) Ekseptie  3.a.i) Replik Jaksa  3.a.ii) Duplik]  4) Pemeriksaan Saksi dan Bukti  5) Tuntutan Hukum (Requisitoir)  6) Pledoi [ Putusan (Vonis)]

Keterangan:

1)Pemanggilan
Hakim memerintahkan penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan pada hari yang ditentukan (pasal 152 ayat 2 KUHAP)

2)Pemeriksaan Terdakwa
-Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.

-Pemeriksaan perkara akan ditunda dalam hal:

a.Terdakwa yang tidak ditahan, pada hari persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sekalipun untuk itu telah dipanggil secara sah. Apabila setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya terdakwa masih juga tidak hadir tanpa alasan yang sah maka yang bersangkutan akan dihadirkan secara paksa.
b.Terdakwa yang tidak ditahan telah dipanggil secara tidak sah.

-Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan.

-Panitera akan mencatatat laporan dari penuntut umum mengenai pelaksanaan panggilan ulang terhadap terdakwa yang telah dipanggil secara tidak sah serta upaya paksa terhadap terdakwa yang telah dua kali dipanggil secara sah namun tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah.

-Pada permulaan sidang hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa perihal:
a.Nama lengkap
b.Tempat lahir
c.Umur atau tanggal lahir
d.Jenis kelamin
e.Kebangsaan
f.Tempat tinggal
g.Agama
h.Pekerjaan.

-Selanjutnya hakim ketua sidang mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang dilihat dan didengarnya di sidang.

3) Pembacaan Surat Dakwaan
Setelah Hakim membuka sidang, Hakim mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum (kemudian disebut “JPU”) membacakan surat dakwaan.

3.a) Ekseptie (Keberatan atas surat dakwaan)
Ekseptie dapat diajukan oleh Penasihat Hukum/Advokat atau oleh terdakwa sendiri. Tetapi umumnya ekseptie diajukan oleh Penasihat Hukum/Advokat.

Dasar ekseptie adalah :
a) Pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut atau Dakwaan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaring atau NO). Hal ini terjadi jika tidak ada hak untuk menuntut, misalnya dalam delik aduan tidak ada pengaduan (Perbuatan

Pidana yang hanya dapat diproses apabila terdapat Pengaduan dari si korban) atau Hak Menuntut telah hapus atau Ne bis in idem (telah ada putusan terlebih dahulu atas perkara yang sama).
b) Surat Dakwaan harus dibatalkan dalam hal tidak memenuhi:
i. Unsur formil, dimana surat dakwaan tidak mencantumkan salah satu atau beberapa hal berikut ini, yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
ii. Unsur materil, dimana surat dakwaan tidak mencantumkan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil Putusan Eksepsi (pasal 156 ayat 1 KUHAP). Kalau keberatan tersebut diterima oleh Hakim, maka perkara tersebut tidak diperiksa lebih-lanjut. Mengenai hal ini, JPU dapat mengajukan Perlawanan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

3.a.i) Replik (Bantahan dari JPU terhadapekseptie)
Setelah ekseptie dibacakan, biasanya Hakim memberi kesempatan kepada JPU untuk melakukan Replik.

Kemudian JPU mempunyai Hak Menjawab atas Pembelaan Terdakwa yang disebut Replik yaitu jawaban JPU atas dalil dan pertimbangan hukum yang dikemukakan Terdakwa dalam Pleidoi untuk menguatkan Tuntutan Pidana.

3.a.ii) Duplik (Usaha Penasehat Hukum/Advokat mempertahankan ekseptie)
Duplik adalah kesempatan terakhir dari Penasehat Hukum/Advokat untuk mempertahankan ekseptie dalam tahap rangkaian jawab-menjawab surat dakwaan.

4) Pemeriksaan saksi dan bukti
Menurut pasal 160 KUHAP, yang pertama-tama didengar keterangannya adalah Korban dari Perbuatan Pidana (disebut Saksi Korban). Selanjutnya diperiksa para Saksi baik yang memberatkan maupun yang menguntungkan Terdakwa yaitu saksi yang diminta oleh Terdakwa atau Kuasa Hukum atau JPU, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti yang memperkuat dakwaan dari JPU.

Dalam proses persidangan, baik Terdakwa maupun JPU mendapat kesempatan yang sama untuk menyampaikan Pembuktiannya dengan mengajukan berbagai Alat Bukti yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa (pasal 184 ayat 1 KUHAP).

Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seorang Terdakwa, kecuali apabila dengan minimal 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa Perbuatan Pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya (pasal 183 KUHAP).

5) Tuntutan Hukum (Requisitoir)
Kalau pemeriksaan sidang oleh Hakim sudah selesai, maka JPU mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang memuat Jumlah Lamanya Hukuman yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa disertai dalil-dalil dan pertimbangan hukumnya.

Ada 3 macam tuntutan hukum yaitu:
• Minta dihukum
• Dibebaskan
• Dilepaskan

6) Pledoi (Kesempatan pembelaan akhir yang diajukan Penasehat Hukum/Advokat terdakwa)
Pembelaan akhir yang diajukan oleh Penasehat Hukum sebelum Hakim menjatuhkan putusan. Biasanya pleidoi merangkum semua kejadian dalam pengadilan dan memperkuat dalil-dalil yang mendukung pembelaan serta mengeliminasi dalill-dalil yang memperkuat dakwaan.

e. Putusan Pengadilan (Vonis)
Setelah Hakim mempunyai keyakinan atas peristiwa hukum yang menjadi tanggungjawabnya dan setelah proses persidangan dinyatakan selesai, Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil Putusan (pasal 183 ayat 3 KUHAP).

Putusan Pengadilan Negeri ada 3 macam:
1) Putusan untuk Pembebasan Terdakwa (Vrijspraak) – pasal 191 ayat 1 KUHAP, yaitu Putusan yang dijatuhkan apabila Peristiwa atau Perbuatan Pidana yang disebut dalam Surat Dakwaan atau Requisitoir (Tuntutan Pidana) ternyata seluruhnya atau sebagian tidak terbukti. Atas putusan ini, Terdakwa maupun JPU tidak boleh mengajukan permohonan pemeriksaan Tingkat Banding ke Pengadilan Tinggi, kecuali jika Penerapan Hukum dianggap tidak tepat.

2) Putusan untuk Pelepasan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslag) – pasal 191 ayat 2 KUHAP, yaitu putusan yang dijatuhkan apabila Peristiwa atau Perbuatan Pidana yang disebut dalam Surat Dakwaan atau Requisitoir ternyata terbukti, tetapi yang terbukti itu tidak merupakan suatu Kejahatan atau Pelanggaran. Atas putusan ini, Terdakwa maupun JPU tidak boleh mengajukan permohonan pemeriksaan Tingkat Banding ke Pengadilan Tinggi, kecuali jika Penerapan Hukum dianggap tidak tepat.

3) Putusan untuk Penghukuman Terdakwa – pasal 193 KUHAP, yaitu putusan yang dijatuhkan apabila Peristiwa atau Perbuatan Pidana yang disebut dalam Surat Dakwaan maupun Requisitoir ternyata seluruhnya terbukti secara sah merupakan Kejahatan atau Pelanggaran dan Terdakwalah pelakunya.
Demikian proses pemeriksaan dan persidangan pada Pengadilan tingkat satu atau Pengadilan Negeri. Jika Terdakwa atau JPU tidak dapat menerima vonis Hakim, maka dapat dilakukan upaya hukum sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

f. Upaya Hukum
Upaya hukum terdiri dari:
1.Banding
2.Kasasi
3.Peninjauan Kembali

Banding
Banding adalah upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri baik Terdakwa ataupun JPU apabila merasa tidak puas dengan Putusan Hakim, dapat melakukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi di

tingkat provinsi dengan mengajukan Surat Memori Banding yang disampaikan melalui Pengadilan Negeri yang telah memutus perkara tersebut.

Permohonan/permintaan Banding harus telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu 7 hari setelah Putusan dijatuhkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir pada saat pembacaan Putusan (pasal 233 ayat 2 juncto pasal 196 ayat 2 KUHAP).

Panitera dilarang menerima Permintaan Banding yang diajukan setelah tenggang waktu 7 hari berakhir. Dalam hal ini, oleh hukum dianggap pihak Terdakwa atau JPU telah menerima Putusan tersebut.

Pengadilan Tinggi setelah menerima Berkas Dokumen Banding, melakukan pemeriksaan ulang baik mengenai faktanya maupun mengenai Penerapan Hukum Acara atau Undang-undang.

Pemohon Banding harus membuat Memori Banding sedangkan Termohon Banding harus membuat Kontra Memori Banding. Keduanya dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi selama perkara belum diperiksa oleh Hakim Pengadilan Tinggi (pasal 237 KUHAP).

Setelah perbaikan Penerapan Hukum Acara dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka Putusan Pengadilan Tinggi ada beberapa macam:
a) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri.
b) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri, dengan putusan:
 Membebaskan Terdakwa;
 Melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum; atau
 Menyatakan Pengadilan Tinggi tidak berwenang memeriksa perkara ybs.

Kasasi
Kasasi adalah upaya hukum apabila Terdakwa atau JPU tidak merasa puas dengan Putusan Pengadilan Tinggi, maka salah satunya atau keduanya dapat melakukan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung. Kecuali terhadap Putusan yang membebaskan Terdakwa, yang tidak dapat diajukan Kasasi (pasal 244 dan 253 ayat 1 KUHAP).

Permohonan Kasasi diajukan oleh Pemohon melalui Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya, dalam waktu 14 hari sesudah Putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada Terdakwa (pasal 245 ayat 1 KUHAP). Apabila tenggang waktu 14 hari itu dilampaui tanpa diajukan permohonan kasasi, maka Terdakwa atau JPU dianggap menerima Putusan Pengadilan Tinggi.

Pemohon Kasasi wajib menyerahkan Memori Kasasi dalam waktu 14 hari setelah diajukan Permintaan Kasasi melalui Panitera Pengadilan Negeri (pasal 248 ayat 1 KUHAP). Apabila tenggang waktu tersebut dilampaui maka hak untuk mengajukan Permohonan Kasasi menjadi gugur.

Setelah Permohonan Kasasi diperiksa, Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan Putusan sebagai berikut:
 Mengabulkan Permohonan Kasasi. Maka Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi dan mengadili sendiri serta memberikan Putusan sendiri; atau
 Menolak Permohonan Kasasi.

Peninjauan Kembali
Terhadap Putusan Pengadilan yang “Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap“ dapat diajukan permintaan “Peninjauan Kembali“ ke Mahkamah Agung, kecuali putusan yang mengandung Pembebasan atau Pelepasan dari segala Tuntutan Hukum (pasal 263 ayat 1 KUHAP).

Permintaan Peninjauan Kembali diajukan oleh Terpidana atau Ahli Warisnya, dengan alasan-alasan:
a) Jika terdapat “keadaan baru“ yang apabila sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasilnya akan berupa Putusan Bebas atau Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum atau Tuntutan JPU tidak dapat diterima atau terhadap perkara tersebut diterapkan ketentuan Pidana yang lebih ringan.

b) Dalam suatu Putusan dinyatakan bahwa sesuatu telah terbukti, tetapi hal atau keadaan yang dijadikan Dasar/Alasan dari terbuktinya sesuatu tersebut, ternyata bertentangan antara satu dengan yang lain.

c) Putusan yang telah dijatuhkan secara jelas memperlihatkan Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Permohonan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu (pasal 264 ayat 3 KUHAP).

Setelah menerima Permintaan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung memutuskan:
a) Apabila Permintaan Peninjauan Kembali tidak mengandung Dasar/Alasan dari diajukannya Peninjauan Kembali, maka Permintaan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima (pasal 266 ayat 1 KUHAP).

b) Dalam hal Permintaan Peninjauan Kembali diterima untuk diperiksa, maka:
1) Apabila alasan Peninjauan Kembali dibenarkan, Mahkamah Agung membatalkan Putusan sebelumnya dan menjatuhkan Putusan berupa:
 Putusan Bebas;
 Putusan Pelepasan dari segala tuntutan hukum;
 Putusan tidak dapat diterima tuntutan hukum; atau
 Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

2) Jika alasan Peninjauan Kembali tidak dibenarkan, Mahkamah Agung menolak Permintaan Peninjauan Kembali dengan menetapkan bahwa Putusan sebelumnya Tetap Berlaku disertai dasar pertimbangannya (pasal 266 ayat 2 KUHAP).

Sebagaimana diketahui, Putusan Pengadilan baru dapat dilaksanakan (dieksekusi) apabila sudah memperoleh “Kekuatan Hukum Tetap“ yaitu tidak diajukan Banding atau Kasasi. Eksekusi Putusan Pengadilan dilakukan oleh JPU setelah ia menerima Salinan Surat Putusan dari Panitera Pengadilan (pasal 270 KUHAP). Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu Putusan yang “telah berkekuatan Hukum Tetap”, tidak menangguhkan ataupun menghentikan pelaksanaan (eksekusi) Putusan tersebut (pasal 268 ayat 1 KUHAP).

2. Sumber Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana Indonesia bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hingga saat ini yaitu Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan

Presiden, Instruksi Presiden. Sumber Hukum Formal ini dijadikan acuan bagi para Penegak Hukum (Polisi, JPU, Hakim, Advokat, Konsultan Hukum) dan Masyarakat berbagai lapisan untuk melakukan penegakan hukum secara adil sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.

Berikut ini adalah sumber Hukum Acara Pidana yang dijadikan acuan untuk proses beracara dalam hukum pidana:

1. Pasal 24 Undang Undang Dasar 1945 yaitu mengatur mengenai kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung dan badan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang.
2. Undang Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) yang pada dasarnya mengatur mengenai proses beracara dalam hukum pidana.
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur susunan, tugas seta wewenang dari Kejaksaan.
4. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang mengatur mengenai kedudukan dan susunan Peradilan Umum.
5. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jungcto Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung yang mengatur tentang susunan MA, Kekuasaan MA, Hukum Acara MA termasuk pemeriksaan Kasasi, Pemeriksaan tentang sengketa kewenangan mengadili.
6. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai azas badan peradilan, kedudukan pejabat dan peradilan serta hubungan pengadilan dengan lembaga negara lainnya.
7. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Pokok Pokok Kepolisian yang mengatur mengenai susunan, tugas serta kewenangan dari kepolisian.
8. Yurisprudensi dari putusan-putusan Hakim terhadap perkara yang telah menpunyai kekuatan hukum tetap (in kracht)
9. Doktrin atau ilmu pengetahuan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s